Ini Kata Pebisnis Terkait PR Pemerintah yang Harus Diselesaikan

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kalangan pelaku usaha menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintahan saat ini terkait ekonomi. Meski angka pertumbuhan ekonomi menyentuh 5,27 persen pada kuartal II/2018, situasi bisnis masih terbilang susah dan harga sejumlah komoditi pangan mahal.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono,  Menurutnya, masalah-masalah terkait kepastian berusaha di Indonesia juga harus dibenahi. Sutrisno menjelaskan, pemerintah jangan mudah puas dulu dengan pencapaian pertumbuhan yang disebut tertinggi sejak 2014 itu.

"Pemerintah masih memiliki tugas prioritas bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sutrisno menambahkan, ada sejumlah poin yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat. Di antaranya penyediaan lapangan kerja bagi rakyat kecil, pemerataan ekonomi di daerah-daerah terpencil juga perlu diprioritaskan.

Pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintah dinilai Sutrisno tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Meski berdampak baik dari sisi keterjangkauan, insfrastruktur bagus tidak memiliki efek signifikan terhadap daya beli masyarakat.

"Kalau infrastruktur bagus tapi lokasinya jauh-jauh bagaimana caranya. Harus ada pemerataan," tuturnya.

Menurut Sutrisno, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih banyak yang patut diperbaiki, baik di dalam negeri maupun untuk ke luar negeri atau ekspor. Ia menilai, asar dalam negeri belum bisa ditingkatkan dengan daya beli masyarakat yang masih rendah. Sedangkan, untuk ekspor, kualitas komoditi Indonesia belum bisa bersaing dengan produk luar negeri.

Tidak kalah penting, Sutrisno menambahkan, adalah kemudahan perizinan untuk pengusaha yang masih terfokus di pusat. "Sudah ada kemajuan dengan teknologi, tapi pemerataan di daerah-daerah belum tercapai," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pertumbuhan ekonomi nasional cukup konsisten tinggi. Sebab, dari lima persen pada 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I 2018.

Tingkat inflasi, kata dia, juga turun dari 8,36 persen pada 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun ini. "Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil," ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Kinerja tersebut, menurutnya, mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Ia mengklaim, tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,7 persen menjadi 5,13 persen.

"Kemiskinan juga turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada 2018. Rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun pula dari 0,406 menjadi 0,389," tuturnya.

Jokowi berharap, tahun ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa naik menjadi 71,5. "Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat terus kami upayakan di tengah dinamika yang ada," katanya menegaskan.