INDUSTRY.co.id, JAKARTA-Industri perfilman membutuhkan pendekatan pembiayaan yang berbeda karena setiap proyek memiliki tingkat kompleksitas, kebutuhan modal, dan risiko yang beragam. Karena itu, perbankan perlu menyesuaikan struktur pembiayaan dengan karakteristik masing-masing proyek.

Senior Vice President MSME Amar Bank, Josua Sloane, mengatakan perbankan tidak selalu membedakan pembiayaan berdasarkan subsektor industri. Namun, struktur harga dan skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas proyek yang dikerjakan.

Menurut Josua, proyek dengan struktur sederhana dapat menggunakan skema pembiayaan langsung. Sementara itu, proyek perfilman dengan kebutuhan modal lebih besar dan risiko yang kompleks berpeluang menggunakan skema pembiayaan bersama atau joint financing.

"Melalui skema tersebut, bank dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, termasuk institusi yang memiliki akses terhadap pendanaan pasar modal. Pendekatan kolaboratif diperlukan karena penilaian risiko proyek film tidak selalu mudah dilakukan oleh satu lembaga keuangan," ujar Josua.

Selain penilaian risiko, Josua menyoroti tata kelola keuangan rumah produksi yang masih perlu diperbaiki. Kondisi tersebut menyulitkan perbankan dalam membaca kondisi keuangan perusahaan secara objektif. Padahal, transparansi laporan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan pembiayaan.

Dia juga menilai pelaku industri perlu memperkuat pemanfaatan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) agar memiliki nilai ekonomi yang lebih terukur. IP tidak cukup hanya menjadi aset yang melekat pada sebuah karya. Pelaku industri perlu mengembangkan model bisnis yang memungkinkan IP menghasilkan arus kas secara berkelanjutan, antara lain melalui lisensi dan berbagai bentuk pemanfaatan komersial lainnya.

Kekayaan Intelektual dan Dana Publik Membuka Jalur Pendanaan

Regulasi di Indonesia telah membuka peluang pemanfaatan kekayaan intelektual atau IP sebagai instrumen pembiayaan. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penilaian aset, dokumentasi, kepastian kepemilikan, hingga penegakan hak kekayaan intelektual.

Pengalaman Korea Selatan dapat menjadi salah satu referensi. Melalui Korean Film Council (KOFIC), pemerintah mendukung pembiayaan industri film lewat Korea Fund of Funds yang menggabungkan dana publik dan modal swasta. Skema ini membantu memperluas akses pendanaan bagi proyek berskala kecil serta sineas yang tengah membangun rekam jejak.

Di Indonesia, Dana Indonesia Raya menyediakan skema matching fund hingga Rp2,5 miliar bagi proyek film yang telah memperoleh pendanaan internasional dan memenuhi kriteria program.

Pembahasan mengenai pembiayaan dan perkembangan industri film akan berlanjut dalam JAFF Market 2026 Powered by Amar Bank, yang berlangsung pada 28–30 November 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

Selama tiga hari penyelenggaraan, JAFF Market akan mempertemukan pelaku industri perfilman dan sektor usaha untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi. Tahun ini, JAFF Future Project menghadirkan 12 proyek film panjang, sementara JAFF IP Connection menampilkan 10 karya IP orisinal terpilih.

Selain itu, Producers Exchange akan mempertemukan 14 produser film dari kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat, dan Kanada. JAFF Market juga kembali menggelar Film Industry Exhibition yang menghadirkan 116 stan serta Film & Market Conference dengan puluhan profesional perfilman sebagai pembicara.