IPA: Birokrasi Impor Baja Hambat Investasi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 03 Mei 2018 - 13:28 WIB

Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan masih ada sejumlah regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi sektor hulu migas.

Pada konferensi pers Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 Tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, Ronald menyebutkan salah satu contoh birokrasi yang dianggap menghambat investasi migas adalah perizinan impor baja karena harus melalui lebih dari dua kementerian dan lembaga.

"Tentang impor baja, itu 'kan sesuatu yang menghambat karena melibatkan dua departemen, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Ronald.

Selain dua kementerian tersebut, katanya lagi, investor juga harus mendapatkan perizinan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Para investor dan pengusaha di sektor hulu migas berharap proses perizinan impor baja tersebut dapat disederhanakan. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dapat diselaraskan ke tingkat daerah.

Selain perizinan impor baja, Ronald juga menyoroti masalah pembebasan lahan di daerah operasi yang kerap kali menjadi hambatan para pelaku usaha.

"Jadi, data-data itu perlu waktu yang cukup lama untuk pembebasan tanah karena dibangun lokasi dan jalan. Itu salah satunya yang saya pikir sangat penting dicari jalan keluarnya," kata Ronald.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan bahwa pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan status lahan yang menjadi daerah operasi migas.

Meski sudah beroperasi cukup lama, menurut dia, sering kali area operasi migas tersebut belum didefinisikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Area ini tempatnya beroperasi sudah zaman dahulu. Akan tetapi, tidak diakui sebagai area operasi migas. Kalau tidak direvisi, nanti dianggap melanggar undang-undang, lalu dipidana, dan disidik. Yang seperti ini merepotkan," kata Amien.

IPA pun mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas lewat penyederhanaan peraturan dan perizinan.

Tercatat pada bulan Februari 2018, ada sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis.

IPA berharap penyederhanaan regulasi juga dilakukan di kementerian/lembaga lainnya yang terkait, termasuk di pemerintah daerah mengingat industri migas sangat terkait dengan sektor-sektor lain.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF (Foto Istimewa)

Sabtu, 25 Mei 2019 - 13:15 WIB

Perang Dagang AS-China Tak Berdampak pada Laju Bisnis Indofood

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Franciscus Wellirang menyebut tidak ada kekhawatiran terkait perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani

Sabtu, 25 Mei 2019 - 12:05 WIB

Ini Harapan Kadin untuk Pemerintah Lima Tahun Kedepan

Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sejumlah harapan kepada pemerintah untuk lima tahun mendatang.

PGV Hadirkan Talk show Memilih Sekolah Bareng Kak Seto Sekolah Dekat Rumah Untungkan Orangtua & Anak

Sabtu, 25 Mei 2019 - 11:46 WIB

Lingkungan Baik dan Nyaman, Sekolah Dekat Dengan Hunian Jadi Pilihan

Menjelang tahun ajaran baru merupakan periode sibuk bagi para orangtua yang memiliki anak usia sekolah. Terutama bagi mereka yang baru pertama memasukan si buah hati ke tingkat pendidikan dasar.…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Sabtu, 25 Mei 2019 - 11:40 WIB

BNI Bersama BNI Syariah Berkontribusi di Halal Park BUMN Bandara Soetta

Jakarta - BNI bersama BNI Syariah kembali berkontribusi maksimal untuk mendorong halal ekosistem. Setelah sebelumnya berpartisipasi di Halal Park Gelora Bung Karno (GBK), hari ini, Kamis (23/5),…

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Sabtu, 25 Mei 2019 - 11:24 WIB

Payout Ratio 90%, Telkom Bagikan Dividen Rp16,23 Triliun

Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (24/5), menyetujui pembagian dividen…