APTRI Akan Adukan Dugaan Monopoli Penjualan Gula Pasir ke KPPU

Oleh : Hariyanto | Senin, 18 September 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi Gula (Ist)
Ilustrasi Gula (Ist)

INDUSTRY.co.id - Kudus - Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) akan mengadukan dugaan adanya monopoli dalam penjualan gula pasir ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Laporan ke KPPU tersebut kami sampaikan pada tanggal 15 September 2017 beserta sejumlah alasan dan bukti yang kami miliki," kata Sekretaris Jenderal DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Minggu (17/9/2017).

Berdasarkan laporan tersebut, APTRI merasa keberatan dengan adanya aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lewat surat nomor S-202/M.EKON/08/2017 bahwa yang membeli gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN hanya Bulog dangan harga Rp9.700 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut mengindikasikan ada monopoli gula petani oleh Perum Bulog, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN dibeli Bulog seharga Rp9.700 per kilogramnya.

Hal itu, kata M. Nur, berdampak pada pemasaran gula tani hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog, sehingga pedagang tidak bisa membeli langsung ke petani, karena harus melalui Bulog. "Pedagang nantinya juga hanya bisa menjual gula secara eceran, tidak dalam bentuk curah lagi," ujarnya.

M. Nur menjelaskan, kebijakan tersebut tentu merugikan petani, karena petani merasa dipaksa harus menerima harga pembelian gula sebesar Rp9.700/kg. "Patokan harga jual gula tersebut masih di bawah biaya produksi sebesar Rp10.600/kg," ujarnya.

Ia menduga praktik monopoli penjualan gula pasir tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pasal 17, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, lanjut dia, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

"Pelaku usaha lain juga tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat meresmikan pabrik farmasi PT Ethica

Kamis, 23 November 2017 - 18:12 WIB

Kemenperin Perdalam Struktur Industri Farmasi Nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya strategis ini untuk mengurangi…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip, Apling, MA., PhD. bersama Lansia

Kamis, 23 November 2017 - 18:00 WIB

Selain Jawa Tengah, NTT Rawan Perdagangan Manusia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana S Yembise mengatakan Nusa Tenggara Timur masuk dalam zona merah "human trafficking" atau perdagangan manusia.

Menperin Airlangga resmikan Pabrik Farmasi di Cikarang Bekasi

Kamis, 23 November 2017 - 17:01 WIB

Menteri Airlangga Resmikan Pabrik Farmasi Senilai Rp1 Triliun

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hari ini, Kamis (23/11/2017) meresmikan pabrik farmasi milik PT Ethica di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara

Kamis, 23 November 2017 - 16:54 WIB

Kemenperin Bentuk Balai Litbang di Pekanbaru Guna Tingkatkan Nilai Tambah CPO

Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, dengan didorong oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit.

Menhub Budi Karya S (humas kemenhub)

Kamis, 23 November 2017 - 16:30 WIB

Menhub Budi Karya Tnjau Pengoperasian Kereta Bandara Soetta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pengoperasian Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Stasiun Sudirman Baru Jakarta, menggunakan kereta inspeksi, Kamis (23/11/2017)