Siap-siap! Kemenperin Bakal 'Skakmat' Produk Garmen Impor

Oleh : Ridwan | Selasa, 27 April 2021 - 11:40 WIB

Ilustrasi produk tekstil impor
Ilustrasi produk tekstil impor

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tarif safeguard untuk produk tekstil impor, terutama dari China yang merusak harga pasar. Langkah ini dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri.

"Saat ini, prosesnya masih rekomendasi dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Keuangan. Masih ada satu tahapan lagi di Kemenkeu, baru dapat ditetapkan oleh Menteri," kata Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh saat diskusi bersama media di Jakarta, Senin (26/4/2021) malam.

Elis mengatakan Kemenperin mengusulkan tarif safeguard bervariasi pada produk-produk garmen, misalnya untuk atasan casual yang di dalamnya termasuk produk T-shirt, diusulkan tarif Rp27.000 untuk setiap produk impor yang masuk.

"Jadi ketika ada atasan casual dari China sebut saja, masuk dengan harga Rp20.000, dikenakan safeguard Rp27.000, harga yang masuk ke Indonesia menjadi Rp47.000," ujarnya.

Dia menambahkan Kemenperin memilih untuk mengusulkan harga pasti dan bukan persentase untuk tarif safeguard garmen, karena mekanisme tersebut dinilai lebih tepat sasaran ketimbang persentase.

"Kalau pakai persentase untuk garmen itu sulit, karena yang murah akan tetap dikenakan harga rendah, sementara yang mahal, misalnya produk sportware, itu akan kena tinggi sekali, padahal kita belum mampu memproduksinya di dalam negeri," kata Elis.

Adapun penentuan besaran tarif yang diusulkan tersebut diformulasikan dari perbedaan rata-rata harga impor dengan harga jual di dalam negeri.

"Harga rata-rata impor, kemudian harga jual di dalam negeri. Nah, perbedaan harga jual di dalam negeri dengan harga rata-rata impor tersebut dihitung perbedaannya berapa, itulah tarifnya," pungkas Elis.

Elis yakin penerapan tarif ini bisa membuat produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor, terutama dari China yang sangat murah. Pasalnya, tarif yang ditetapkan dihitung berdasarkan selisih harga jual dalam negeri dan harga rata-rata impor.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika

Senin, 04 Juli 2022 - 09:22 WIB

Hingga 1 Juli 2022, Kemenperin Mencatat Sebanyak 130 Perusahaan Terdaftar Dalam Program SIMIRAH 2

Kementerian Perindustrian mencatat, hingga 1 Juli 2022, sebanyak 130 perusahaan sudah mendaftar ke dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) 2.0. Dari total tersebut, meliputi 51…

Menteri Basuki Tinjau Peningkatan Jalan Sirip Nias Utara

Senin, 04 Juli 2022 - 09:20 WIB

Tinjau Peningkatan Jalan Sirip Nias Utara - Gunung Sitoli , Menteri Basuki Instruksikan Perhatikan Kualitas

Selain pembangunan Jalan Lingkar Nias, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini juga tengah memulai pekerjaan peningkatan struktur Jalan Laehuwa - Ombulata -Tumula-Faekhuna’a…

Program Makmur Tingkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petami Tenu Kidiri

Senin, 04 Juli 2022 - 09:19 WIB

Program Makmur Tingkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petami Tebu Kidiri

– PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut program Makmur berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani tebu di Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur. Hal ini diungkapkan oleh…

PT Hutama Karya (Persero) Laksanakan Pelebaran Geometrik Jalan Soreang-Rancabali- Cidaun

Senin, 04 Juli 2022 - 09:00 WIB

PT Hutama Karya (Persero) Laksanakan Pelebaran Geometrik Jalan Soreang-Rancabali- Cidaun

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Brantas Abipraya (Persero) (Brantas Abipraya) yaitu KSO HK-Abipraya dipercaya untuk mengerjakan proyek Penanganan…

Pembangunan infrastruktur

Senin, 04 Juli 2022 - 08:47 WIB

Kurangi Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur di Pulau Nias

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Sebagai upaya mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan…