HKI-BPJAMSOSTEK Teken MoU Sediakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kawasan Industri

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Kawasan Industri (HKI) melakukan sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kawasan Industri.

Kerja sama tersebut tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E Ilyas Lubis dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Kami dari HKI menyambut baik kerjasama ini. Ada kurang lebih 6000 perusahaan di 94 kawasan industri yang menjadi anggota HKI," kata Sanny.

Ia pun memberikan kesempatan kepada BPJAMSOSTEK untuk melakuka  sosialisasi program-programnya di seluruh kawasan-kawasan industri.

"Diharapkan kerjasama ini bisa membuahkan hasil yang baik," harapnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E Ilyas Lubis mengatakan, kepesertaan pekerja pengelola kawasan industri relatif sudah baik. Saat ini, sekitar dua juta pekerja pengelola kawasan industri sudah menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

"Sekitar 15 persen lagi yang belum menjadi peserta," ujarnya.

Dia juga mengatakan masih ada yang belum melaporkan upah sesuai yang diterima pekerja dan juga baru mengikuti sebagian program (JK dan JKK saja).

"Kerja sama ini diharapkan bisa memperkuat sinergi, penukaran data agar pekerja mendapatkan hak normatifnya secara penuh (maksimal)," ujarnya.

Hingga saat ini pemerintah terus mendorong pertumbuhan kawasan industri di Indonesia dalam rangka mewujudkan realisasi investasi, khususnya dari sektor industri. Tercatat pada Desember 2019 lalu terdapat 58 kawasan industri di Pulau Jawa, 33 kawasan industri di Pulau Sumatera, 8 kawasan industri di Pulau Kalimantan, dan 4 kawasan industri di Pulau Sulawesi.

Status dari deretan kawasan industri itu sebanyak 15 kawasan dalam proses kontruksi, 103 kawasan beroperasi, serta 10 kawasan tahap perencanaan. Hal tersebut secara tidak langsung mampu menyerap ribuan tenaga kerja penerima upah.

BPJAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja tersebut.

"Pekerja di kawasan industri memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi, oleh karena itu melalui kerja sama ini kami ingin memastikan bahwa mereka memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, agar aman dan nyaman saat bekerja, sehingga produktivitas meningkat dan kualitasnya selalu terjaga," jelas Ilyas.

Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyebarluasan norma, standar, peraturan dan kriteria terkait perundangan ketenagakerjaan pada kawasan industri.

Selain itu BPJAMSOSTEK dan HKII sepakat untuk melakukan pertukaran data terkait daftar pemberi kerja/badan usaha dan tenaga kerja, serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada seluruh kawasan industri di Indonesia

Sampai dengan bulan Desember 2019, total tenaga kerja yang terdaftar di BPJAMSOSTEK adalah sebanyak 55,2 Juta orang atau tumbuh sebesar 9,1 % dari tahun sebelumnya. Sementara dari sisi penambahan perusahaan atau pemberi kerja, capaian yang diraih oleh BPJAMSOSTEK mencapai 681.429 perusahaan atau tumbuh 17,71% (yoy).

Angka tersebut diharapkan terus bertambah, seiring dengan kesadaran para pekerja tentang perlindungan jaminan sosial.

"Kerja sama ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja, khususnya di kawasan industri, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan negara," tutup Ilyas.