Komisi V Soroti Rendahnya Alokasi Program Padat Karya Kementerian PUPR

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan persentase program padat karya yang saat ini masih rendah yakni di kisaran angka 14 persen.

Menurutnya, peningkatan program padat karya tersebut sejalan dengan prioritas nasional dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Saya mengusulkan agar program padat karya bisa dinaikkan. Sebagaimana diketahui, prioritas nasional adalah pemulihan ekonomi selain daripada reformasi struktural. Maka, tentu semua kegiatan program adalah bagaimana memenuhi kriteria untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujar Arwani dalam RDP Komisi V dengan jajaran Eselon I Kementerian PUPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Selain itu, Politisi Fraksi PPP tersebut meminta Ditjen Cipta Karya betul-betul memprioritaskan anggaran untuk penyediaan air bersih. 

Pasalnya, Ditjen Cipta Karya sudah berulang kali menyatakan prioritas air bersih apalagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Bahkan dari sektor sanitasi dan permukiman, sektor air bersih masih kalah sisi pembiayaannya. Maka, di sini wajib perlu adanya inovasi dan terobosan agar target RPJMN itu bisa memenuhi alternatif pembiayaan dalam memenuhi target prioritas air bersih,” tandasnya.

Tak berhenti disitu, Arwani juga mendorong Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR untuk segera menyelesaikan target pembangunan jalan tol Demak – Tuban. 

Mengingat, jalan tol tersebut ke depannya sangat menunjang aspek pemulihan ekonomi masyarakat sekitar. 

Terlebih, jika pembiayaan pembangunan jalan tol full dari dalam negeri.

“Pembangunan jalan tol bisa kita buat sendiri, saya kira mungkin hanya beberapa alat berat tertentu yang membutuhkan keterlibatan asing. Ke depan, pembiayaan jalan tol bisa full dari dalam negeri," ungkapnya.

"Saya dengar, seperti di Sumatera masih dikuasai mayoritas pihak asing sehingga mengurangi upaya kita untuk secara penuh mendukung industri dalam negeri. Kalau pembangunan jalan tol, saya kira bisa full dalam negeri untuk mempercepat prioritas PEN,” pungkas Arwani.