Pemerintah Siapkan Kompetensi Pekerja Untuk Industri 4.0

Oleh : Herry Barus | Jumat, 20 April 2018 - 12:07 WIB

Menko Darmin Nasution (Setkab)
Menko Darmin Nasution (Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah menyiapkan pengembangan pendidikan vokasi di enam sektor penggerak ekonomi yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital dan pekerja migran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

"Kita harus mendorong kompetensi baru secara masif, direvitalisasi serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat implementasi peta jalan vokasi di Jakarta, Kamis (19/4/2018)

Darmin mengatakan penguatan pendidikan vokasi di sektor tersebut menjadi penting karena merupakan enam sektor utama yang selama ini konsisten menyerap tenaga kerja setiap tahunnya.

Berdasarkan data, jumlah pekerja di industri manufaktur saat ini mencapai 575.000 orang, diikuti pekerja imigran sebesar 243.265 orang, agribisnis sebesar 195.843 orang, tenaga kesehatan 6.018 orang, ekonomi digital 5.172 orang dan pariwisata 3.333 orang.

Persoalan kompetensi tenaga kerja menjadi pembahasan penting dalam era revolusi industri 4.0, apalagi saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan industri yang memerlukan tenaga kerja yang andal dengan minimnya keahlian pencari kerja.

Selain itu, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih minim sehingga menyebabkan ketidaksiapan lulusan sekolah tersebut dalam bersaing di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menghadapi industri 4.0 yaitu kualitas, kuantitas dan persebaran yang merata di berbagai daerah.

"Peran pemerintah daerah juga penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. China bisa menjadi dashyat karena ketiga hal tersebut," tambah Hanif.

Ia juga mengingatkan pentingnya sertifikasi keahlian di bidang tertentu yang bisa memberikan manfaat bagi tenaga kerja agar benar-benar bisa masuk pasar kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Dengan adanya sertifikat keahlian ini, selain meningkatkan kompetensi, nantinya tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup," ujar Hanif.

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk mematangkan peta jalan vokasi ini di tingkat kementerian terkait agar kebutuhan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja bisa lebih seimbang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ojek online sedang mengambil pesanan costumer

Selasa, 07 April 2020 - 16:00 WIB

Masyarakat Antusias Belanja Online di TTIC Kementan

Antrian panjang terlihat dari pintu masuk Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengunjung yang didominasi oleh driver Gojek ini bergantian masuk ke dalam pasar…

Gerakan 15.000 Masker, ASDP Berdayakan UMKM Lokal Sekitar Pelabuhan di Seluruh Indonesia

Selasa, 07 April 2020 - 16:00 WIB

Gerakan 15.000 Masker, ASDP Berdayakan UMKM Lokal Sekitar Pelabuhan di Seluruh Indonesia

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar secara serentak program Gerakan 15.000 Masker Kain dengan memberdayakan Ikatan Istri Karyawan ASDP (IIKA) dan UMKM penjahit lokal di lingkungan seluruh…

Ketum HIPMI di tanah bumbu

Selasa, 07 April 2020 - 15:35 WIB

Bos HIPMI Gandeng Yayasan 69 Sulap Hotel Miliknya di Kalsel Menjadi Tempat Isolasi dan Karantina Pasien Covid-19

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming bersama Yayasan 69 meminjamkan Hotel Medina di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan…

Komunitas Plastik untuk Kebaikan Sumbang Sembako untuk Pemuluang

Selasa, 07 April 2020 - 15:20 WIB

#Komunitas Plastik untuk Kebaikan Sumbang Sembako untuk Pemuluang

Salah satu kelompok rentan yang sangat terpengaruh oleh wabah pandemi covid 19 adalah pemulung dan petugas kebersihan. Bukan saja karena penghasilan mereka merosot tajam sebagai akibat kebijakan…

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira

Selasa, 07 April 2020 - 15:06 WIB

Polemik PKP2B, Aspebindo: Apabila Kuasa Pertambangan Habis Serahkan Dulu ke Pemerintah Lalu Lelang Kembali, Jangan Dong Main Perpanjang Otomatis

Polemik mengenai kelanjutan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi 1 yang akan jatuh tempo kembali bergulir seiring dengan pemberlakuan Rancangan Undang-Undang…