BPRS Gotong Royong Izinnya Dicabut OJK

Oleh : Wiyanto | Jumat, 05 Juni 2020 - 19:39 WIB

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

INDUSTRY.co.id - Bandung - Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten Subang, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 115 C, Karanganyar, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Pencabutan izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-65/D.03/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gotong Royong Kabupaten Subang. BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang sejak 15 Juli 2019 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 4% dan Tingkat Kesehatan tergolong Tidak Sehat. Kondisi keuangan BPRS itu semakin memburuk disebabkan penyaluran pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian," demikian siaran pers OJK di Jakarta, Jum'at (5/6/2020).

Penetapan BPRS Gotong Royong menjadi BDPK, sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS serta SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan, namun sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 12% tidak terealisasi.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan permasalahan internal BPRS yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. OJK mengimbau nasabah BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dukungan Menuju Indonesia Cashless Society di Era New Normal

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:15 WIB

Shopee: Pembayaran Digital Meningkat di Era New Normal

Shopee, platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, melihat adanya peningkatan masyarakat Indonesia memilih opsi pembayaran digital dalam memenuhi kebutuhan harian secara online.

Coronavirus (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:10 WIB

Jubir COVID-19 Yurianto: Droplet Bertahan Lama Dalam Ruangan, Cegah dengan Masker bukan Face Shield

Marak pemberitaan mengenai penularan COVID-19 melalui udara beredar ditengah masyarakat membuat juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yurianto angkat bicara.  Menurutnya bahwa merujuk rilis…

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:00 WIB

Home Industri Modifikasi Otomotif Berkembang Signifikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong berkembangnya home industri motor dan mobil custom (modifikasi otomotif) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Terlebih orang nomor satu di…

Ilustrasi kredit perbankan

Selasa, 14 Juli 2020 - 09:55 WIB

Kabar Gembira! OJK Bakal Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Berdasarkan hasil diskusi dengan kalangan perbankan, diputuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperpanjang restrukturisasi kredit.

Reklamasi Teluk Jakarta (Foto Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 09:50 WIB

Inilah Keheranan Ahok, Soal Reklamasi Ancol di Zaman Gubernur Anies yang Menempel dengan Darat

Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dinilai dianggap melanggar janji kampanye karena pernah menentang dengan keras reklamasi di masa Basuki Tjahaja Purnama menjabat Gubernur DKI Jakarta.