Inkonsistensi Regulasi Berdampak Pembangkit EBT Mangkrak

Oleh : Hariyanto | Senin, 18 Desember 2017 - 10:26 WIB

Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)
Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan bahwa inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak pada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di berbagai daerah mangkrak.

"EBT terbengkalai sebagai dampak dari regulasi yang selama ini tidak konsisten atau kerap berubah," kata Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Yaser Palito dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Ia mengingatkan bahwa data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, banyak pembangkit listrik EBT yang rusak, atau tepatnya sekitar 142 proyek EBT, terbengkalai setelah dibangun.

Yaser mengatakan, 142 EBT tersebut dapat dicegah dari keadaan mangkrak bila regulasi investasinya cukup mendukung, sehingga sejak awal pengerjaan proyek tersebut dikerjakan secara profesional.

"Proyek-proyek ini jadi asal-asalan, sebab nantinya setelah diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda cari mitra swasta. Tapi tidak ada swasta yang mau sebab harga listrik tidak menarik. Sementara, biaya investasi dan pemeliharaannya besar," ujar Yaser.

Yaser mengatakan, pada saat disusun harga EBT pada 2009, harga EBT dibuat semenarik mungkin guna menarik minat swasta.

Namun belakangan, lanjutnya, berbagai revisi membuat peminat EBT menurun dan kebijakan akhir-akhir ini membuat perbankan dalam negeri sulit memberikan pinjaman kepada pengusaha karena sudah dipatok dengan tarif tetap dan rendah.

"Pemda juga kesulitan mencari mitra. Tidak ada mitra yang berminat dengan tarif segitu. Dengan tarif flat 85 persen dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP), mana ada swasta yang mau jadi mitra, biarpun bareng Pemda," ucapnya.

Sebab itu, Yaser memperkirakan target bauran energi dari EBT minimal 23 persen pada tahun 2025 tidak akan tercapai.

 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah saat bedah buku karyanya berjudul Mere(i)butkan Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (11/12) (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:08 WIB

Jaga Iklim Usaha, Pemerintah Diminta Jalankan Sertifikasi Halal

Lembaga advokasi Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan memperkuat LPPOM MUI melalui…

Kue jajanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:35 WIB

Waspada! Banyak Jajanan Sekolah Tak Higienis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyatakan masih banyak ditemukan jajanan sekolah di Jawa Timur tidak higienis meski temuan jajanan pangan di tempat pendidikan yang mengandung…

Institut Pertanian Bogor IPB (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:29 WIB

IPB-USM Sepakat Kembangkan Lingkungan Maritim Era 4.0

Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama dengan Universitas Sains Malaysia (USM) yang fokus pada pembangunan dan pemberdayaan lingkungan maritim serta pesisir dengan pendekatan inovatif…

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:23 WIB

MUI Diminta Ambil Alih Sementara Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia diminta mengambil alih sementara proses sertifikasi halal yang sifatnya wajib (mandatory) sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal karena Badan Penyelenggara JPH belum…

Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:20 WIB

Hoaks Membuat Anak Bangsa Saling Membenci

Ulama ternama dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Muhammad Zainul Majdi atau dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan berita bohong (hoaks) yang disebar melalui berbagai media membuat anak…