Pemerintah Diminta Rekonstruksi Pasal di RUU Ciptaker yang Bertentangan dengan UUD

Oleh : Krishna Anindyo | Rabu, 05 Agustus 2020 - 14:15 WIB

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta kepada Pemerintah agar merekonstruksi beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, berkaitan dengan otonomi daerah.

Dimana provinsi, kabupaten atau kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

"Kita minta pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan pemerintah pusat dan daerah yang ada di (RUU) Cipta Kerja sekarang," papar Supratman saat Rapat Panja Baleg DPR RI melanjutkan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Ia menegaskan RUU Cipta Kerja harus sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia.

"Kita menunggu besok atau lusa setelah rekonstruksi pasal-pasal yang ada di dalam yang bertentangan dengan ketentuan undang-udang pemerintah daerah, bertentangan dengan pasal 18 UUD, kita minta pemerintah rekonstruksi lagi, kita minta dikembalikan sesuai dengan amanat konstitusi, itu yang harus kita lakukan," tegas Supratman.

Dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan, ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.’

Artinya Negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan pemerintahnya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan pada pasal 18 ayat 2 UUD 1945 berbunyi ‘Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.’

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pasal 10 ditegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Seruan Masyarakat Menyelamatkan Tanah

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:52 WIB

Seruan Masyarakat Untuk Menyelamatkan Tanah Bergaung di Kota-Kota Besar Indonesia

Desakan ini terus menggaung seiring dengan diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP15 Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Melawan Desertifikasi (UNCCD) di Abidjan, Pantai Gading, 9-20…

Danau Tekapo, Selandia Baru (www.tripzilla.id)

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:45 WIB

Mulai Juli 2022, Selandia Baru Buka Perbatasan sepenuhnya untuk Wisatawan Asing

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern baru-baru ini mengumumkan bahwa negara itu akan sepenuhnya membuka kembali perbatasan internasionalnya mulai 31 Juli 2022. Hal yang serupa juga berlaku…

Tim Indonesia, Arabic Braille Converter

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:44 WIB

Bikin Bangga, Tim Indonesia Masuk Lima Besar Hackathon Microsoft AI for Accessibility Tingkat Asia Pasifik

Tim dari Indonesia, Arabic Braille Converter, berhasil terpilih sebagai lima besar kompetisi Hackathon Microsoft AI for Accessibility (AI4A) tingkat Asia Pasifik. Di tahun ketiganya, Hackathon…

 Maybank Indonesia Hadirkan Solusi untuk Wujudkan Properti Idaman Melalui Pembiayaan Properti iB

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:38 WIB

Terungkap Cara Maybank Indonesia Wujudkan Properti Idaman Melalui Pembiayaan Properti iB

Jakarta – PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia atau Bank) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank menggiatkan kembali produk pembiayaan properti yang ditujukan bagi seluruh…

Peresmian PLTGU di Kawasan Industri Tenayan Riau

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:38 WIB

PLTGU di Kawasan Industri Tenayan Riau Beroperasi, Daya Kelistrikan Sumatera Bakal Naik Jadi 7.266 MW

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau berkapasitas 275 megawatt (MW) yang berlokasi di Kawasan Industri Tenayan, Pekanbaru, Riau telah diresmikan pada Kamis (12/5/2022).