Wujud Kemitraan Positif, PTPN V Kembalikan Lahan Kepada Negara

Oleh : Herry Barus | Kamis, 11 Juli 2019 - 07:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Pekanbaru- Manajemen PT PerkebunanNusantara (PTPN) V (Persero) secara resmi mengembalikan lahan seluas2.800 hektar kepada negara, yang selanjutnya akan diserahkan kepadawarga Desa Senama Nenek, Kabupaten Kampar, Riau.

Pengembalian lahantersebut dilakukan secara resmi melalui penandatanganan surat penyerahanoleh Direktur Utama PTPN V Jatmiko K. Santosa dan diterima oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kampar Abdul Azis serta Kepala BadanPertanahan Nasional Provinsi Riau Lukman Hakim. Acara penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, dikantor pusat PTPN V, Pekanbaru, Riau.

Menurut Direktur Utama PTPN V Jatmiko K. Santosa, pengembalian lahankepada negara tersebut merupakan wujud nyata komitmen perseroan dalammenindaklanjuti Keputusan Rapat Terbatas Presiden, dalam menyelesaikan masalah tuntutan warga Desa Senama Nenek. Pengembalian tanah tersebut juga pelaksanaan dari persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada 29 Mei 2019, perihal Persetujuan Penghapusbukuan Dan Pelepasan Aset Tetap KebunmSei Kencana dan Kebun Terantam.

Sebagai perusahaan BUMN, PTPN V berkomitmen memberikan keuntungan bagi negara dan kemaslahatan kepada _stakeholder_, khususnya warga di sekitar lokasi perkebunan milik perseroan. Pengembalian lahan ini diharapkan dapat meningkatkan kemitraan positif perseroan dengan warga Desa Semana Nenek.

"PTPN V dalam melaksanakan bisnisnya, konsisten mengikuti arahan dan perintah pemegang saham, yaitu negara. Awal pengelolaan lahan tersebut sebenarnya sudah sesuai prosedur berdasarkan ijin pengelolaan yang kami terima dari negara. Tentunya ketika pemerintah menugaskan kami mengembalikan lahan tersebut, maka kami kembalikan ke negara," ucapJatmiko.

Pengelolaan kebun tetap dilakukan oleh PTPN V, sampai dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah atas nama peserta penerima redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Luasan lahan yang dikembalikan kepada negara berdasarkan hasil pengukuran dari instansi Badan Pertanahan Nasional. Sebagai pihak yang mengembalikan hak atas tanah beserta tanaman yang ada di atas tanah dimaksud, PTPN V menjamin bahwa tanah tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan dan belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun, yang selama ini dikelola sebaga kebun kelapa sawit dan karet oleh perseroan.

"Setelah dikembalikan ke warga oleh pemerintah, untuk selanjutnya pengelolaan lahan ± 2.800 Ha dan aset yang berada diatasnya, akan dilaksanakan melalui kerjasama pola kemitraan antara warga dengan PTPN V," tutup Jatmiko.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

dr. Margareta Komalasari, Sp.A selaku Dokter Spesialis Anak dan Anggota IDAI Jaya

Senin, 06 Juli 2020 - 15:00 WIB

Sakatonik ABC Ajak Anak Indonesia Lakukan #GerakanTanganABC

Menjalani masa transisi new normal saat ini bagi anak-anak Indonesia bukanlah hal yang mudah. Apalagi data resmi IDAI pada anak 0-17 tahun per 18 Mei 2020, menyebutkan 584 anak dinyatakan positif…

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Senin, 06 Juli 2020 - 14:43 WIB

Rektor Al Azhar: Merger Bank Syariah Merupakan Tindakan Yang Tepat

Rencana merger bank syariah plat merah pada 2021 yang diwacanakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapatkan respon positif dari Rektor Universitas Al Azhar Indonesia,…

Gedung Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI (nrmnews.com)

Senin, 06 Juli 2020 - 14:05 WIB

Komisaris BUMN Ramai-ramai Rangkap Jabatan, Ombudsman: Kerja Asal-asalan Hingga Rusak Kinerja Perusahaan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut masih banyak komisaris yang rangkap jabatan di tubuh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). ORI menilai kondisi itu justru membuat kinerja perusahaan…

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani

Senin, 06 Juli 2020 - 13:25 WIB

Serapan Tenaga Kerja Makin Terkikis, Apindo: Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia Terlalu Kaku dan Protektif

Regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 dinilai terlalu kaku dan protektif.

Host with the Most - Booking.com Hadirkan Fitur Kesehatan dan Keselamatan

Senin, 06 Juli 2020 - 13:15 WIB

Booking.com Hadirkan Fitur Kesehatan dan Keselamatan untuk Memudahkan Wisatawan Jelajahi Dunia

fitur baru Booking.com semakin memudahkan mitra akomodasi untuk berbagi informasi kepada wisatawan mengenai inisiatif mereka perihal hal-hal tersebut, memberikan jaminan dan transparansi lebih…