Permenperin No.28-2017 Dorong Industri Kawat Baja Pratekan Kembali Bergairah

Oleh : Ridwan | Rabu, 06 Desember 2017 - 15:07 WIB

Menperin Airlangga Hartarto (Foto Ridwan)
Menperin Airlangga Hartarto (Foto Ridwan)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Industri kawat baja pratekan dalam negeri kembali bergairah karena didorong penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Beton secara Wajib.

Regulasi ini juga diupayakan untuk mencegah beredarnya produk yang tidak bermutu di pasar domestik serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor serupa.

"Penerapan SNI Wajib merupakan salah satu instrumen kebijakan teknis yang sangat penting guna melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Jadi, SNI ini sifatnya mutlak kalau kita mau masuk menjadi bangsa industri," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurut Menperin, penentuan standar pada suatu produk industri memerlukan prasarana teknis dan institusi pendukungnya. "Untuk itu, kami memfasilitasi melalui Balai Besar maupun Baristand Industri yang dimiliki oleh Kemenperin dalam penyediaan laboratorium uji SNI atau program pelatihan," ujarnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara menjelaskan, pihaknya telah melakukan rangkaian kegiatan sertifikasi produk dalam upaya menjamin kawat baja pratekan yang akan dipasarkan harus sesuai standar yang ditetapkan.

"Hal ini agar melindungi pengguna dari aspek keselamatan. Apalagi, saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang cukup agresif," terangnya.

Kawat baja pratekan ini umumnya digunakan untuk keperluan pembangunan konstruksi beton, seperti jembatan layang. Adapun beberapa jenis dari komoditas ini, antara lain tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin (PC Strand/KBjP-P7), kawat baja tanpa lapisan (PC Wire/KBjP), dan kawat baja quens atau quench temper (PC Bar/KBjP-Q).

Ngakan menyampaikan, unit pelayanan teknis di bawah naungan BPPI Kemenperin mampu menjadi lembaga penilaian kesesuaian produk tersebut untuk sertifikasi dan laboratorium pengujian. Misalnya, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Balai Besar Logam Mesin (BBLM) Bandung, Balai Sertifikasi Industri, dan Baristand Surabaya.

"Kami akan memprogramkan penambahan kapasitas peralatan uji sehingga dengan upaya tersebut diharapkan Kemenperin dapat memberikan layanan kepada industri lebih optimal dan dapat terus menjamin mutu produk kawat baja pratekan yang beredar di pasar dalam negeri," paparnya.

Diharapkan pula, penerapan SNI ini dapat memacu investasi di Indonesia khususnya sektor industri logam. "Hal ini seiring upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku industri tetap bergairah melakukan ekspansi di Tanah Air," tutupnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat bersalaman ke anggota DPR

Selasa, 18 Februari 2020 - 09:38 WIB

Perubahan Anggaran Kementan Disetujui DPR

Komisi IV DPR RI menyetujui perubahan anggaran Lingkup Eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio…

BPPT dan President University Sepakat Bekerja Sama Kembangkan Techno Park

Selasa, 18 Februari 2020 - 09:07 WIB

BPPT dan President University Sepakat Bekerja Sama Kembangkan Techno Park

Hal ini karena PU memiliki kedekatan dengan ribuaan perusahaan multinasional di daerah Jababeka Cikarang, Bekasi dan Karawang. Harapannya, dari kerja sama ini akan muncul 100 Techno Park di…

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) (Foto Ist)

Selasa, 18 Februari 2020 - 09:05 WIB

IHSG Diperkirakan Berakhir di Zona Hijau

IHSG secara teknikal bergerak mengkonfirmasi signal reversal dengan menguat seakan rebound tepat pada level support lower bollinger bands. Indikator stochastic berpeluang golden-cross dan RSI…

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Selasa, 18 Februari 2020 - 09:00 WIB

Awasi Media Sosial ASN, Langkah Tegas Pemerintah Tangani Radikalisme

Paham radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dipantau dengan ketat. Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, pada tahun 2018 sudah diterbitkan SE…

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani

Selasa, 18 Februari 2020 - 08:30 WIB

Kadin Sebut Insentif Pajak Tak Cukup Tangkis Serangan Virus Corona

Virus corona dikhawatirkan berdampak terhadap investasi di Indonesia pada kuartal I 2020. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, insentif pajak tak cukup untuk mendongkrak…