APTRI Akan Adukan Dugaan Monopoli Penjualan Gula Pasir ke KPPU

Oleh : Hariyanto | Senin, 18 September 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi Gula (Ist)
Ilustrasi Gula (Ist)

INDUSTRY.co.id - Kudus - Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) akan mengadukan dugaan adanya monopoli dalam penjualan gula pasir ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Laporan ke KPPU tersebut kami sampaikan pada tanggal 15 September 2017 beserta sejumlah alasan dan bukti yang kami miliki," kata Sekretaris Jenderal DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Minggu (17/9/2017).

Berdasarkan laporan tersebut, APTRI merasa keberatan dengan adanya aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lewat surat nomor S-202/M.EKON/08/2017 bahwa yang membeli gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN hanya Bulog dangan harga Rp9.700 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut mengindikasikan ada monopoli gula petani oleh Perum Bulog, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN dibeli Bulog seharga Rp9.700 per kilogramnya.

Hal itu, kata M. Nur, berdampak pada pemasaran gula tani hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog, sehingga pedagang tidak bisa membeli langsung ke petani, karena harus melalui Bulog. "Pedagang nantinya juga hanya bisa menjual gula secara eceran, tidak dalam bentuk curah lagi," ujarnya.

M. Nur menjelaskan, kebijakan tersebut tentu merugikan petani, karena petani merasa dipaksa harus menerima harga pembelian gula sebesar Rp9.700/kg. "Patokan harga jual gula tersebut masih di bawah biaya produksi sebesar Rp10.600/kg," ujarnya.

Ia menduga praktik monopoli penjualan gula pasir tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pasal 17, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, lanjut dia, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

"Pelaku usaha lain juga tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Selasa, 23 Januari 2018 - 18:30 WIB

Kemenperin: Aturan Pengecualian Impor Mainan Cegah Masuknya Barang Impor Tak Bermutu

Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Standardisasi Nasional telah menyepakati tentang ketentuan pengecualian yang diberikan…

Helios Informatika Nusantara, penyediasolusi infrastruktur TI dan anak usaha CTI Group,hari ini meluncurkan layanan berbasis komputasi awan bernama Helios Cloud hasil kerjasama dengan Microsoft.

Selasa, 23 Januari 2018 - 18:16 WIB

Helios - Microsoft Bidik UKM dan Startup Berbasis Cloud

Helios Informatika Nusantara, penyediasolusiinfrastruktur TI dananakusahaCTI Group,hari ini meluncurkan layanan berbasis komputasi awan bernama Helios Cloud hasil kerjasama dengan Microsoft.…

Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Berkunjung ke Tampak Siring Ubud, Bali (Foto: Riziki Meirino/Industry.co.id)

Selasa, 23 Januari 2018 - 18:15 WIB

Peryaan Imlek 2018, Bali Tetap Jadi Destinasi Wistawan Asal China

Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 15 hingga 22 Februari 2018, tentunya masyarakat Tionghoa mulai berlibur dan Pulau Bali yang maenjadi salah satu tujuan wisata asal China.

Ilustrasi PLTU. (Foto: IST)

Selasa, 23 Januari 2018 - 18:00 WIB

Barata Indonesia Segera Bangun PLTM di Tapanuli Sumut

Perseroan terbatas Barata Indonesia akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Batang Toru 3 (2x5) MW di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai solusi pengembangan…

Gubernur BI Agus Martowardojo

Selasa, 23 Januari 2018 - 18:00 WIB

BI Jamin Inflasi dan Indikator Stabilitas Ekonomi Terjaga Selama Tahun Politik

Bank Indonesia berjanji inflasi dan indikator stabilitas makro ekonomi lainnya akan terjaga sesuai nilai fundamental, meskipun kegiatan ekonomi tahun ini akan dipengaruhi masifnya agenda politik…