APTRI Akan Adukan Dugaan Monopoli Penjualan Gula Pasir ke KPPU

Oleh : Hariyanto | Senin, 18 September 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi Gula (Ist)
Ilustrasi Gula (Ist)

INDUSTRY.co.id - Kudus - Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) akan mengadukan dugaan adanya monopoli dalam penjualan gula pasir ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Laporan ke KPPU tersebut kami sampaikan pada tanggal 15 September 2017 beserta sejumlah alasan dan bukti yang kami miliki," kata Sekretaris Jenderal DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Minggu (17/9/2017).

Berdasarkan laporan tersebut, APTRI merasa keberatan dengan adanya aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lewat surat nomor S-202/M.EKON/08/2017 bahwa yang membeli gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN hanya Bulog dangan harga Rp9.700 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut mengindikasikan ada monopoli gula petani oleh Perum Bulog, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN dibeli Bulog seharga Rp9.700 per kilogramnya.

Hal itu, kata M. Nur, berdampak pada pemasaran gula tani hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog, sehingga pedagang tidak bisa membeli langsung ke petani, karena harus melalui Bulog. "Pedagang nantinya juga hanya bisa menjual gula secara eceran, tidak dalam bentuk curah lagi," ujarnya.

M. Nur menjelaskan, kebijakan tersebut tentu merugikan petani, karena petani merasa dipaksa harus menerima harga pembelian gula sebesar Rp9.700/kg. "Patokan harga jual gula tersebut masih di bawah biaya produksi sebesar Rp10.600/kg," ujarnya.

Ia menduga praktik monopoli penjualan gula pasir tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pasal 17, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, lanjut dia, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

"Pelaku usaha lain juga tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pesawat AirAsia Tampilkan Logo Wonderful Indonesia (Foto Dije)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:30 WIB

AirAsia X Pastikan Tambah 34 Airbus A330neo

Afiliasi AirAsia, AirAsia X memastikan telah memesan tambahan 34 pesawat Airbus A330neo berbadan lebar.

Ilustrasi Exit Tol

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:26 WIB

Perbankan Danai Rp3,3 Triliun Tol Kunciran-Serpong

Pihak perbankan yang terdiri atas sindikasi empat bank memberikan dana pinjaman Rp3,3 triliun untuk pembangunan ruas jalan tol Kunciran-Serpong oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN), yang merupakan…

Terminal LCC di Bandara Soetta (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:22 WIB

Terminal 4 Soetta Bukan untuk LCC

PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan Terminal 4 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak didesain untuk penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC).

Dian Sastro dan Mikha Tambayong dalam jumpa pers Torch Relay Asian Games 2018. (Foto: Detik.com)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 15:30 WIB

Ini Deretan Seleb yang Jadi Pembawa Obor Torch Relay Asian Games 2018

Pagelaran Asian Games 2018 tinggal menghitung hari. Pesta olahraga se-Asia ini diselenggarakan pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Ini menjadi momentum berharga…

Inneke Koesherawati, artis (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 15:14 WIB

KPK Segera Jelaskan Keterlibatan Inneke Koesherawati Saat OTT di Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan artis Inneke Koesherawati, istri terpidana perkara korupsi Fahmi Darmawansyah dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin…