Harta Kekayaan Capres Jokowi Rp50.248.349.788 dan Capres Prabowo Rp1.952.013.493.659

Oleh : Herry Barus | Jumat, 12 April 2019 - 21:00 WIB

Capres Jokowi dan Capres Prabowo (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kepada publik laporan harta kekayaan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum 2019.

"Laporan yang telah disampaikan ke KPK telah diverifikasi dan hasil verifikasinya telah disampaikan kepada KPU," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (12/4/2019)

Menurut data LHKPN, capres nomor urut 01 Joko Widodo memiliki kekayaan per 14 Agustus 2018 adalah Rp50.248.349.788, sementara itu cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin memiliki kekayaan sebesar Rp11.645.550.894 per 14 Agustus 2018.

Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, melaporkan kekayaan sebesar Rp1.952.013.493.659 per 9 Agustus 2018 dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, melaporkan kekayan sebesar Rp5.099.960.524.965 per 14 Agustus 2018

Joko Widodo sudah melaporkan harta kekayaannya 8 kali, mulai sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo dan terakhir saat menjadi calon presiden dalam Pemilu 2019, sementara Ma'ruf Amin sudah dua kali melaporkan yaitu saat menjadi anggota DPR pada 2001 dan ketika menjadi calon wakil presiden Pemilu 2019.

Prabowo Subianto sudah melaporkan LHKPN sebanyak empat kali, saat masih bertugas di TNI dan tiga kali saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Cawapres Sandiaga Uno sudah tiga kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta, ketika terpilih menjadi wakil gubernur dan saat menjadi calon wakil presiden Pemilu 2019.

Sementara itu Ketua KPK RI, Agus Rahardjo menekankan, bukan hanya melapor ke KPK, para capres-cawapres bahkan berani memberi kuasa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengumumkan besaran dari harta yang mereka miliki.

"Saya berharap ini juga menjadi contoh untuk calon pejabat publik yang lain, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif," katanya saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).