KSPI Pertegas Tetap Tolak RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Oleh : Herry Barus | Selasa, 22 September 2020 - 07:30 WIB

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menyikapi adanya wacana jika omnibus law RUU Cipta Kerja akan disahkan bulan ini atau Oktober nanti, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan jika pihaknya menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (22/9/2020)  menegaskan, sikap buruh yang sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota Panja Baleg , dan beberapa Fraksi di DPR RI adalah: keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja  ruu cipta kerja atau tidak boleh merubah, mengurangi, dan men down grade isi UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

 "Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No 13/2003 seperti penguatan fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktifitas melalui pelatihan dan pendidikan, pengaturan regulasi pekerja industri starup, pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0 maka mari kita dialog untuk dimasukan dlm omnibus law tapi tidak boleh sedikitpun merubah apalagi mengurangi isi UU No13/2003," kata Said Iqbal.

Said Iqbal menikai, tentang adanya pernyataan bahwa RUU Cipta Kerja katanya akan disahkan bulan ini atau Oktober, hal itu hanyalah propaganda negatip dan psywar dari pemerintah saja. Karena pemerintah panik di mana mayoritas rakyat termasuk serikat pekerja menolak keras RUU Cipta Kerja dan meminta tidak disahkan oleh DPR RI.

"Bahkan Wakil Ketua DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja kepada tim perumus yang dibentuk oleh DPR RI bersama serikat pekerja mengatakan tidak mungkin dalam waktu dekat hingga akhir tahun ini disahkan. Sekarang saja baru dibahas bab 7 dan bab 4 tentang klaster ketenagakerjaan nanti dibahas terakhir. Sementara sikap buruh seperti saya sampaikan di atas," tegasnya.

Buruh meminta para menteri tidak usah berkomentar yang mengintimidasi rakyat dan buruh dengan selalu mengatakan selalu dalam waktu dekat RUU Cipta Kerja akan disahkan. Lucunya target bulan pengesahan yang disebut para menteri tersebut selalu berubah-ubah karena memang tujuannya hanya ingin psywar, intimidasi, dan menciptakan kepanikan untuk rakyat dan buruh.

"Teapi buruh dan rakyat tidak akan terpengaruh dengan statement tersebut," ujar Said Iqbal.

Dia menambahkan, pernyataan Pimpinan DPR RI, Panja Baleg, dan Fraksi di DPR RI kepada buruh dalam tim perumus adalah; tidak ada target waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Tetapi yang ada adalah taget isi atau hasil RUU Cipta Kerja yang bisa diterima semua pihak, bukan maunya pemerintah saja.

Adapun yang ditolak buruh dari omnibus law ruu cipta kerja antara lain hilangnya umk dan umsk,  adanya upah padat karya,  kenaikan upah min hanya pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi, PHK dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja eksploitatip, TKA buruh kasar mudah masuk ke indonesia mengancam lapangan kerja untuk pekerja lokal, jaminan kesehatan dan pensiun hilang dengan berlakunya sistim kontrak dan outsourcing seumur hidup, dan sanksi pidana dihapus.

Ditambahkan Said Iqbal, RUU Cipta Kerja sangat liberal tidak sesuai hubungan industrial Pancasila, maka buruh Indonesia menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Oktober dan seterusnya, buruh akan melakukan aksi besar besaran di seluruh Indonesia yang melibatkan ratusan ribu buruh. Isu yang akan disuarakan adalah tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, naikan upah minimum UMK dan UMSK 2021 sebesar 8%, dan stop PHK massal.

"Sebaiknya pemerintah fokus dalam masalah covid 19, ancaman jutaan PHK, dan resesi ekonomi. Tidak perlu membahas omnibus.  Bohong kalau omnibus law disahkan akan menyelesaikan masalah resesi ekonomi, investor berbondong-bondong masuk ke indonesia, dan masalah PHK akan tertanggulangi. Tidak ada satu pun negara di dunia yang membuat omnibus law RUU Cipta Kerja dalam strategi menyelesaikan masalah tersebut,"

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:30 WIB

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat.…

Presiden Jokowi

Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:00 WIB

Akhir Oktober Libur Panjang, Tetap Waspada Covid-19

Disampaikan Presiden, pasca libur panjang beberapa bulan lalu, terjadi lonjakan kasus COVID-19. Ia mengingatkan agar hal sebut tidak terjadi pada libur panjang dan cuti bersama pada akhir bulan…

Dayonmarhanlan XII Pontianak Laksanakan Tatap Muka Pertama

Selasa, 20 Oktober 2020 - 05:30 WIB

Dayonmarhanlan XII Pontianak Laksanakan Tatap Muka Pertama

Tujuan diselenggarakannya Entry Briefing adalah sebagai ruang untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat Danyonmarhanlan XII yang baru, menyampaikan rencana pembinaan dan operasi Yonmarhanlan…

345 Bintara dan Tamtama Remaja Perkuat Korps Baret Ungu

Selasa, 20 Oktober 2020 - 05:00 WIB

345 Bintara dan Tamtama Remaja Perkuat Korps Baret Ungu

Bintara dan Tamtama Remaja tersebut resmi menyandang Baret Ungu Korps Marinir, setelah disematkannya baret pada Upacara Pembaretan yang dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar)…

Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D

Selasa, 20 Oktober 2020 - 04:45 WIB

Pesan Mendagri Tito Karnavian Terkait Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri mengharapkan betul peran mereka dalam menjaga mekanisme pertahanan daerah yang sudah berjalan selama ini. Ia mencontohkan pola kontrol yang dilakukan para kepala daerah dan Forkopimda…