Menperin : Pemerintah Terus Perkuat Industri dan Produk Tekstil

Oleh : Herry Barus | Senin, 19 Desember 2016 - 07:20 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

INDUSTRY.co.id - Pemerintah akan memperkuat produktivitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lewat penurunan biaya energi dan pendidikan keahlian.

"Perbedaan jam kerja memang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terhadap negara kompetitor utama yaitu Vietnam dan Bangladesh. Aturan di Indonesia membatasi jam kerja sebanyak 40 jam per minggu, Vietnam menerapkan pembatasan jam kerja 48 jam per minggu, sedangkan jam kerja di Bangladesh adalah 50 jam per minggu," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto kepada pers di Jakarta, Jumat (16/12).

Opsi penambahan jam kerja, menurut Airlangga, tidak pernah diusulkan sebagai salah satu strategi peningkatan daya saing industri tekstil Indonesia.

"Tidak ada usulan penambahan jam kerja. Hanya ada perbandingan jam kerja antara Indonesia dengan Vietnam dam Bangladesh, strategi pilihan pemerintah adalah peningkatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil lewat penurunan biaya energi dan peningkatan kualitas SDM lewat program pendidikan serta pelatihan," papar dia.

Sedangkan Direktur IndustrI Tekstil, Alas Kaki, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Muhdori mengatakan, biaya energi bagi industri tekstil dan produk tekstil bisa diturunkan lewat realisasi kebijakan penurunan tarif listrik yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi III.

"Sampai saat ini komitmen pemerintah memberikan diskon tarif listrik pada pukul 23.00 hingga 08.00 belum terimplementasi. Industri tekstil dan produk tekstil masih membayar Rp1.543 per Kwh pada waktu beban puncak," ujarnya.

Muhdori mengusulkan, penerapan tarif flat bagi industri tekstil dan produk tekstil sebesar Rp1.034,09 Kwh agar industri yang berproduksi 24 jam bisa lebih kompetitf dan produktif.

"Contoh yang beroperasi 24 jam adalah industri hulu, produsen serat. Mereka menggunakan listrik 24 jam, penerapan tarif flat tanpa beban puncak membuat mereka lebih kompetitif," tutur Muhdori.

Pemerintah juga mendorong produktivitas industri tekstil lewat program peningkatan kualitas sumber daya manusia berbentuk pendidikan dan pelatihan pada pe kerja di level teknisi, supervisi, dan desainer.

Program pelatihan tersebut telah berjalan di Akademi Komunitas Tekstil di Solo dan Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil di Bandung. (Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dan Deputi PM Singapura (Foto Setkab)

Jumat, 20 Juli 2018 - 06:08 WIB

Tingkatkan Investasi KIP, Deputi PM Singapura Temui Presiden Jokowi

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean menemui Presiden Joko Widodo salah satunya membahas perihal investasi di Kendal Industrial Park…

Mochtar Ngabalin Perkuat Tim Tenaga Ahli KSP, Komisaris AP1 (Foto Tribun)

Jumat, 20 Juli 2018 - 05:54 WIB

Pengeritik Jokowi, Sekarang Komisasris Angkasa Pura 1

Kementerian BUMN merombak susunan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan memasukkan tiga nama baru yaitu Djoko Sasono, Tri Budi Satriyo, dan Ali Mochtar Ngabalin.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:40 WIB

Aksi Teroris Ancaman Utama Asian Games 2018

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai terorisme menjadi ancaman paling diantisipasi oleh jajarannya dalam persiapan pengamanan Asian Games 2018 yang tinggal sebulan lagi.

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:20 WIB

ICW Anggap Golkar Berkilah Soal Caleg Mantan Koruptor

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai alasan Partai Golkar tetap mengajukan sejumlah bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019…

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:00 WIB

Golkar Tetap Calonkan Mantan Napi Korupsi, Ini Alasannya

DPP Partai Golkar memiliki alasan mengapa tetap mencalonkan sejumlah mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pilpres 2019.