BPH Migas Jalin Kerja Sama Baru Dengan Universitas Indonesia, Ini Empat Point Utamanya

Oleh : Hariyanto | Senin, 15 Juni 2020 - 10:11 WIB

Universitas Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama baru dengan Universitas Indonesia. Kerja sama ini menyangkut riset terkait pengkajian, sosialisasi, dan pengabdian kepada masyarakat di sektor hilir migas dalam upaya menangani dampak pandemi COVID-19 sekaligus untuk menyusun kebijakan jangka panjang.

"Nanti akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, bisa juga dengan fakultas," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, Jumat (12/6/2020) lalu.

Tedapat 4 (empat) poin utama kerja sama antara BPH Migas dan Universitas Indonesia, yakni kajian kebutuhan JBT (Jenis BBM Tertentu) untuk konsumen pengguna transportasi khusus, darat, dan non-transportasi; kajian penyusunan Rencana Strategis BPH Migas 2020-2024; kajian multiplier effect dan nilai tambah atas pemanfaatan iuran BPH Migas; dan kerja sama lain sesuai kesepakatan.

"Ini tantangan bagaimana kerja sama BPH Migas dengan civitas akademika termasuk UI untuk mewujudkan regulasi sehingga terjadi efisiensi untuk kepentingan rakyat," ujar Ifan sapaan akrab Fanshurullah.

Ifan menjelaskan, pengembangan kerja sama dengan sejumlah pihak menggunakan dana operasional pemasukan BPH Migas yang berasal dari badan usaha migas sebesar Rp1,3 triliun.

Dari jumlah itu, hanya Rp 250 miliar yang digunakan untuk operasional. Sehingga, Rp 1 triliun lebih digunakan BPH untuk mengembangkan kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengatasi persoalan hilir migas, seperti cadangan BBM Nasional. "Saat ini yang ada baru cadangan operasional badan usaha," tuturnya.

Sementara itu, Rektor UI Ari Kuncoro menyambut baik kerja sama tersebut. Tujuannya agar riset di kampus tidak sekedar menjadi menara gading atau pengamat saja.

"Metodologi tidak efektif jika tidak diimplementasikan. Diharapkan dengan kajian yang dilakukan dapat menjadi solusi terbaik bagi Pemerintah dalam merespon dampak terhadap pandemi ini," tegas Ari.