INDUSTRY.co.id - JAKARTA - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan sertifikat kepemilikan tanah seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Makassar pada 12 November 2026.

Penegasan tersebut disampaikan GMTD menyusul klaim kemenangan yang disampaikan pihak PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada 19 November 2026. GMTD menilai klaim tersebut tidak sesuai dengan isi amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 560/Pdt.G/2025/PN Mks.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan putusan pengadilan harus dipahami secara utuh dan tidak ditafsirkan seolah-olah telah menetapkan pihak Kalla sebagai pemilik sah tanah yang menjadi objek sengketa.

“Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said.

GMTD menyoroti pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers yang menyebut pihaknya telah dimenangkan oleh pengadilan dan mampu menunjukkan bahwa objek tanah tersebut merupakan milik PT Hadji Kalla.

Menurut GMTD, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pengadilan telah menetapkan kepemilikan tanah kepada pihak Kalla. Padahal, menurut perseroan, tidak terdapat amar putusan yang menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 163.262 meter persegi tersebut.

GMTD juga merujuk pada amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan rekonvensi atau gugatan balik PT Hadji Kalla sebagai tergugat konvensi tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Perseroan menilai, kondisi tersebut perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat tidak keliru memahami hasil putusan pengadilan.

Ali Said menegaskan, informasi mengenai perkara hukum seharusnya disampaikan berdasarkan isi putusan, bukan interpretasi sepihak yang berpotensi memengaruhi opini publik.

Dalam keterangannya, GMTD juga menegaskan landasan hukum kepemilikan tanah yang dipertahankan perseroan. Perusahaan menyebut memiliki riwayat hukum pertanahan selama lebih dari lima dekade yang didukung dokumen dan sejumlah proses hukum.

Landasan yang disampaikan GMTD antara lain riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20454 atas nama GMTD dengan luas 163.262 meter persegi, serta serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

GMTD juga merujuk pada pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025 serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

Perseroan menyatakan putusan PN Makassar tanggal 12 November 2026 tidak membatalkan sertifikat tersebut, putusan-putusan pengadilan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan.

GMTD menyebut perkara tersebut berawal dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan, alat berat, serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim bersertifikat atas nama GMTD.

Perseroan menegaskan putusan PN Makassar pada 12 November 2026 yang menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan aspek formil gugatan. Menurut GMTD, putusan tersebut bukan keputusan yang membatalkan hak kepemilikan perseroan maupun membenarkan tindakan penguasaan lahan oleh pihak Kalla.

Atas dasar itu, GMTD menyatakan akan terus menempuh seluruh proses hukum guna meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum yang disebut terjadi di kawasan Tanjung Bunga.

Perseroan juga menyayangkan pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan GMTD, termasuk tuduhan terkait mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana.