Beda Pendapat dengan Pemprov DKI, Menperin Sebut Kehadiran Plastik Bawa Berkah bagi Pertumbuhan Ekonomi

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai kehadiran plastik masih membawa berkah bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, manfaat besar pada kegunaan plastik pun perlu seimbang dengan pengelolaannya yang baik setelah selesai digunakan.

"Sebetulnya ada persepsi yang tidak utuh yang dimiliki berbagai pihak terhadap plastik," kata Agus ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta (13/1/2020).

"Kalau pengelolaan plastik itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan kemudian plastik itu bisa kemudian dipakai sebagai bahan baku itu tentu juga akan bisa mendorong proses pertumbuhan dari industri itu sendiri," tambahnya.

Agus pun mengaku tak sependapat dengan kebijakan Pemeritah Provinsi DKI yang dipastikan mulai melarang penggunaan kantong plastik di pertengahan 2020. Terlebih, ada sanksi berat yang dilimpahkan kepada pelaku usaha yang tidak patuh.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Alih-alih memberikan sanksi, Pemprov DKI maupun pemerintah daerah yang menerapkan aturan serupa bisa memperkuat pengelolaan sampah plastik yang baik. Sebab, bahan plastik sedianya bisa berulang kali digunakan setelah diolah menggunakan teknologi modern.

"Jadi pelarangan plastik itu sebetulnya kalau menurut pandangan saya yang lebih penting itu adalah bagaimana setiap Pemda itu bisa mengeluarkan suatu kebijakan pengelolaan sampah termasuk khususnya sampah plastik karena sampah-sampah itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa untuk menjadi bahan baku bagi industri," paparnya.

Dampak pelarangan penggunaan plastik diprediksi akan besar bagi sektor industri yang merembet sampai ke bahan baku. Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut kehilangan pasar industri bahan baku diperkirakan mencapai Rp2,1 miliar per tahun untuk DKI Jakarta dan potensi kehilangan sampai Rp6 miliar per tahun apabila meluas.

Catatan ini menjadi ironi karena di saat yang sama Pemerintah Pusat tengah getol-getolnya membangun pabrik petrokimia untuk menekan impor bahan baku plastik dari 40 persen ke 30 persen. Investasi besar yang tengah didorong pun dinilai akan berbuah sia-sia lantaran potensi peluang bisnis yang hilang.