Kebanyakan Regulasi Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)
Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

"Problem besar kita ada di sini. Kenapa tindakan cepat tidak bisa diputuskan, kenapa di lapangan tidak bisa cepat diputuskan. Gara-gara ini salah satunya, gara-gara ini karena terlalu banyak aturan di negara kita," ujar Presiden Jokowi, dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam (23/10/2017)

Presiden menjelaskan terdapat 42 ribu peraturan baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan wali kota yang rentan memiliki makna bertentangan.

Kepala Negara juga telah meminta kepada sejumlah kepala daerah untuk tidak membuat peraturan daerah, kecuali beberapa peraturan yang berkualitas.

Jokowi juga mengatakan agar DPR tidak perlu membuat banyak undang-undang hanya sekadar proyek, namun dapat membuat beberapa regulasi yang juga mumpuni.

Presiden berencana untuk berkoordinasi dengan pakar hukum untuk menyesuaikan jumlah peraturan yang dianggap rentan bertentangan untuk mendukung percepatan pembangunan.

"Karena ke depan, bukan negara kuat mengalahkan negara kecil, bukan negara kuat mengalahkan negara yang sedang, tidak. Ke depan itu negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," kata Presiden.

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan dirinya tidak mau hanya sekadar menerima laporan pembangunan infrastruktur dari belakang meja.

Presiden mengatakan akan terus "blusukan" ke daerah-daerah untuk mengawasi langsung progres pembangunan sehingga cepat terlaksana.

Acara Rembuk Nasional 2017 digelar untuk mendalami dan mengkritisi capaian 3 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam 12 bidang pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pelaksanaan Rembuk Nasional 2017 didahului dengan Rembuk Daerah pada 16 universitas/institut dengan masing-masing pilihan topik yang berbeda.

Para peserta Rembuk Daerah dan Rembuk Nasional terdiri dari akademisi, pakar, praktisi, anggota parlemen, masyarakat dan media massa.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

GIIAS Medan 2018 (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Rangkaian GIIAS Roadshow 2018 Ditutup Pesta Harga Akhir Tahun di GIIAS Medan Auto Show

Menghitung mundur kurang dari dua minggu menuju penyelenggaraan rangkaian pameran mobil GAIKINDO Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2018 yang akan kembali dilangsungkan di Medan. Kembali…

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong

Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:00 WIB

Industri Pariwisata Menunggu Kehadiran Investor Arab Saudi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan pemerintah Indonesia akan menawarkan peluang investasi sektor pariwisata dan gaya hidup (lifestyle) dalam konferensi…

Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)

Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:29 WIB

Penyaluran Bantuan Rumah Risha Disalurkan Lewat Pokmas Untuk Jamin Akuntabilitas

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari sebelumnya 17 formulir menjadi 1 formulir saja.

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih berfoto bersama dengan para peserta pameranpada peringatan Hari Kopi Internasional di Makassar (Foto: Kemenperin)

Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:22 WIB

Pacu Pertumbuhan IKM Pengolahan Kopi, Inilah Langkah Strategis Kemenperin

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pertumbuhan industri pengolahan kopi di dalam negeri termasuk skala industri kecil dan menengah (IKM).

Dean Novel

Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:02 WIB

Kisah Petani Jagung Berdasi (2): Memilih NTB Ketimbang Jawa

Dean betah berladang di NTB karena menurutnya petani di Lombok masih haus dengan inovasi. Masih mendengar jika diberi penyuluhan, masih penasaran dengan ilmu-ilmu baru dalam pertanian.