INDUSTRY.co.id, JAKARTA— Transparansi dalam penindakan akun digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah meminta Google dan YouTube menjelaskan secara terperinci metode yang digunakan untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun terkoordinasi di platform berbagi video tersebut. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan penindakan tidak menimbulkan salah tafsir maupun berujung pada kesalahan sasaran.
Permintaan tersebut disampaikan Komdigi dalam pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026. Dalam pertemuan itu, pihak Google mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 belum dilengkapi penjelasan pendukung yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemerintah telah meminta Google memberikan penjelasan tertulis, disertai contoh konkret mengenai parameter dan metode yang digunakan untuk mendeteksi hingga menghentikan akun-akun yang dinilai terlibat dalam jaringan terkoordinasi.
"Kami sudah meminta Google untuk memberikan penjelasan pendukung secara tertulis, beserta contoh mengenai parameter dan metode yang digunakan untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," ujar Mediodecci.
Menurut dia, penjelasan tersebut tidak cukup hanya memuat hasil akhir penindakan. Google juga perlu membuka metodologi yang digunakan, tahapan proses peninjauan, serta pembagian peran antara sistem otomatis atau mesin dan peninjau manusia dalam menentukan pelanggaran.
Selain itu, Komdigi meminta penjelasan mengenai cara Google mengukur tingkat akurasi deteksi, potensi kesalahan dalam proses identifikasi, hingga dasar pemberian label atau pengelompokan topik terhadap konten yang dianggap sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Dalam pertemuan tersebut, Google juga menyampaikan bahwa kebijakan spam di YouTube menjadi salah satu dasar penindakan terhadap akun-akun yang dikategorikan terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.
Menanggapi permintaan itu, perwakilan Google menyatakan perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim global yang bertanggung jawab menyusun buletin keamanan tersebut. Komdigi juga meminta klarifikasi awal mengenai kemampuan Google dalam mengidentifikasi asal pembuat konten maupun operator jaringan yang ditindak, termasuk memastikan apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.
Bagi Komdigi, kemampuan mendeteksi jaringan akun terkoordinasi semestinya tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi pola operasi pengaruh, tetapi juga dimanfaatkan dalam menghadapi berbagai ancaman di ruang digital.
Mediodecci menegaskan, teknologi dan kemampuan deteksi yang dimiliki Google dan YouTube diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas untuk memberantas jaringan akun yang secara terorganisasi mempromosikan judi online maupun menyebarkan konten pornografi.
"Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi," katanya.
Komdigi berharap penjelasan dari Google dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penindakan sekaligus memastikan bahwa kebijakan moderasi konten di platform digital berjalan secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab.
Di tengah semakin besarnya pengaruh platform digital terhadap kehidupan masyarakat, transparansi bukan sekadar persoalan teknis. Kejelasan mengenai alasan sebuah akun ditindak, metode yang digunakan, serta ketepatan proses identifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.