Siap Dukung Industri TPT, Himbara: Asosiasi Harus Ngotot Agar Tekstil Masuk Dalam Skema Subsidi dan Kredit
Oleh : Hariyanto | Selasa, 18 Agustus 2020 - 20:15 WIB

Dirut Bank BRI Sunarso (ist)
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Sunarso mengatakan bila permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha tekstil adalah menurunnya permintaan dan margin yang tipis karena harga bahan baku yang tinggi, maka yang perlu dilakukan adalah penguatan permintaan lewat konsumsi dalam negeri dan membatasi impor bahan jadi.
“Sebab dengan membatasi impor garmen, maka akan mendorong industri lokal untuk menguasai pasar TPT di dalam negeri. Sekarang itu, yang dibutuhkan dan harus dilakukan, terkait pemulihan ekonomi adalah memperkuat permintaan dalam negeri dengan menjaga konsumsi dalam negeri, karena barang-barang yang sebenernya menyerap tenaga kerja itu importasinya benar-benar dibatasi. Bila perlu pemerintah belanja seragam untuk ASN dan BUMN,” kata Sunarso dalam acara Forum Discussion Group (FGD), Selasa (18/8/2020).
Sunarso mengatakan pemerintah saat ini sudah menaruh uang dalam bentuk deposito senilai Rp 30 triliun di empat bank plat merah. Sebagai gantinya, bank-bank Himbara akan menyalurkan Rp 90 triliun dana dalam bentuk subsidi dan kredit. Per 29 Juli 2020, sudah Rp 55 triliun yang disalurkan oleh 4 bank BUMN kepada para debitur yang mayoritas adalah pelaku UMKM.
Terkait subsidi untuk industri TPT, Sunarso menyebutkan bila belum ada kebijakan yang secara spesifik untuk sektor tersebut, maka Himbara bersedia membantu asosiasi tersebut untuk memperjuangkan nasib mereka agar mendapatkan upaya penyelamatannya.
“Asosiasi harus ngotot agar tekstil masuk dalam skema subsidi dan kredit ini. Sekarang ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur. Karena tekstil ini industri yang banyak menyerap tenaga kerja, maka industri ini jangan sampai tutup.” ungkapnya.
Hal senada disampaikan anggota Himbara Direktur Komersial PT Bank Mandiri Tbk Riduan. “Kami akan mendukung industri TPT di dalam negeri. Namun, kalangan industri TPT harus membangun dan menjaga ekosistem mereka agar selalu tumbuh. Karena bila industri tekstil bagus, perbankan akan datang tanpa perlu diundang.” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin M. Khayam, menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga pasar dalam negeri khususnya industri TPT, salah satunya dengan menggalakkan program Aku Cinta Indonesia. Selain itu, Kemenperin juga akan memperkenalkan program Smart Textile, yang berupakan big data industri untuk pelaku IKM.
Baca Juga
Genjot Industri Tekstil dan TPT, Kemenperin Berikan Insentif Potongan…
Dongkrak Kinerja Industri TPT, Kemenperin Gulirkan Insentif Potongan…
Pan Brothers Tingkatkan Modal Dasar Jadi Rp647,5 Miliar
Kemenperin Siap Fasilitasi Usulan Pengusaha Tekstil Sesuaikan Tarif…
Bahaya! Fenomena Thrift Shooping Pakaian Bekas Ancam Industri Tekstil…
Industri Hari Ini

Rabu, 06 Juli 2022 - 05:00 WIB
Sejumlah Taruna Akmil dan AAL Dalami Ilmu Kepemimpinan di Yonif Raider 300 Bjw
Taruna Akademi Militer (Akmil) dan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) mendalami materi kepemimpinan saat melakukan kunjungan ke Mako Batalyon Infanteri Raider 300/Bjw, yang berlokasi di Kabupaten…

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:49 WIB
Presiden Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Semarang
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Peterongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Selasa, 5 Juli 2022. Tiba sekira pukul 12.30 WIB, kehadiran Presiden…

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:30 WIB
Asops Kasad Mayjen TNI Ainurrahman Periksa Kesiapan Operasi Yonif Raider 514 Kostrad
Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Ainurrahman didampingi oleh Asisten Operasi Kaskostrad, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun, Irdivif 2 Kostrad Brigjen TNI Bahram, Danbrigif…

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:00 WIB
Satgas Pamtas Yonif 12KC Bantu Warga Distrik Senggi Papua Panen Padi
Mendukung ketahanan pangan di perbatasan, Satgas Pamtas Yonif 126/KC Pos Batom membantu masyarakat memanen padi di Kampung Batom, Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selasa, 05 Juli 2022 - 23:40 WIB
Satgas BLBI Diharapkan Optimalkan Hak Tagih
Pengamat Kebijakan Publik, Lutfi Hakim menyatakan, akuntabilitas kerja satgas adalah hak publik, hal itu lantaran baillout bank-bank jaman itu merupakan tanggungan negara yang dampaknya masih…
Komentar Berita