INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor.

Sosialisasi dilakukan secara daring pada Kamis (12/11) untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait penyempurnaan aturan ekspor karet alam.

Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, penyempurnaan regulasi merupakan upaya memperkuat tata kelola ekspor karet alam dengan mempertimbangkan dinamika lapangan dan masukan pemangku kepentingan.

“Penyempurnaan regulasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan sebelumnya. Pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran ekspor tanpa mengurangi prinsip pengendalian mutu,” ujar Moga.

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Sukoco menjelaskan, karet alam merupakan komoditas ekspor strategis yang daya saingnya ditentukan oleh konsistensi mutu, ketertelusuran produk, kepastian identitas produsen, serta kredibilitas sistem pengendalian mutu.

Ia memaparkan Permendag Nomor 26 Tahun 2026 memuat tiga perubahan utama.

Pertama, penyempurnaan ketentuan Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR), khususnya terkait penggunaan kembali kode TPP SIR yang telah dimiliki eksportir produsen apabila terjadi perubahan kepemilikan akibat pemisahan perusahaan, serta mekanisme perpanjangan setelah masa berlaku berakhir.

Kedua, pengaturan penerbitan Letter of Confirmation (LoC) sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan memperjelas prosedur penerbitan LoC.

Ketiga, penyempurnaan ketentuan ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran, dengan memberikan kejelasan batas jumlah atau alokasi ekspor.

“Pengaturan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya menyeimbangkan kepentingan pengendalian mutu dengan kebutuhan dunia usaha,” jelas Sukoco.

Sosialisasi diikuti 181 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, GAPKINDO, eksportir produsen karet alam, serta lembaga penilaian kesesuaian.

Dalam kegiatan tersebut, Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Eny Tulak memaparkan substansi perubahan, sementara Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Sistem Informasi Rizky Pohan menjelaskan tata cara pengajuan TPP SIR melalui sistem INATRADE.

Dukungan datang dari Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Erwin Tunas. Ia mengapresiasi terbitnya Permendag 26/2026 karena memberikan solusi atas kendala perpanjangan TPP SIR dan kepastian penerbitan LoC untuk ekspor ke RRT.

“Kami mengapresiasi terbitnya peraturan ini karena memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha. Kami berharap kode TPP SIR yang telah dimiliki sebelumnya dapat digunakan kembali, mengingat kepercayaan pembeli internasional terhadap identitas produsen merupakan hal yang tidak mudah dibangun,” ujar Erwin.