Permendag Nomor 84 Dinilai Kacaukan Industri Tembakau Nasional

Oleh : Hariyanto | Jumat, 19 Januari 2018 - 14:29 WIB

Petani Tembakau binaan
Petani Tembakau binaan

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 (Permendag 84) Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau dinilai justru berpotensi mengacaukan industri tembakau nasional dan secara tidak langsung akan meredupkan kehidupan petani komoditas tersebut.

"Regulasi ini akan mengacaukan industri tembakau dalam negeri," kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno saat dihubungi terkait dengan regulasi yang mulai berlaku 8 Januari 2018 itu di Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Dia mengaku tidak paham dengan tujuan pemerintah karena jenis-jenis tembakau yang masuk dalam daftar pengetatan impor justru yang paling dibutuhkan dalam komposisi rokok seperti virginia, burley, dan oriental.

"Kami sangat heran dengan adanya aturan ini, mengapa justru virginia, burley, dan oriental yang dibatasi jumlah impornya. Padahal di Indonesia produksinya masih terbatas. Untuk yang jenis oriental malah tidak bisa diproduksi di sini, sehingga harus diimpor dari Timur Tengah," kata Soeseno.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2015, kata Soeseno, luas areal tanaman tembakau virginia hanya 28.949 hektar atau setara dengan 13,38 persen dari total luas areal pertanian tembakau di Indonesia. Sementara produksinya hanya 38.371 ton atau hanya 19,8 persen dari total produksi tembakau nasional.

Untuk tembakau jenis burley, areal dan produksinya lebih kecil lagi. Luas lahan tembakau jenis ini paling banyak tersebar di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan hanya dengan luas areal tanam sebesar 997 hektar dan produksi 1.417 ton.

Adapun untuk jenis oriental, kata Soeseno, di Madura hanya mampu menghasilkan tembakau jenis semi oriental. "Kondisi geografis yang cocok untuk jenis oriental itu berada di pegunungan kapur seperti di Turki," lanjut Soeseno.

Soeseno menjelaskan, untuk sebatang rokok, dibutuhkan tujuh sampai 17 komposisi jenis tembakau dan jika salah satu komponen dikurangi takarannya, maka akan berdampak dengan yang lainnya.

Dia mengilustrasikan tembakau jenis virginia itu laiknya nasi, sementara tembakau lokal adalah lauknya. Pengurangan komposisi akan mempengaruhi kualitas.

"Pabrikan rokok punya formulanya masing-masing, tapi kalau satu komponen berkurang, yang lainnya juga harus dikurangi. Serapan tembakau dari petani lokal yang nantinya juga akan terganggu," ujarnya.

Saat ini, Soeseno menyebut, kebutuhan tembakau di Indonesia sebesar 300.000 ton, sedangkan produksi nasional hanya 200.000 ton. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mengurangi ketergantungan impor, agar pemerintah pusat memberikan insentif kepada para petani tembakau.

"Seharusnya Indonesia bisa meniru Amerika Serikat, Vietnam, dan Korea Selatan yang sangat membantu keberadaan petani tembakau lokalnya," katanya.

Insentifnya, menurut Soeseno, bisa dengan cara memberikan subsidi listrik. Langkah ini yang dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk mendukung para petani tembakau lokal mereka.

"Proses oven tembakau di sana sangat canggih. Hasil tembakau dimasukkan ke dalam oven besar lalu dialiri listrik sehingga hasilnya lebih bagus. Kami pernah coba dengan menggunakan kayu uli, tapi cara ini ditolak oleh Kementerian Pertanian. Namun kami tetap tidak juga diberi insentif," ujarnya.

Mata Rantai Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo, secara terpisah menilai Permendag 84 Tahun 2017 sebetulnya niatan baik dari pemerintah.

Namun yang justru dibutuhkan para petani tembakau adalah semakin pendeknya mata rantai tata niaga. "Sekarang ini masih panjang sekali mata rantainya dan banyak lapisannya. Kondisi ini yang tetap membuat para petani tembakau susah," ujarnya.

Menurut Budidoyo, Pemerintah tidak fokus dengan permasalahan ini. Dia juga mengusulkan cara untuk memutus mata rantai tata niaga yang panjang adalah dengan membangun kemitraan antara petani tembakau dan pabrikan rokok.

"Cara kemitraan ini malah sudah dilakukan beberapa pabrikan rokok besar dengan menyerap tembakau lokal langsung dari petani," ujarnya. (ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar (kedua dari kiri) dan Direktur Utama PT Jasamarga Related Business Dian Takdir Badrsyah (kedua dari kanan)

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:48 WIB

BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tandatangani nota kesepahaman dengan anak usaha Jasa Marga yaitu PT Jasa Marga Related Business.

Ilustrasi batubara

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:36 WIB

Kian Kokoh di Ranah Tambang! Anak usaha PT Delta Dunia Raih Kontrak Tambang Batu Bara di Australia

Jakarta - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk (Perseroan), melalui anak perusahaannya di Australia BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia) akan memulai…

(Foto dari kiri ke kanan) Section Head PT Multipolar Technology Tbk Ignasius Oky Yoewono, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk Jip Ivan, dan Department Head Hybrid Database Solution PT Multipolar Technology Tbk Yemmy Sukandar sedang berbincang di sela-sela seminar tentang keamanan siber yang diselenggarakan oleh Infobank di Pullman Jakarta Thamrin, Jakarta, Selasa (17/5).

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:25 WIB

Multipolar Technology mengusung solusi IBM Guardium dan IBM Security QRadar XDR sekaligus ke pasar Indonesia

Jakarta-PT Multipolar Technology Tbk (IDX: MLPT), anak perusahaan PT Multipolar Tbk (IDX: MLPL) yang berperan sebagai mitra dalam mendukung pengembangan teknologi digital perusahaan di berbagai…

Gedung Bank KB Bukopin

Selasa, 17 Mei 2022 - 21:58 WIB

KB Bukopin Masuk Indeks Global MSCI, Sentimen Positif Investor Saham

PT. Bank KB Bukopin, Tbk. terus bergerak positif pada lantai bursa. Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil tinjauan indeks semi tahunan pada Mei 2022.

Jalan Tol Serang-Panimbang

Selasa, 17 Mei 2022 - 18:40 WIB

Beroperasi 2024, Jalan Tol Serang-Panimbang Permudah Akses Wisata ke Tanjung Lesung

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur…