- Hak PHK terdiri dari uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH).
- Uang pesangon maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.
- UPMK maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.
- Pengali tergantung alasan PHK, misalnya 0,5 kali untuk efisiensi karena rugi dan 1,75 kali untuk pensiun.
- Pesangon sampai Rp50 juta bebas PPh final.
Pesangon PHK di Indonesia masih dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Besarnya ditentukan oleh masa kerja, upah bulanan, dan alasan pemutusan hubungan kerja, sehingga dua pekerja dengan gaji sama bisa menerima pesangon berbeda.
Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru memang sedang dibahas DPR dan pemerintah sepanjang 2026, dan isu pesangon termasuk yang paling banyak disorot pengusaha maupun serikat pekerja. Namun selama undang-undang baru belum disahkan, perhitungan pesangon tetap mengacu PP 35/2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.
Panduan ini menjelaskan tiga komponen hak PHK, tabel jumlah bulan upah sesuai masa kerja, pengali berdasarkan alasan PHK, contoh hitungan lengkap, dan cara menghitung pajaknya.
Tiga Komponen Hak Saat PHK
Uang pesangon (UP). Kompensasi utama yang besarnya naik sesuai masa kerja, dari 1 bulan upah sampai 9 bulan upah.
Uang penghargaan masa kerja (UPMK). Penghargaan untuk pekerja yang sudah bekerja minimal 3 tahun, dari 2 bulan upah sampai 10 bulan upah.
Uang penggantian hak (UPH). Meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang ke tempat asal pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Upah yang dipakai sebagai dasar hitungan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti uang lembur atau insentif penjualan tidak ikut dihitung.
Tabel Uang Pesangon dan UPMK
Berikut jumlah bulan upah untuk uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja menurut PP 35/2021:
| Masa Kerja | Uang Pesangon | Masa Kerja | UPMK |
|---|---|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah | 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah | 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah | 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah | 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah | 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah | 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah | 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah | 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah | - | - |
Sumber: Pasal 40 PP 35/2021. Perjanjian kerja bersama boleh mengatur nilai yang lebih tinggi.
Pengali Pesangon Berdasarkan Alasan PHK
Inilah bagian yang sering membuat pesangon berbeda-beda. Uang pesangon dikalikan dengan angka tertentu sesuai alasan PHK, sementara UPMK umumnya dibayar penuh 1 kali. Beberapa contoh yang paling sering terjadi:
| Alasan PHK | Pengali Uang Pesangon | UPMK |
|---|---|---|
| Efisiensi untuk mencegah kerugian | 1 kali | 1 kali |
| Efisiensi karena perusahaan rugi | 0,5 kali | 1 kali |
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut | 0,5 kali | 1 kali |
| Perusahaan tutup bukan karena rugi | 1 kali | 1 kali |
| Perusahaan pailit | 0,5 kali | 1 kali |
| Pekerja memasuki usia pensiun | 1,75 kali | 1 kali |
| Pekerja meninggal dunia | 2 kali | 1 kali |
| Sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan | 2 kali | 1 kali |
| Melanggar aturan setelah surat peringatan | 0,5 kali | 1 kali |
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri | Tidak dapat | Tidak dapat (hanya UPH dan uang pisah) |
Ringkasan redaksi dari Pasal 41-57 PP 35/2021. Pekerja yang mengundurkan diri tetap berhak atas UPH dan uang pisah yang besarnya diatur perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Contoh Menghitung Pesangon
Andi bekerja 10 tahun 4 bulan dengan upah pokok Rp5.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000, sehingga upah dasar hitungan Rp6.000.000. Ia terkena PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian, dan masih punya 6 hari cuti yang belum diambil.
Uang pesangon: masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah x pengali 1 = 9 x Rp6.000.000 = Rp54.000.000.
UPMK: masa kerja 9 sampai kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah = 4 x Rp6.000.000 = Rp24.000.000.
UPH cuti: upah harian dihitung Rp6.000.000 : 25 = Rp240.000 untuk 6 hari kerja per minggu, sehingga 6 hari cuti = Rp1.440.000.
Total hak PHK Andi sebelum pajak: Rp54.000.000 + Rp24.000.000 + Rp1.440.000 = Rp79.440.000. Jika alasannya efisiensi karena perusahaan rugi, uang pesangonnya menjadi 0,5 x Rp54.000.000 = Rp27.000.000, sehingga totalnya Rp52.440.000.
Pajak Pesangon dan Hak Lain Setelah PHK
Uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh Pasal 21 final dengan tarif bertingkat: 0 persen sampai Rp50 juta, 5 persen untuk bagian di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15 persen untuk bagian di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25 persen untuk bagian di atas Rp500 juta.
Pada contoh Andi, Rp50 juta pertama bebas pajak, sedangkan sisa Rp29.440.000 kena 5 persen atau Rp1.472.000. Pesangon bersih yang diterima Andi sekitar Rp77.968.000.
Selain pesangon, pekerja yang terkena PHK juga bisa mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dan mengajukan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jika memenuhi syarat kepesertaan.
FAQ
1. Bagaimana cara menghitung pesangon PHK?
Jumlahkan uang pesangon (dikali pengali sesuai alasan PHK), uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dasarnya upah pokok ditambah tunjangan tetap.
2. Berapa pesangon untuk masa kerja 10 tahun?
Uang pesangon 9 bulan upah dan UPMK 4 bulan upah, lalu uang pesangon dikalikan pengali sesuai alasan PHK.
3. Apakah karyawan resign dapat pesangon?
Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
4. Berapa pajak pesangon?
PPh final bertingkat: 0 persen sampai Rp50 juta, 5 persen di atas Rp50-100 juta, 15 persen di atas Rp100-500 juta, dan 25 persen di atas Rp500 juta.
5. Apakah aturan pesangon berubah di 2026?
Hingga November 2026 perhitungan masih mengacu PP 35/2021. RUU Ketenagakerjaan yang baru masih dalam pembahasan.
Kesimpulan
Pesangon PHK terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kunci menghitungnya adalah mengetahui masa kerja, upah pokok plus tunjangan tetap, serta alasan PHK yang menentukan pengali.
Simpan slip gaji dan surat PHK, lalu cocokkan hitungan perusahaan dengan tabel di atas. Jika ada selisih, pekerja bisa menempuh perundingan bipartit atau meminta bantuan mediasi dinas ketenagakerjaan setempat.
- Hak PHK = UP + UPMK + UPH.
- Uang pesangon maksimal 9 bulan upah, UPMK maksimal 10 bulan upah.
- Pengali: efisiensi rugi 0,5x, pensiun 1,75x, meninggal 2x.
- Dasar hitungan: upah pokok + tunjangan tetap.
- Pesangon sampai Rp50 juta bebas PPh final.