IPA: Birokrasi Impor Baja Hambat Investasi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 03 Mei 2018 - 13:28 WIB

Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan masih ada sejumlah regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi sektor hulu migas.

Pada konferensi pers Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 Tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, Ronald menyebutkan salah satu contoh birokrasi yang dianggap menghambat investasi migas adalah perizinan impor baja karena harus melalui lebih dari dua kementerian dan lembaga.

"Tentang impor baja, itu 'kan sesuatu yang menghambat karena melibatkan dua departemen, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Ronald.

Selain dua kementerian tersebut, katanya lagi, investor juga harus mendapatkan perizinan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Para investor dan pengusaha di sektor hulu migas berharap proses perizinan impor baja tersebut dapat disederhanakan. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dapat diselaraskan ke tingkat daerah.

Selain perizinan impor baja, Ronald juga menyoroti masalah pembebasan lahan di daerah operasi yang kerap kali menjadi hambatan para pelaku usaha.

"Jadi, data-data itu perlu waktu yang cukup lama untuk pembebasan tanah karena dibangun lokasi dan jalan. Itu salah satunya yang saya pikir sangat penting dicari jalan keluarnya," kata Ronald.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan bahwa pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan status lahan yang menjadi daerah operasi migas.

Meski sudah beroperasi cukup lama, menurut dia, sering kali area operasi migas tersebut belum didefinisikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Area ini tempatnya beroperasi sudah zaman dahulu. Akan tetapi, tidak diakui sebagai area operasi migas. Kalau tidak direvisi, nanti dianggap melanggar undang-undang, lalu dipidana, dan disidik. Yang seperti ini merepotkan," kata Amien.

IPA pun mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas lewat penyederhanaan peraturan dan perizinan.

Tercatat pada bulan Februari 2018, ada sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis.

IPA berharap penyederhanaan regulasi juga dilakukan di kementerian/lembaga lainnya yang terkait, termasuk di pemerintah daerah mengingat industri migas sangat terkait dengan sektor-sektor lain.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Blockchain

Kamis, 18 April 2019 - 17:10 WIB

Jelajahi Pasar Blockchain Indonesia, TTC Gandeng Tokocrypto dan Infonesia

Blockchain proyek dari Singapura, TTC Foundation resmi bekerjasama dengan Tokocrypto dan Infonesia sebagai bagian dari strategi memasuki pasar Indonesia. Melalui kerja sama ini, TTC Foundation…

Fujitsu Indonesia

Kamis, 18 April 2019 - 16:06 WIB

Tahun 2019, Fujitsu Indonesia Bidik Pertumbuhan Usaha Hingga Double Digit

PT Fujitsu Indonesia optimis penjulan di tahun 2019 akan tumbuh mencapai double digit. Pasalnya, segmen pasar yang disasar oleh perusahaan masih mempunyai peluang yang cukup besar di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat melihat salah satu AMMDes

Kamis, 18 April 2019 - 15:10 WIB

Sejak Diluncurkan Agustus 2018, AMMDes Raih Banyak Pujian

Pengembangan Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes) diapresiasi banyak pihak karena mampu memberikan beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 18 April 2019 - 14:38 WIB

BNI Syariah Targetkan Pembukaan Rekening Online diakhir 2019

Jakarta - BNI Syariah menargetkan pembukaan rekening online di kuartal 4 2019. Pembukaan rekening online merupakan salah satu strategi yang dilakukan BNI Syariah untuk meningkatkan layanan di…

Mantan Napi Terorisme Sukses Kembangkan Koperasi di Pesantren-Pesantren

Kamis, 18 April 2019 - 14:11 WIB

Cerita Mantan Napi Terorisme Sukses Kembangkan Koperasi ke Pesantren-Pesantren

Koperasi Komunitas Mantan Narapidana teroris dan Gerakan Aktivis Radikal (Kontantragis) yang didirikan di Bandung pada 28 Oktober 2017 sukses memperluas pasar dengan produk unggulan kopi, sabun,…