Hingga September 2020, Penyerapan Program Padat Karya Bedah Rumah PUPR Sudah 84,3 Persen

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 19 September 2020 - 10:28 WIB

Ilustrasi bedah rumah
Ilustrasi bedah rumah

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Guna meningkatkan kualitas rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,68 triliun.

Hingga 18 September 2020, Kementerian PUPR mencatat realisasi BSPS sudah 84,3% senilai Rp 3,95 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 252.443 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak,  sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki melalui keterangan resmi yang diterima INDUSTRY.co.id, Sabtu (19/9/2020).

Di Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR menambah alokasi penerima bantuan Program BSPS sebanyak 961 rumah di lima kabupaten. Sebelumnya alokasi jumlah Program BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 4.000 unit. Adanya penambahan 961 unit rumah tersebut akan menambah jumlah alokasi Program BSPS di Sulawesi Tengah menjadi 4.961 unit.

Kelima Kabupaten yang  mendapatkan tambahan alokasi Program BSPS tersebut antara lain Kabupaten Parigi Moutong (200 unit), Kabupaten Banggai (300 unit), Kabupaten Banggai Kepulauan (125 unit), Kabupaten Morowali Utara (236 unit) dan Kabupaten Morowali (100 unit).

Secara total jumlah bantuan yang disalurkan Kementerian PUPR untuk Program BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak Rp 86,81 Milyar. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik Program BSPS di Sulawesi Tengah sudah mencapai 76,04% dan diharapkan rampung pada akhir tahun ini

Bentuk bantuan BSPS yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perkebunan kopi

Minggu, 25 Oktober 2020 - 17:19 WIB

Komitmen Tingkatkan Produksi Kopi, Kementan Terus Kembangkan Inovasi

Asep Sukarna, salah satu petani kopi di Kabupaten Bandung Barat mengatakan penyediaan bibit unggul kopi seyogyanya memperhatikan kesesuaian dengan karakter daerah masing-masing.

Kejahatan Siber (Foto Dok Jatim Times)

Minggu, 25 Oktober 2020 - 17:00 WIB

Lima Perubahan Paradigma Keamanan Siber

Dengan menerapkan empati pada solusi digital, perusahaan bisa menjadi lebih inklusif. Dalam keamanan siber, itu berarti membangun solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok di keadaan…

Wisuda President University 2020

Minggu, 25 Oktober 2020 - 16:35 WIB

Wisuda President University 2020: Peluang Unik di Tengah Pandemi Covid-19

Era Industri 4.0 yang dipicu oleh perkembangan teknologi menawarkan banyak peluang baru. Namun, untuk bisa merebut peluang tersebut, kita dituntut bukan hanya harus mampu menguasai teknologi,…

CIMB Niaga - foto IST

Minggu, 25 Oktober 2020 - 16:00 WIB

CIMB Niaga Salurkan Program Beasiswa Periode 2020-2022

Program Beasiswa CIMB Niaga 2020-2022 di masa pandemi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mahasiswa agar tetap dapat melanjutkan studi tanpa terkendala biaya. Hal ini juga…

Anies Baswedan

Minggu, 25 Oktober 2020 - 15:50 WIB

Anies Resmi Perpanjang PSBB Transisi Hingga 8 November 2020; Catat! Bukan Berarti Longgar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi Jakarta hingga 8 November 2020. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus corona…