Kementerian PUPR Soroti Permasalahan Material dan BUJK Konstruksi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 19 Juli 2018 - 11:04 WIB

Pengerjaan Proyek Infrastruktur (foto: Humas)
Pengerjaan Proyek Infrastruktur (foto: Humas)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menyoroti permasalahan terkait ketersediaan dan harga material serta terkait Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

"Tingginya permintaan material dan peralatan pada bulan-bulan tertentu pada puncak pengerjaan konstruksi seperti pada kuartal-IV mengakibatkan kerap naiknya harga pada periode tersebut," ungkapnya di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Selain itu, kata Syarif, permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya jumlah BUJK spesialis, masih perlunya peningkatan kemampuan dan kapabilitas BUJK nasional, serta disinyalir masih adanya persaingan yang tidak sehat.

Syarif mengingatkan bahwa saat ini kontraktor kecil mencapai 83 persen dari keseluruhan kontraktor Nusantara, tetapi pengerjaan konstruksi lebih banyak untuk pengerjaan proyek level menengah hingga besar.

Sedangkan mengenai permasalahan kecelakaan kerja konstruksi yang sempat terjadi beberapa kali baru-baru ini, Dirjen Bina Konstruksi menyatakan bahwa upaya tindak lanjut PUPR antara lain adalah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi, serta adanya penugasan penilai ahli dalam proyek konstruksi sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menyatakan bahwa sektor konstruksi sekarang merupakan bisnis yang paling menarik karena pemerintah gencar membangun infrastruktur.

"Sekarang bisnis yang menarik adalah bidang konstruksi infrastruktur, karena manufaktur saat ini sedang melambat," kata Erwin Aksa.

Menurut Erwin, jasa konstruksi saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu pelaung besar yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional di samping berbagai sumber daya alam seperti batubara dan kelapa sawit.

Namun, ia juga menyoroti bahwa "booming"-nya sektor konstruksi ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan seperti dalam aspek SDM, teknologi, dan juga permodalan. (tar)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Press conference di Gedung Perpustakaan Nasional terkait Rakornas dan HUT ke-44 Perpusnas.

Rabu, 08 Mei 2024 - 20:21 WIB

Rayakan HUT Ke-44 Perpusnas, Ini Rangkaian Acara Yang Dilaksanakan Tanggal 7-31 Mei 2024

Rayakan HUT ke-44, Perpusnas menggelar sebanyak 27 rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 7-31 Mei 2024.

Sekretaris Utama Perpusnas (jas hitam, dua kanan) paparkan rencana Rakornas yang akan digelar Perpusnas.

Rabu, 08 Mei 2024 - 20:10 WIB

Gelar Rakornas, Perpusnas Akan Bahas Tiga Program Besar di 2024

Di Rakornas 2024 yang akna digelar tanggal 14-15 Mei 2024, Perpusnas akan membahas tiga program besar yang menjadi fokus utama Perpusnas pada 2024.

(Ki-Ka) Jonathan Walbridge, Komisaris Utama Indonet; Donauly Situmorang, Direktur Indonet; Andy Rigoli, Direktur Utama Indonet pada acara Public Expose PT Indointernet Tbk (Indonet) 2024 yang digelar hari ini, Rabu, 8 Mei 2024

Rabu, 08 Mei 2024 - 18:21 WIB

Top! 3 Dekade Beroperasi, Indointernet (Indonet), Konsisten Mengembangkan Infrastruktur Digital dan Sukses Raih Laba Bersih Tertinggi

Jakarta- PT Indointernet Tbk (Indonet), penyedia infrastruktur digital terkemuka dan terpercaya di Indonesia, berhasil meraih laba bersih sebesar Rp253,26 miliar di tahun 2023, lebih tinggi…

Karyawan Gunarso diangkat sebagai Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)

Rabu, 08 Mei 2024 - 18:03 WIB

Food Station Siapkan Strategi Dukung Ketahanan Pangan di Jakarta

Jakarta-Karyawan Gunarso diangkat sebagai Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) menggantikan Pamrihadi Wiraryo. Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham…

BTN MENGAJAK NASABAH TEMPUH JALUR HUKUM

Rabu, 08 Mei 2024 - 17:54 WIB

BTN Mengajak Nasabah Tempuh Jalur Hukum

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. membuka ruang bagi para nasabahnya untuk menempuh jalur hukum sehingga seluruh keputusan yang diambil berlandaskan hukum yang berlaku.