Global Markets
Rektor IPB Dr Arif Satria mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan pernah ada aliran sesat di kampus tersebut di tahun…
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang menolak…
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menjelaskan pasal-pasal dalam UU Ormas merupakan ketentuan yang bertujuan untuk melakukan…
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan kebijakan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang mengajukan dua perwira tinggi…
Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kebijakan Presiden yang diawal pemerintahan yang…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan jumlah organisasi massa (ormas) per Januari 2018 mencapai 359.967 yang tercatat…
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan pemerintah membubarkan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) salah…
Partai Gerindra menilai ada beberapa aturan janggal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang…
Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa perbedaan pandangan Partai Amanat Nasional terkait penetapan Peraturan Pemerintah…
DPR RI melalui rapat paripurna akhirnya memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang mekanisme "voting"…
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, Azyumardi Azra menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang…
Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru…
Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat jangan main hakim sendiri terkait dengan insiden yang terjadi di gedung…
Petugas Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 22 orang terkait kericuhan antarkelompok warga di Kantor…
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menyidik dugaan kasus ujaran kebencian penyanyi Ahmad Dhani melalui media sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir situs resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).…
Para anggota ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah diminta tidak lagi melakukan dakwah…
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan bukti bahwa negara dalam hal ini…
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia mulai tanggal 19 Juli…
Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mendukung kebijakan pemerintah membubarkan dan mencabut status hukum ormas Hizbut Tahrir…
