Putusan MA Tidak Batalkan Pengoperasian Pabrik Semen Indonesia di Rembang

Oleh : Abraham Sihombing | Jumat, 06 Januari 2017 - 11:55 WIB

Gedung Mahkamah Agung (Globalindo)
Gedung Mahkamah Agung (Globalindo)

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak menyebutkan soal pembatalan pengoperasian pabrik semen baru milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) di Rembang, Jawa Tengah.
 
“Karena itu, pembangunan pabrik akan terus berlanjut seiring diterbitkannya Putusan PK (Peninjauan Kembali) tersebut. Amar Putusan Majelis Hakim tersebut sudah seusai dan tidak melanggar azaz ultra petita,” ujar Mahendradatta, Kuasa hukum SMGR, dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (05/01/2017) petang.
 
Mahendra mengemukakan, pihak MA menilai bahwa tuntutan hukum yang diajukan para penggugat tidak memenuhi azas partisipasi masyarakat. Pasalnya, salah satu dokumen hukum yang diproses berisi Surat Pernyataan 2501 Warga Tolak Pabrik Semen, tetapi hingga kini dokumen tersebut masih diragukan validitasnya.
 
“Dokumen tersebut terkesan main-main. Pasalnya, ditemukan pihak yang menandatangani surat pernyataan tersebut bukanlah orang Rembang yang tinggal di sekitar lokasi pendirian pabrik semen tersebut. Adapula, yang menandatangani surat tersebut adalah orang Rembang yang berdomisili di Jerman dan Belanda,” papar Mahendradatta.
 
Bahkan ada yang lebih tidak masuk akal lagi, demikian Mahendradatta,” Ada orang-orang yang mengaku sebagai Ultraman, Superman, Presiden RI 2025, Menteri hingga Copet Pasar turut menandatangani surat pernyataan tersebut.”
 
Disamping itu, menurut Mahendradatta, Pertimbangan Majelis Hakim Putusan PK tidak melarang penambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Penambangan di kawasan CAT Watuputih diperbolehkan demi kepentingan bangsa dan negara dengan pembatasan khusus untuk menjaga sistim akuifer dan ketersediaan air.
 
Sementara itu, demikian Mahendradatta, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan PP 27 Tahun 2012, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) milik PT Semen Indonesia dapat diperbaiki atau ditambahkan (addendum) dengan memperhatikan putusan PK.
 
“Secara hukum, memang hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU 32 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,” imbuhnya.***

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KPBS Pengalengan

Selasa, 14 Juli 2020 - 21:10 WIB

Tetap Bertaji Kala Pandemi, Ternyata Ini Strategi KPBS Pengalengan

Sejak mewabahnya penyebaran virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:36 WIB

Siap Pangkas 18 Lembaga, Jokowi Yakin 'Kapal' Bakal Bergerak Lebih Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.

Wisatawan menikmati Tanjung Lesung (foto Heriyanto/industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:16 WIB

Selain Tiket Wisata Harus Murah, Komisi X: Pejabat Pemerintah Harus Turun Duluan ke Destinasi Wisata untuk Memastikan Keamanan Wisatawan

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan bahwa untuk membangkitkan kembali minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi wisata Tanah Air, perlu dilakukan promosi berupa tiket wisata…

Politisi PDIP Rahmad Handoyo Ajak Masyarakat Gotong-Royong Selamatkan BPJS Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:40 WIB

PDIP Ingatkan Pemerintah: Hati-hati! Ditengah Pandemi Ini, Banyak Orang dan Perusahaan Jahat, Mereka Hanya Ingin Mengeruk Untung

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin…

Ilustrasi Indonesia Eximbank. (Foto: Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:15 WIB

Halo Bank Exim! Komisi XI: Pak James Rompas, Jangan Cuma Urus Debitur Besar, Pembiayaan Ekspor Pengusaha UMKM di Perbanyak

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Bank Exim), untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya…