Putusan MA Tidak Batalkan Pengoperasian Pabrik Semen Indonesia di Rembang

Oleh : Abraham Sihombing | Jumat, 06 Januari 2017 - 11:55 WIB

Gedung Mahkamah Agung (Globalindo)
Gedung Mahkamah Agung (Globalindo)

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak menyebutkan soal pembatalan pengoperasian pabrik semen baru milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) di Rembang, Jawa Tengah.
 
“Karena itu, pembangunan pabrik akan terus berlanjut seiring diterbitkannya Putusan PK (Peninjauan Kembali) tersebut. Amar Putusan Majelis Hakim tersebut sudah seusai dan tidak melanggar azaz ultra petita,” ujar Mahendradatta, Kuasa hukum SMGR, dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (05/01/2017) petang.
 
Mahendra mengemukakan, pihak MA menilai bahwa tuntutan hukum yang diajukan para penggugat tidak memenuhi azas partisipasi masyarakat. Pasalnya, salah satu dokumen hukum yang diproses berisi Surat Pernyataan 2501 Warga Tolak Pabrik Semen, tetapi hingga kini dokumen tersebut masih diragukan validitasnya.
 
“Dokumen tersebut terkesan main-main. Pasalnya, ditemukan pihak yang menandatangani surat pernyataan tersebut bukanlah orang Rembang yang tinggal di sekitar lokasi pendirian pabrik semen tersebut. Adapula, yang menandatangani surat tersebut adalah orang Rembang yang berdomisili di Jerman dan Belanda,” papar Mahendradatta.
 
Bahkan ada yang lebih tidak masuk akal lagi, demikian Mahendradatta,” Ada orang-orang yang mengaku sebagai Ultraman, Superman, Presiden RI 2025, Menteri hingga Copet Pasar turut menandatangani surat pernyataan tersebut.”
 
Disamping itu, menurut Mahendradatta, Pertimbangan Majelis Hakim Putusan PK tidak melarang penambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Penambangan di kawasan CAT Watuputih diperbolehkan demi kepentingan bangsa dan negara dengan pembatasan khusus untuk menjaga sistim akuifer dan ketersediaan air.
 
Sementara itu, demikian Mahendradatta, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan PP 27 Tahun 2012, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) milik PT Semen Indonesia dapat diperbaiki atau ditambahkan (addendum) dengan memperhatikan putusan PK.
 
“Secara hukum, memang hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU 32 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,” imbuhnya.***

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Blockchain

Kamis, 18 April 2019 - 17:10 WIB

Jelajahi Pasar Blockchain Indonesia, TTC Gandeng Tokocrypto dan Infonesia

Blockchain proyek dari Singapura, TTC Foundation resmi bekerjasama dengan Tokocrypto dan Infonesia sebagai bagian dari strategi memasuki pasar Indonesia. Melalui kerja sama ini, TTC Foundation…

Fujitsu Indonesia

Kamis, 18 April 2019 - 16:06 WIB

Tahun 2019, Fujitsu Indonesia Bidik Pertumbuhan Usaha Hingga Double Digit

PT Fujitsu Indonesia optimis penjulan di tahun 2019 akan tumbuh mencapai double digit. Pasalnya, segmen pasar yang disasar oleh perusahaan masih mempunyai peluang yang cukup besar di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat melihat salah satu AMMDes

Kamis, 18 April 2019 - 15:10 WIB

Sejak Diluncurkan Agustus 2018, AMMDes Raih Banyak Pujian

Pengembangan Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes) diapresiasi banyak pihak karena mampu memberikan beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 18 April 2019 - 14:38 WIB

BNI Syariah Targetkan Pembukaan Rekening Online diakhir 2019

Jakarta - BNI Syariah menargetkan pembukaan rekening online di kuartal 4 2019. Pembukaan rekening online merupakan salah satu strategi yang dilakukan BNI Syariah untuk meningkatkan layanan di…

Mantan Napi Terorisme Sukses Kembangkan Koperasi di Pesantren-Pesantren

Kamis, 18 April 2019 - 14:11 WIB

Cerita Mantan Napi Terorisme Sukses Kembangkan Koperasi ke Pesantren-Pesantren

Koperasi Komunitas Mantan Narapidana teroris dan Gerakan Aktivis Radikal (Kontantragis) yang didirikan di Bandung pada 28 Oktober 2017 sukses memperluas pasar dengan produk unggulan kopi, sabun,…