INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai investor membutuhkan kepercayaan dan kepastian usaha untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang terjadi belakangan ini.

Hal itu mengemuka dalam Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast bertema “From Regional Growth to National Strength: Building Jobs, Stability and Investor Confidence” di Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Acara tersebut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait sebagai narasumber utama.

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady mengatakan, perkembangan politik dan dinamika sosial dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk komunitas internasional.

James menilai, berbagai dinamika tersebut perlu disikapi melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku. Menurutnya, kekuatan institusi, kesempatan ekonomi bagi masyarakat, serta kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan faktor penting dalam menentukan masa depan Indonesia.

“Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat selama bertahun-tahun. Kita memiliki pasar domestik yang besar, populasi muda, sumber daya alam yang melimpah, serta kemampuan industri yang terus berkembang,” ujar James.

Namun, James menekankan tantangan Indonesia saat ini adalah mendorong potensi ekonomi tersebut menjadi pertumbuhan yang lebih kuat, proyek-proyek nyata, penciptaan lapangan kerja produktif, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan secara luas.

James juga menyoroti pentingnya peran komunitas internasional dalam mendukung agenda tersebut. Menurutnya, setiap kedutaan besar memiliki peran sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional, termasuk dalam membuka akses terhadap modal, teknologi, pasar, pengetahuan, dan sumber daya manusia.

“Kadin ingin hubungan-hubungan ini semakin praktis dan produktif. Kami ingin melihat lebih banyak investasi yang diwujudkan menjadi bisnis dan pabrik, lebih banyak kemitraan yang menghasilkan transfer teknologi dan keterampilan, serta lebih banyak kerja sama ekonomi yang menciptakan lapangan kerja nyata bagi masyarakat Indonesia,” kata James.

Fundamental Ekonomi Masih Kuat

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih kuat, tercermin dari sejumlah indikator ekonomi nasional.

Ia menyebutkan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026. Dengan capaian tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun dapat mencapai 5,45 persen.

“Inflasi kita dibandingkan internasional relatif rendah di 3,23 persen. Dan ini masih sesuai dengan anggaran,” ujar Airlangga.

Dari sisi investasi, kata Airlangga, realisasi pada kuartal III 2026 telah mencapai 75 persen atau sebesar Rp 1.539 triliun. Sementara itu, cadangan devisa tercatat sebesar Rp 1.468 triliun dan dinilai masih berada dalam kondisi aman. Neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus, sedangkan Purchasing Managers’ Index (PMI) berada di level 54 persen.

“Arahan (Presiden Prabowo), kita harus terus meyakinkan publik dan masyarakat, bahwa kondisi fundamental kita kuat. Apalagi dengan berbagai kegiatan, ataupun berbagai aktivitas politik yang ada dalam beberapa minggu terakhir,” kata Airlangga.

Perumahan Jadi Penggerak Ekonomi

Sementara itu, Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meyakini sektor perumahan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah mendorong sejumlah program unggulan yang tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu program tersebut adalah renovasi atau bedah rumah rakyat. Maruarar atau Ara menyebutkan, pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu rumah sepanjang 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 45 ribu rumah.

Menurutnya, program tersebut memberikan dampak ekonomi langsung karena melibatkan tenaga kerja konstruksi, meningkatkan permintaan bahan bangunan, serta menggerakkan toko-toko material di berbagai daerah.

“Ini suatu langkah yang progresif dibanding tahun lalu yang hanya 45 ribu. Tahun ini ada 400 ribu. Itu sangat menggerakkan ekonomi karena ada tukang, ada bahan-bahan bangunan yang bergerak, toko-toko bangunan yang hidup di daerah,” kata Ara.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk 305 ribu unit rumah subsidi pada 2026. Ia optimistis realisasi penyaluran rumah subsidi tahun ini dapat melampaui capaian tertinggi sebelumnya, yakni 278 ribu unit pada 2025.

Program lainnya lanjut Ara adalah fasilitasi sertifikasi tanah gratis yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN). Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk penerima manfaat program bedah rumah yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Artinya legalitasnya itu dibantu oleh negara, sehingga rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya digratiskan,” ujar Maruarar.