Basmi Pornografi, Begini Cara Kerja Mesin Sensor Internet Kominfo

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika  mulai menjalankan mesin pengais (crawling) konten negatif terutama yang berisi pornografi. Mesin sensor internet seharga Rp 194 miliar besutan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Persero ini diharapkan dapat mengendalikan konten negatif di Indonesia. Konten-konten seperti pornografi, terorisme, radikalisme, hingga  berita palsu di dunia maya bakal dipantau mesin tersebut.

Mesin pengais konten negatif dijalankan oleh 58 orang terdiri dari pilot dan agent verifikator. Tim ini bakal in- charge selama 24 jam dibagi dalam tiga shift.

Pilot bertugas mengoperasikan mesin sedangkan agent verivicator memverifikasi temuan situs yang berkonten negatif.  Selanjutnya, agent yang akan mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran terhadap sebuah situs.

“Mesin ini akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan volume untuk menyaring konten negatif," kata Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Satu kali crawling dengan memasukkan kata kunci tertentu dibutuhkan dapat mengais jutaan konten dalam waktu 5 hingga 10 menit. Selanjutnya, dipilih puluhan ribu konten-konten prioritas yang dianggap paling membahayakan berdasarkan tingkat view dan potensi viral-nya.

Konten-konten prioritas itu diverifikasi oleh tim verifikator. Tim tersebut yang menganalisis apakah konten bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia atau masih dalam batas wajar.

Perlu dicatat, mesin hanya bisa mengais konten negatif yang tertera di ranah internet publik. Mesin tak bisa mengais konten percakapan personal dan akun media sosial yang disetel "private".

Setelah tersaring, konten-konten itu dipindai alias screen-capture sebagai bukti. Untuk sementara mekanisme screen-capture masih manual, tetapi sedang diupayakan agar serba otomatis.

Dengan barang bukti screen-capture, konten-konten akan diserahkan ke tim eksekutor. Mereka yang menentukan tindakan apa yang perlu diambil.

Jika konten negatif berada dalam situs, pemerintah sudah punya jalur komunikasi yang tersinkronisasi dengan para penyedia jasa internet alias internet service provider (ISP). Masing-masing ISP lantas akan melakukan pemblokiran.

"Beda-beda tiap ISP. Ada yang butuh 15 menit hingga 3 jam. Rata-rata di bawah tiga jam untuk take down," Semuel menuturkan.

Jika konten negatif disebar oleh akun di media sosial, pemerintah akan berkoordinasi dengan penyelenggara media sosial yang bersangkutan. Sudah ada sembilan layanan yang bekerja sama dengan Kominfo, yakni Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, BBM, Line, Telegram, Bigo, dan Google.

Sementara itu, jika konten negatif terpatri di portal berita yang terdaftar di Dewan Pers, pemerintah bakal mengikuti ketentuan UU Pers. Portal berita tak serta-merta diblokir, melainkan diberi hak jawab terlebih dahulu.

Ais tak cuma bisa dimanfaatkan oleh Kominfo, melainkan juga lembaga-lembaga negara lain. Misalnya saja BNN, BPOM, Kepolisian, dan pihak mana saja yang berkepentingan demi menjaga kesatuan negara.

"Misalnya untuk mendeteksi peredaran obat-obat terlarang, alat ini bisa dipakai BNN. Bisa juga Bawaslu pakai untuk urusan konten negatif yang berhubungan dengan Pilkada. Jadi yang menentukan take down atau tidak bukan kami, tetapi lembaga masing-masing. Kalau Kominfo yang benar-benar urgent seperti pornografi," Semuel menjelaskan