Highlights
  • Hak PHK terdiri dari uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH).
  • Uang pesangon maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.
  • UPMK maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.
  • Pengali tergantung alasan PHK, misalnya 0,5 kali untuk efisiensi karena rugi dan 1,75 kali untuk pensiun.
  • Pesangon sampai Rp50 juta bebas PPh final.

Pesangon PHK di Indonesia masih dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Besarnya ditentukan oleh masa kerja, upah bulanan, dan alasan pemutusan hubungan kerja, sehingga dua pekerja dengan gaji sama bisa menerima pesangon berbeda.

Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru memang sedang dibahas DPR dan pemerintah sepanjang 2026, dan isu pesangon termasuk yang paling banyak disorot pengusaha maupun serikat pekerja. Namun selama undang-undang baru belum disahkan, perhitungan pesangon tetap mengacu PP 35/2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Panduan ini menjelaskan tiga komponen hak PHK, tabel jumlah bulan upah sesuai masa kerja, pengali berdasarkan alasan PHK, contoh hitungan lengkap, dan cara menghitung pajaknya.

Jawaban cepat: Pesangon PHK dihitung dengan rumus: (pengali x uang pesangon) + uang penghargaan masa kerja + uang penggantian hak. Uang pesangon 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK 2 sampai 10 bulan upah sesuai masa kerja. Pengali tergantung alasan PHK, misalnya 1 kali untuk efisiensi mencegah kerugian, 0,5 kali untuk efisiensi karena rugi, dan 1,75 kali untuk pensiun. Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Tiga Komponen Hak Saat PHK

Uang pesangon (UP). Kompensasi utama yang besarnya naik sesuai masa kerja, dari 1 bulan upah sampai 9 bulan upah.

Uang penghargaan masa kerja (UPMK). Penghargaan untuk pekerja yang sudah bekerja minimal 3 tahun, dari 2 bulan upah sampai 10 bulan upah.

Uang penggantian hak (UPH). Meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang ke tempat asal pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Upah yang dipakai sebagai dasar hitungan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti uang lembur atau insentif penjualan tidak ikut dihitung.

Tabel Uang Pesangon dan UPMK

Berikut jumlah bulan upah untuk uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja menurut PP 35/2021:

Masa KerjaUang PesangonMasa KerjaUPMK
Kurang dari 1 tahun1 bulan upah3 sampai kurang dari 6 tahun2 bulan upah
1 sampai kurang dari 2 tahun2 bulan upah6 sampai kurang dari 9 tahun3 bulan upah
2 sampai kurang dari 3 tahun3 bulan upah9 sampai kurang dari 12 tahun4 bulan upah
3 sampai kurang dari 4 tahun4 bulan upah12 sampai kurang dari 15 tahun5 bulan upah
4 sampai kurang dari 5 tahun5 bulan upah15 sampai kurang dari 18 tahun6 bulan upah
5 sampai kurang dari 6 tahun6 bulan upah18 sampai kurang dari 21 tahun7 bulan upah
6 sampai kurang dari 7 tahun7 bulan upah21 sampai kurang dari 24 tahun8 bulan upah
7 sampai kurang dari 8 tahun8 bulan upah24 tahun atau lebih10 bulan upah
8 tahun atau lebih9 bulan upah--

Sumber: Pasal 40 PP 35/2021. Perjanjian kerja bersama boleh mengatur nilai yang lebih tinggi.

Pengali Pesangon Berdasarkan Alasan PHK

Inilah bagian yang sering membuat pesangon berbeda-beda. Uang pesangon dikalikan dengan angka tertentu sesuai alasan PHK, sementara UPMK umumnya dibayar penuh 1 kali. Beberapa contoh yang paling sering terjadi:

Alasan PHKPengali Uang PesangonUPMK
Efisiensi untuk mencegah kerugian1 kali1 kali
Efisiensi karena perusahaan rugi0,5 kali1 kali
Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut0,5 kali1 kali
Perusahaan tutup bukan karena rugi1 kali1 kali
Perusahaan pailit0,5 kali1 kali
Pekerja memasuki usia pensiun1,75 kali1 kali
Pekerja meninggal dunia2 kali1 kali
Sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan2 kali1 kali
Melanggar aturan setelah surat peringatan0,5 kali1 kali
Mengundurkan diri atas kemauan sendiriTidak dapatTidak dapat (hanya UPH dan uang pisah)

Ringkasan redaksi dari Pasal 41-57 PP 35/2021. Pekerja yang mengundurkan diri tetap berhak atas UPH dan uang pisah yang besarnya diatur perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Contoh Menghitung Pesangon

Andi bekerja 10 tahun 4 bulan dengan upah pokok Rp5.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000, sehingga upah dasar hitungan Rp6.000.000. Ia terkena PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian, dan masih punya 6 hari cuti yang belum diambil.

Uang pesangon: masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah x pengali 1 = 9 x Rp6.000.000 = Rp54.000.000.

UPMK: masa kerja 9 sampai kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah = 4 x Rp6.000.000 = Rp24.000.000.

UPH cuti: upah harian dihitung Rp6.000.000 : 25 = Rp240.000 untuk 6 hari kerja per minggu, sehingga 6 hari cuti = Rp1.440.000.

Total hak PHK Andi sebelum pajak: Rp54.000.000 + Rp24.000.000 + Rp1.440.000 = Rp79.440.000. Jika alasannya efisiensi karena perusahaan rugi, uang pesangonnya menjadi 0,5 x Rp54.000.000 = Rp27.000.000, sehingga totalnya Rp52.440.000.

Pajak Pesangon dan Hak Lain Setelah PHK

Uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh Pasal 21 final dengan tarif bertingkat: 0 persen sampai Rp50 juta, 5 persen untuk bagian di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15 persen untuk bagian di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25 persen untuk bagian di atas Rp500 juta.

Pada contoh Andi, Rp50 juta pertama bebas pajak, sedangkan sisa Rp29.440.000 kena 5 persen atau Rp1.472.000. Pesangon bersih yang diterima Andi sekitar Rp77.968.000.

Selain pesangon, pekerja yang terkena PHK juga bisa mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dan mengajukan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jika memenuhi syarat kepesertaan.

FAQ

1. Bagaimana cara menghitung pesangon PHK?

Jumlahkan uang pesangon (dikali pengali sesuai alasan PHK), uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dasarnya upah pokok ditambah tunjangan tetap.

2. Berapa pesangon untuk masa kerja 10 tahun?

Uang pesangon 9 bulan upah dan UPMK 4 bulan upah, lalu uang pesangon dikalikan pengali sesuai alasan PHK.

3. Apakah karyawan resign dapat pesangon?

Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

4. Berapa pajak pesangon?

PPh final bertingkat: 0 persen sampai Rp50 juta, 5 persen di atas Rp50-100 juta, 15 persen di atas Rp100-500 juta, dan 25 persen di atas Rp500 juta.

5. Apakah aturan pesangon berubah di 2026?

Hingga November 2026 perhitungan masih mengacu PP 35/2021. RUU Ketenagakerjaan yang baru masih dalam pembahasan.

Kesimpulan

Pesangon PHK terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kunci menghitungnya adalah mengetahui masa kerja, upah pokok plus tunjangan tetap, serta alasan PHK yang menentukan pengali.

Simpan slip gaji dan surat PHK, lalu cocokkan hitungan perusahaan dengan tabel di atas. Jika ada selisih, pekerja bisa menempuh perundingan bipartit atau meminta bantuan mediasi dinas ketenagakerjaan setempat.