April, Sistem Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 21 Maret 2017 - 06:22 WIB

Ilustrasi Uber. (Carl Court/Getty Images)
Ilustrasi Uber. (Carl Court/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan segera menetapkan tarif batas atas dan bawah bagi taksi online mulai April mendatang. Pertimbangan tarif jasa taksi online tertuang dalam revisi PM 32/2016 untuk melindungi konsumen dan menjaga kesetaraan berusaha.

“Tarif batas dan bawah taksi online tersebut nantinya akan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Atau dengan kata lain, penentuan tarif taksi online akan sama seperti penentuan transportasi umum konvensional lainnya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto, Senin, (20/3/2017) kemarin.

Pudji menjelaskan hal tersebut setelah melakukan pertemuan bersama Ombudsman. Dia memastikan peraturan ini akan tetap dijalankan. Pudji mengklaim selama ini tidak ada saran signifikan baik dari perusahaan taksi online setelah telah melewati masa uji publik dan sosialisasi.

"Di uji publik, taksi konvensional dan taksi online juga hadir dan tidak memberikan komentar. Sehingga materi tidak bergeser karena tidak signifikan. Rencananya uji publik 5 kali, 2 kali sudah diminta untuk segera, kami harus segera toh waktunya sudah dua minggu lagi. Dilihat substansinya sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Dengan adanya aturan tersebut, baik taksi konvensional maupun online akan mengacu pada tarif bawah dan tarif atas yang ditetapkan. Dia berharap tidak ada lagi gejolak dan juga menghadirkan persaingan yang sehat.

"Yang penting harganya itu tidak boleh murah banget. Jadi ada batasan tarif bawah dan atas itu batasan, kalau taksi konvensional Rp 50 ribu taksi online Rp 40 ribu itu kemungkinan tidak jauh, paling tidak ada batasan di situ," ujarnya.

Pudji berharap semua pihak bisa menerima dan mengikuti peraturan tersebut dengan baik. Dia mengatakan, jika seluruh aturan ini sudah bisa segera diterapkan.

"Kami sedang finalisasi, pada prinsipnya kita sudah jelaskan mudah-mudahan mengerti, Ombudsman saja sudah mengerti kok," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Wasono, bersama Si Bali, hewan kurban yang menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk dikirim ke warga Umbulsariz Srimartani, Piyungan, Sabtu (17/7/2021). - Harian Jogja

Sabtu, 25 Juni 2022 - 11:52 WIB

Harap Simak! Pemerintah Sedang Siapkan Pengaturan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Jakarta-Jelang Iduladha 1443 Hijriah, Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di tanah air.

Mantan Puteri Indonesia 2022 Melanie Putria (Foto: Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Sabtu, 25 Juni 2022 - 11:30 WIB

Jangan Tergiur Promo! Ini Tips Pilih Klinik Kecantikan ala Melanie Putria

Perawatan kulit saat ini menjadi tren di kalangan wanita maupun pria. Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan terawat salah satu solusinya adalah melakukan perawatan ke klinik kecantikan.

Maulana Ardiansyah

Sabtu, 25 Juni 2022 - 10:56 WIB

Maulana Ardiansyah Penyanyi Spesialis Trending Topik di YouTube, Siap Menghibur Pewarta Hiburan

Penyanyi banyak trending topik Maulana Ardiansyah, dan salah satunya single terbarunya, Dermaga Biru kini tengah trending menyatakan kesiapannya untuk hadir pada acara Launching MARS Forwan…

Melalui PT Rahyang Moolah Internasional, Rahyang Coffee dari Jawa Barat Mendunia

Sabtu, 25 Juni 2022 - 10:01 WIB

Melalui PT Rahyang Moolah Internasional, Rahyang Coffee dari Jawa Barat Mendunia

Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), produk kopi Indonesia pada tahun 2021 mencapai lebih dari 774 ribu ton. Hal itu menjadikan…

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putri Putri TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Negara FKPPI Bambang Soesatyo

Sabtu, 25 Juni 2022 - 07:59 WIB

Stunting, Anak Putus Sekolah dan Endapan Dana Pemda

SIMPANAN dana pemerintah daerah (Pemda) di bank yang mencapai Rp 200,75 triliun itu untuk apa dan mau diendapkan sampai kapan? Pertanyaan ini layak dikedepankan, karena pembangunan nasional…