Masih Terbatasnya Jumlah Politeknik di Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Indonesia masih terbilang sedikit memiliki unit pendidikan vokasi seperti politeknik. Padahal, melalui sekolah kejuruan, diharapkan dapat mencetak SDM yang terampil dan siap kerja. 

"Indonesia punya sebanyak 4.529 perguruan tinggi, tetapi cuma 6 persen politekniknya. Sedangkan, di China porsi mahasiswa vokasinya sudah 59%, kemudian India (36%), Swiss (67%), Jerman (48%), Austria (76%), Belgia (55%), dan Belanda (68%)," kata Tenaga Ahli Kementerian Perindustrian Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri, Mujiyono di Jakarta (12/5).

Di Eropa, menurut Mujiyono, generasi mudanya lebih bangga untuk masuk sekolah vokasi dibanding sekolah akademik. Tetapi kalau di Indonesia sebaliknya. "Padahal, untuk mencetak tenaga ahli itu diperlukan lulusan vokasi," ujarnya.

Lebih lanjut, kalau Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dengan China, berarti Indonesia butuh lebih dari 2.250 politeknik. 

"Kalau pemerintah ingin membangun 10 politeknik dalam setahun, maka dibutuhkan 200 tahun agar bisa terwujud," tandasnya.

Mujiyono pun menyebutkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam hal membaca. Sementara untuk ilmu pengetahuan, Indonesia butuh waktu sampai dengan 75 tahun.

"Jadi, program prioritas pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan sistem melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dalam hal ini, Kemenperin berperan menyiapkan dan menghasilkan SDM industri yang kompeten," tuturnya.

Adapun enam langkah strategis yang dijalankan oleh Kemenperin, yakni pengembangan pendidikan vokasi menuju dual system yang diadopsi dari Jerman. Konsep pendidikan ini diwajibkan di seluruh unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin, yang terdiri dari 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas. 

"Jadi, semua lulusan kita terserap kerja," ucapnya.

Langkah selanjutnya, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Ini guna mendorong investasi masuk ke kawasan industri dan memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Upaya ketiga adalah membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. 

"Kami wajibkan industri membina 5 SMK," imbuhnya.

Lagkah yang keempat, Kemenperin melaksanakan pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Program ini juga diikuti para penyandang disabilitas. Tahun ini ditargetkan jumlah peserta yang mengikuti 72 ribu orang dan tahun 2019 mencapai 100 ribu orang.

Yang kelima, kami memberikan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri. Semua sekolah vokasi kami sudah dipayungi dengan SKKNI. Keenam, dalam pengembangan SDM menuju industri 4.0. 

"Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta," sebutnya.

Terkait akselerasi program pendidikan vokasi, pemerintah telah menuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri.