Kalangan Industri Pilih Garam Impor karena Selisih Harga Hingga 10 Persen

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 12 Agustus 2017 - 14:45 WIB

Ilustrasi Tambak Garam
Ilustrasi Tambak Garam

INDUSTRY.co.id

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan selisih harga garam impor dari Australia dan garam produksi petambak sebesar 10 persen sehingga banyak industri yang memilih impor.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati menjelaskan harga garam produksi petambak akan sulit bersaing, terutama saat musim kemarau basah sudah lewat dan garam impor terdistribusi.

"Selisih garam bisa 10 persen dari harga yang bisa kita produksi. Lumayan tinggi dan sangat jauh sekali perbedaannya dengan impor. Ketika kemarah basah lewat, garam kita akan babak belur di pasaran," kata Susan di Jakarta, Sabtu (12/8/2017)

KIARA pun mengusulkan pemerintah menetapkan harga pembelian pokok (HPP) sebesar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram agar petambak mendapatkan kepastian saat kemarau basah dan panen raya.

Menurut dia, anjloknya harga garam di wilayah penghasil seperti Lombok bisa berdampak pada alih profesi petambak garam menjadi petambak udang.

Susan menambahkan selain karena harga garam impor yang lebih murah, garam yang diproduksi petambak lokal tidak bisa memenuhi kadar Natrium Chlorida (NaCl) sebesar 97 persen seperti yang dibutuhkan industri.

Menurut Susan, kadar NaCl paling tinggi yang bisa diproduksi petambak lokal sebesar 94 persen, namun bisa ditingkatkan menjadi 97 persen jika didukung teknologi, seperti mesin iodisasi.

KIARA mencatat setidaknya sejak 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton dengan nilai 16,97 juta dolar AS untuk memenuhi kebutuhan industri serta kelangkaan stok garam akibat dampak dari anomali cuaca.

Seperti diketahui, pemerintah membuka keran impor 75 ribu ton garam konsumsi dari Australia yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 27.500 ton garam impor dari Australia yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Jumat (11/2) akan disebar ke sejumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di tiga wilayah yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat meresmikan pabrik farmasi PT Ethica

Kamis, 23 November 2017 - 18:12 WIB

Kemenperin Perdalam Struktur Industri Farmasi Nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya strategis ini untuk mengurangi…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip, Apling, MA., PhD. bersama Lansia

Kamis, 23 November 2017 - 18:00 WIB

Selain Jawa Tengah, NTT Rawan Perdagangan Manusia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana S Yembise mengatakan Nusa Tenggara Timur masuk dalam zona merah "human trafficking" atau perdagangan manusia.

Menperin Airlangga resmikan Pabrik Farmasi di Cikarang Bekasi

Kamis, 23 November 2017 - 17:01 WIB

Menteri Airlangga Resmikan Pabrik Farmasi Senilai Rp1 Triliun

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hari ini, Kamis (23/11/2017) meresmikan pabrik farmasi milik PT Ethica di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara

Kamis, 23 November 2017 - 16:54 WIB

Kemenperin Bentuk Balai Litbang di Pekanbaru Guna Tingkatkan Nilai Tambah CPO

Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, dengan didorong oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit.

Menhub Budi Karya S (humas kemenhub)

Kamis, 23 November 2017 - 16:30 WIB

Menhub Budi Karya Tnjau Pengoperasian Kereta Bandara Soetta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pengoperasian Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Stasiun Sudirman Baru Jakarta, menggunakan kereta inspeksi, Kamis (23/11/2017)