Resmi Diteken, Safeguard Dinilai Berpotensi Bangkitkan Industri Tekstil Nasional

Oleh : Ridwan | Senin, 04 November 2019 - 07:10 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Tanah Air berpotensi bangkit kembali di tengah ketegangan perang dagang dua negara raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. Peluang bangkitnya industri TPT dalam negeri seiring ditandatanganinya aturan perlindungan (safeguard). 

Aturan tersebut, akan diterapkan dengan mengenakan bea masuk pada produk tekstil yang berasal dari luar negeri. Tujuannya untuk menjadi benteng pertahanan dari serbuan impor produk tekstil sehingga dinilai dapat melindungi industri nasional. 

"Safeguard-nya sudah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan. Jadi, dengan aturan tersebut akan ada beberapa komponen industri tekstil yang akan diberi safeguard," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, kemarin.

Menperin Agus mengungkapkan, dengan ditandatanganinya aturan tersebut, diharapkan bisa terus mendongkrak pertumbuhan industri TPT yang menjadi salah satu sektor prioritas sesuai dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Regulasi itu akan langsung efektif sejak diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan," ungkapnya.

Untuk memastikan safeguard berjalan maksimal dilibatkan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Bea Cukai bertugas mengawasi masuknya barang-barang impor TPT, khususnya produk yang tercatat dalam safeguard.

"Nanti bea cukai betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang ada di aturan-aturannya itu," terangnya.

Dengan adanya aturan safeguard, Menperin optimistis, industri TPT di Tanah Air akan semakin tumbuh dan terus memberikan kontribusi yang signfikan bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan industri TPT pada tahun 2019 diproyeksi mencapai 20%.

Menurut Agus, aturan safeguard juga merupakan bagian dari langkah substitusi impor, yakni kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor dengan barang produksi dalam negeri.

"Jadi untuk meningkatkan industri TPT, memang banyak hal yang kami dorong. Misalnya keberadaan bahan baku untuk industri-industrinya, termasuk bagaimana kita mencegah adanya current account deficit dengan cara kita mencari atau mendorong percepatan tumbuhnya industri substitusi dari impor," tuturnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (foto Ist)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:21 WIB

Sedih! Muhaimin Iskandar: 3-4 Juta Pekerja Migran Indonesia Belum Jadi Peserta BP Jamsostek

Jakarta- Warga kita yang berada di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain, yang tentu membutuhkan perhatian serius dan belum menjadi peserta BP Jamsostek.…

Presiden Jokowi di Ukraina

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:21 WIB

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Kyiv Ukraina

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam, Kereta Luar Biasa (KLB) yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Peron 1 Stasiun Central Kyiv, Ukraina sekitar pukul 08.50…

Jajaran Komisaris dan Direksi BEI yang hadir pada RUPST BEI 2022. (Foto: Humas BEI)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:14 WIB

Iman Rachman Resmi Jadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hingga 2026

Para pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021 telah menyetujui pengangkatan Iman Rachman sebagai Direktur Utama BEI…

Suasana Pengisian BBM (Pertamina)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:01 WIB

Pembelian Pertalite Melalui Aplikasi MyPertamina Jangan Sampai Menyulitkan Rakyat Kecil di Daerah

Mulai 1 Juli 2022, pembeli BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi harus mendaftar ke website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina. Dengan begitu, hanya konsumen terdaftar saja yang bisa membeli…

Ilustrasi SPBU Coco

Rabu, 29 Juni 2022 - 13:59 WIB

Soal Beli Solar dan Pertalite Pakai Aplikasi! DPR: Penggunaan MyPertamina untuk Hindari Kebocoran Subsidi

Jakarta-Rencana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mengakses solar dan Pertalite bagi masyarakat ditujukan untuk menutup kebocoran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggarkan.…