Menkominfo: Kerjasama Antar Elemen Sangat Penting Untuk Perangi Konten Negatif di Media Sosial

Oleh : Hariyanto | Senin, 28 Agustus 2017 - 15:29 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY co.id -Jakarta-Indonesia Technology Forum (ITF) kembali menyelenggarakan seminar nasional. Dalam sesi kali ini, ITF membahas tema 'Menagih Langkah Nyata Industri Telekomunikasi dan OTT Menghadapi Dampak Negatif Media Sosial' dengan menghadirkan Narasumber diantaranya  Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Masduki Baidlowi, Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) Agung Harsoyo, Group Head Corporate CommunicationIndosat Ooreoodo Tbk Deva Rachman , dan Public Policy Lead Twitter Indonesia, Agung Yudha.

Maraknya berita bohong (hoax) maupun perundungan (bullying) di era media sosial telah menjurus pada perpecahan dan integritas berbangsa dan bernegara. Padahal jika kita melihat produk hukum yang telah ditetapkan yaitu UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19 tahun 2016 sebagai perbaikan dari UU No.18 tahun 2008, dengan jelas mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar.

“Regulasi jelas mengatur bahwa konten media sosial bertentangan dengan kaidah bernegara dan tidak sesuai dengan budaya bangsa,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut Rudiantara, sangat penting melakukan kerjasama antara semua elemen bangsa bergerak memerangi konten negatif di media sosial. “Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama,” kata Rudiantara.

Ia mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi menangani konten negatif ini dari hulu hingga hilir. “Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE no.19 tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya,” ungkap Rudiantara.

Di sisi hulu, lanjut Rudiantara, pihaknya tidak hanya membuat sistem Trust+ yang kini berisi 800 ribu black list tetapi juga membuat daftar internet positif yang kini mencapai 250 ribu. “Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan daftar positif ini sudah melebihi black list,”ungkap Rudi.

Daftar positif ini memuat konten yang selayaknya diakses oleh pengguna internet di Tanah Air.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal (Foto Ist)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:00 WIB

CIEP Konferensi Politik Luar Negeri Terbesar di Dunia

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengklaim Konferensi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2017 (CIFP) yang akan diadakan pada Sabtu (21/10) merupakan…

Direktur BRI Kuswiyoto, Direktur Susi Liestiowaty, Direktur Utama Suprajarto, Direktur Haru Koesmahargyo dan Direktur Sis Apik berbincang seusai acara rapat umum pemegang saham luar biasa di Jakarta, Rabu (18/10/2017) (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:46 WIB

BRI Hapus Jabatan Wakil Direktur Utama

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memutuskan untuk menghapus jabatan Wakil Direktur Utama yang selama ini dijabat Sunarso, dan menugaskan dua direksi…

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (ketiga dari kiri) sedang berlari di ajang Mandiri Bogor Sundown Marathon, Minggu (9/7/2017). (Irvan AF/INDUSTRY)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:25 WIB

Diikuti Pelari dari 50 Negara, Mandiri Jakarta Marathon Siap Digelar 29 Oktober 2017

Ajang lomba lari Marathon, Mandiri Jakarta Marathon yang akan digelar kembali pada 29 Oktober 2017 mendatang akan diikuti sebanayk 16 ribu pelari, bahkan hingga 1.585 pelari yang berasal dari…

Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal (Foto Ist)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:00 WIB

Indonesia Berperan Terdepan Tangani Masalah Rohingya Myanmar

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan Indonesia mengambil peran terdepan dalam masalah Rohingya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaaan Agus Susanto saat meresmikan Contact Center

Rabu, 18 Oktober 2017 - 17:27 WIB

Aset BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp309 Triliun

Jakarta-BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dana kelolaan sebanyak Rp301 triliun, dengan total aset Rp309 triliun hasil iuran dana masyarakat yang menjadi peserta baik institusi maupun perorangan.