INDUSTRY.co.id - Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia lebih berfokus pada kepastian jumlah hari kerja, yakni 245-250 hari dalam setahun. Usulan ini dinilai penting untuk menjaga produktivitas industri, meningkatkan daya saing, sekaligus mempertahankan iklim investasi.
Apindo menilai kepastian hari kerja lebih penting dibandingkan sekadar mengatur jumlah hari libur. Skema tersebut juga diharapkan memberikan keleluasaan bagi perusahaan dan pekerja dalam mengatur pelaksanaan cuti melalui perjanjian kerja bersama (PKB).
Terkait ketentuan cuti bersama yang tidak boleh memotong jatah cuti tahunan pekerja, Apindo mengaku masih mengkaji dampaknya terhadap dunia usaha.
"Yang penting kita harus menjaga iklim investasi supaya orang mau berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Karena bagi kita, perlindungan terbaik itu adalah lapangan kerja. Jangan sampai pekerja dilindungi, tetapi justru pekerjaannya tidak ada," ujar Bob Azam, Wakil Ketua APINDO Bidang Ketenagakerjaan di Jakarta, kemarin.
Menurut Bob Azam, sejumlah negara seperti India dan Vietnam telah menerapkan jumlah hari kerja sekitar 245-250 hari per tahun. Indonesia dinilai perlu mempertimbangkan praktik tersebut agar memiliki standar produktivitas yang lebih kompetitif.
Selain persoalan hari kerja, Apindo juga menyoroti potensi tumpang tindih aturan pesangon dan dana pensiun. Kedua instrumen tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Apindo berpandangan pesangon pada dasarnya merupakan kompensasi bagi pekerja selama masa transisi mencari pekerjaan baru. Sementara itu, dana pensiun berfungsi sebagai perlindungan keuangan jangka panjang setelah pekerja memasuki masa pensiun.
Dalam pembahasan kebijakan pengupahan, Apindo mengusulkan agar produktivitas dan tingkat pengangguran turut menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
Menurut asosiasi pengusaha tersebut, kenaikan upah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja. Pasalnya, upah yang tinggi tanpa diimbangi penciptaan kesempatan kerja justru berpotensi mendorong perusahaan memindahkan kegiatan usahanya ke daerah lain.
Apindo juga mendorong pengelompokan wilayah dalam kebijakan pengupahan berdasarkan karakteristik ekonomi dan biaya hidup. Misalnya, Jakarta, Surabaya, dan Medan dapat masuk dalam kelompok kota besar dengan karakteristik biaya hidup relatif serupa.
Di sisi lain, Apindo menilai perlindungan tenaga kerja harus diikuti dengan peningkatan keterampilan dan kesempatan berpindah ke pekerjaan yang menawarkan penghasilan lebih tinggi.
Karena itu, pemerintah perlu membangun ekosistem pengembangan karier yang tidak hanya menyasar pekerja kerah putih (white collar), tetapi juga pekerja kerah biru (blue collar).
Apindo mencontohkan, pemerintah telah memiliki dana abadi pendidikan melalui LPDP dengan nilai sekitar Rp180 triliun. Namun, pembiayaan untuk meningkatkan keterampilan pekerja sektor teknis dan vokasi dinilai masih perlu diperkuat.
"Perlindungan terbaik bagi buruh itu adalah pekerjaan itu sendiri. Kita harus membangun ekosistem pekerjaan dan anak tangga agar seseorang bisa berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan pendapatan lebih tinggi. Di situ dibutuhkan pendanaan, termasuk untuk pekerja kerah biru," kata Bob Azam.
Apindo berharap reformasi kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga daya saing industri nasional.
