Minta Permendikbudristek Nomor 30 Ditunda, Djohar DPR: Ini Sangat Mengkhawatirkan...

Oleh : Candra Mata | Kamis, 02 Desember 2021 - 17:29 WIB

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com/ tempo
Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com/ tempo

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebaiknya ditunda. 

Peraturan tersebut dinilai Djohar akan membuat khawatir berbagai pihak, salah satunya orang tua mahasiswa. 
 
"Kita memang maklum, dikhawatirkan itu adalah adanya kekerasan seks dan segala macam di kampus, tapi ada frasa-frasa yang rasanya tidak patut. Nah, aturan tersebut berpotensi melahirkan fenomena baru, terciptanya modus baru, terlindunginya mereka yang melakukan seks bebas atas nama suka sama suka, bisa lain jenis dan sejenis, karena kalau sama-sama suka, dalam frasa itu dibenarkan, ini melanggar undang-undang," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Djohar menambahkan, Permendikbudristek tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian untuk bisa diperbaiki atau bahkan dicabut. Dikarenakan, frasa-frasa dalam Permendikbudristek ini dinilai dapat merusak masa depan bangsa dengan bebasnya anak-anak Indonesia berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan agama, tetapi malah terkesan dibenarkan oleh Permendikbudristek tersebut. 
 
"Jadi saya minta ini menjadi perhatian untuk bisa dicabut ataupun diperbaiki karena sangat merusak masa depan bangsa dengan bebasnya anak-anak kita membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang kita sendiri, dilarang oleh agama apapun, tapi dibenarkan oleh Permen ini. Sekali lagi saya minta ini untuk dicabut atau diperbaiki agar sesuai dengan undang-undang kita yang ada," tegas legislator dapil Sumatera Utara III ini. 

Selain itu, pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih bergulir di DPR. Oleh karena itu, Permendikbudristek perlu ditunda hingga pembahasan RUU tersebut rampung.
 
"Jadi kalau bisa ditunda dulu, karena Permendikbudristek ini, mengingat undang-undang, RUU tentang Kekerasan Seksual masih menjadi pembahasan di DPR RI. Jadi jelas ini sangat mengkhawatirkan," sambung politisi fraksi partai Gerindra tersebut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita

Minggu, 07 Agustus 2022 - 16:00 WIB

Kebutuhan Meningkat, Menperin Agus Bakal Genjot Produksi Gula Nasional

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus mendorong peningkatan produktivitas industri gula melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi hingga pemanfaatan digitalisasi. Langkah ini…

Penyanyi Pop Melayu Andrigo

Minggu, 07 Agustus 2022 - 14:46 WIB

Penyanyi Pop Melayu Andrigo Rilis Single Karam Ditengah Harapan

Dalam bermusik bila ingin mudah dikenali, mesti konsisten d:-\engan genre musik yang sebagai pilihannya. Hal itu yang tengah dijalani, Andrigo, ia setia sebagai penyanyi pop melayu. Sebagai…

OPPO Bazaar Fashion Festival

Minggu, 07 Agustus 2022 - 14:38 WIB

OPPO Bazaar Fashion Festival Jadi Fashion Show Didokumentasikan demham Smartphone OPPO Find X5 Pro 5G

Berbeda dari peragaan busana lain yang menampilkan fashion show dengan sorot pencahayaan yang terang dan gemerlap, OPPO Bazaar Fashion Festival membawa nuansa redup dan temaram namun tetap dengan…

Danone Indonesia Raih Penghargaan di Ajang IDEAS Awards 2022

Minggu, 07 Agustus 2022 - 13:50 WIB

Danone Indonesia Raih Juara Umum Dengan 7 Penghargaan di Ajang IDEAS Awards 2022

Danone Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan 7 penghargaan dalam ajang IDEAS 2022 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia bagian dari PR Indonesia Group yang berlangsung secara offline…

Migas Ilustrasi

Minggu, 07 Agustus 2022 - 13:50 WIB

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, AKLP Harap Pemerintah Jamin Keberlanjutan Harga Gas Industri USD6/MMBTU

Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) optimis pemerintah sesegera mungkin akan menetapkan regulasi booster/penguat untuk menghadapi gejolak ekonomi global selepas pandemi Covid-19 yang…