Penetapan Hutan Adat Harus Hati-Hati

Oleh : Herry Barus | Kamis, 20 Juni 2019 - 16:10 WIB

Hutan (Foto Dok Industry.co.id)
Hutan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kebijakan penetapan hutan adat harus dilakukan secara berhati-hati karena hampir di sebagian besar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan mempunyai penguasaan dan kepemilikan.

Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan DR Sadino berpendapat, penetapan hutan adat sebaiknya dilakukan pada kawasan hutan dengan status kepemilikan hutan yang bebas dari konflik. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu memperbaharui data base kehutanan, termasuk penetapan kawasan hutan adat. 

“Penetapan hutan adat tidak sekedar  menerbitkan Perda. Harus ada  penyusunan peta indikatif yang terverifikasi di lapangan. Jika ada kawasan yang telah menjadi hak orang lain seperti HGU sebaiknya dikeluarkan agar tidak bermasalah dikemudian hari,” kata Sadino.

Pemegang HGU perlu dilindungi karena saat mendapat hak pelepasan, mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan dengan pihak lai

“Jika hak kepemilikan pemegang HGU diabaikan, konflik  tenurial berpotensi semakin meruncing. Persoalannya tidak hanya sebatas dalam ranah bersengketa, tapi langsung menjadi konflik di lapangan. Okupansi dan sengketa  lahan di lapangan akan menjadi bagian tidak akan terelakkan,” kata Sadino di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Sadino juga menyarankan klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mencatat dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan izin-izin HGU yang tersebar di 307 komunitas adat perlu diverifikasi.

”Semua bisa berbicara dan melakukan klaim, tapi perlu ada verifikasi di lapangan.” ujar Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB Dr Ir Sudarsono

Soedomo,  menilai  UU 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sangat syarat penghargaan terhadap hukum adat, tetapi UU 41/1999 tentang Kehutanan cenderung mereduksinya. Kesulitan itu  akibat  keterlambatan pemerintah menyelesaikan persoalan lahan yang berkaitan dengan hukum adat tersebut.

Karena itu, kata Sudarsono perlunya keterlibatan pihak yang punya kompetensi untuk mengenali ciri-ciri masyarakat hukum adat dalam proses penetapan batas wilayahnya. Disisi lain, sangat dimungkinkan bahwa di tempat tertentu penetapan wilayah masyarakat hukum adat sudah tidak dimungkinkan lagi.

“Dalam situasi seperti ini sebaiknya penetapan wilayah masyarakat hukum adat jangan dipaksakan,” kata Sudarsono.

Sudarsono menyarankan, KLHK tidak bekerja sendiri dalam penetapan hutan adat. Peran pemerintah daerah sangat sentral, karena masyarakat hukum adat perlu Perda yang memuat batas wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

“Bantuan  pakar antropologi dalam proses penentuan batas wilayah masyarakat hukum adat juga diperlukan. Selain itu, peran Kementerian ATR/BPN dalam menata ruang dan meregistrasi penguasaan lahan menjadi sangat penting,” kata dia.

Dia mengatakan, wilayah masyarakat hukum adat sebagian bisa masuk dalam kawasan hutan dan sebagian lainnya berada di luar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan.

Dalam penetapan wilayah, wewenang KLHK hanya terbatas pada pelepasan wilayah hukum adat yang berada di dalam areal yang diklaim sebagai kawasan hutan. Bahkan, dalam Keputusan MK No 35-PUU-2012, disebutkan hutan adat merupakan bagian dari hutan hak dan bukan merupakan hutan negara. Karena itu peran ATR/BPN sangat menentukan. Jadi, hutan hak terdiri atas hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof DR. Ir. Yanto Santosa, DEA mengatakan, kebijakan hutan adat  menjamin kepastian bagi masyarakat adat dan berpotensi memperkecil persoalan tenurial. Hanya saja, dalam pemanfaatannya harus tetap megikuti fungsi hutan yang telah ditetapkan.

Misalnya, ketika pemerintah menetapkan kawasan Taman nasional sebagai hutan adat, masyarakat adat harus tetap melakukan fungsi konservasi dan menjaga kawasan tersebut.

“Sebaliknya, jika hutan adat berada di fungsi hutan produksi, hormati keinginan masyarakat untuk menanam apapun termasuk sawit,” kata Yanto Santosa.

Yanto berpendapat, sebelumnya penetapan kawasan perlu ditetapkan peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat.

“Ini agar potensi konflik antara masyarakat adat dan kelompok pendatang yang mengatasnamakan masyarakat bisa dipilah.”

Komentar Berita

Industri Hari Ini

SIBIMA Kementerian PUPR Masuk Dalam TOP 99 SINOVIK 2019

Selasa, 23 Juli 2019 - 14:38 WIB

SIBIMA Kementerian PUPR Masuk Dalam TOP 99 SINOVIK 2019

Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penghargaan TOP…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Selasa, 23 Juli 2019 - 14:22 WIB

Bahana TCW : Pasar Saham Berpotensi Menguat di Semester Dua

Pasar saham Indonesia kembali berpeluang menguat di semester dua tahun ini setelah usai dari hiruk pikuk politik dan para pelaku pasar mendapat kepastian Presiden terpilih Joko Widodo kembali…

CEO PATA Indonesia Chapter, Poernomo Siswoprasetijo bersama Bupati Kabupaten Dairi Eddy Keleng Ate Berutu saat menandatangani perjanjian kerja sama (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 23 Juli 2019 - 13:50 WIB

Wujudkan Visi Buku Think Big Start Small Move Fast, PATA Indonesia Teken MoU Majukan Pariwisata Kabupaten Dairi

PATA Indonesia Chapter bekerjasama dengan President University menggelar acara Bedah Buku dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PATA Indonesia Chapter dan Pemerintah Kabupaten Dairi, Sumatera…

UniPin akan gelar eSport

Selasa, 23 Juli 2019 - 13:42 WIB

UniPin Gelar Kompetisi eSport Kelas Internasional

Jakarta - UniPin menggelar kompetisi eSport kelas internasional untuk mendukung pegiat eSport yang berkomitmen tinggi dengan mendedikasikan kehidupannya menjadi atlet eSport profesional.

Rudy Ramli di BPK

Selasa, 23 Juli 2019 - 12:10 WIB

BPK Diminta Audit Investigasi Penjualan Saham Bank Permata

Jakarta - Rudy Ramli,   mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaporkan adanya kerugiaan negara pada Kasus Bank Permata yang menelan uang negara melalui rekap bond senilai Rp 11,9…