INDUSTRY.co.id - Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji meminta pemerintah tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan industri tanpa memahami persoalan yang dihadapi langsung oleh pelaku usaha. Menurut dia, kesalahan dalam mengidentifikasi masalah berisiko melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, bahkan memperburuk kondisi industri nasional.
Hal tersebut disampaikan Sarmuji saat bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan, pemerintah perlu mendengar langsung masukan dari dunia usaha agar solusi yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor industri.
“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji.
Ia berharap komunikasi dengan Apindo dan berbagai asosiasi industri dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terutama dalam mengatasi hambatan usaha, menjaga investasi, dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Sarmuji juga memaparkan kinerja industri pengolahan nasional yang masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Pada triwulan III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 19,22 persen atau setara Rp1.295,5 triliun.
Dari sisi investasi, industri pengolahan mencatatkan realisasi Rp246,9 triliun atau 46,70 persen dari total investasi nasional pada periode yang sama. Sektor ini juga menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Mei 2026.
Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan sepanjang Januari-September 2026 mencapai 182,83 miliar dollar AS atau berkontribusi 82,64 persen terhadap total ekspor nasional.
Sejumlah subsektor turut mencatatkan pertumbuhan tinggi. Industri furnitur tumbuh 12,68 persen, logam dasar 9,94 persen, kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,10 persen.
Adapun industri makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, sedangkan tekstil dan pakaian jadi meningkat 6,22 persen. Secara keseluruhan, 14 dari 15 subsektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan positif.
Meski kinerja industri menunjukkan tren positif, Sarmuji mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Mulai dari persaingan produk impor, ketersediaan dan harga energi serta bahan baku, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja dan kebutuhan modernisasi teknologi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya memperkuat penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan SNI wajib, serta pengaturan tata niaga impor.
Pemerintah juga mendorong dukungan energi melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), mempercepat hilirisasi, serta melakukan modernisasi teknologi melalui program Making Indonesia 4.0.
Selain itu, penguatan industri kecil dan menengah (IKM) dilakukan melalui kemitraan dengan industri besar agar semakin terlibat dalam rantai pasok nasional. Akses pembiayaan bagi industri padat karya juga diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani berharap pertemuan dengan Menteri Perindustrian dapat menghasilkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan industri.
Menurut Shinta, sebagian persoalan yang dihadapi dunia usaha tidak hanya menjadi kewenangan Kemenperin, tetapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lainnya.
"Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama," kata Shinta.
Melalui komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan berbagai perseroan industri dapat ditangani secara terintegrasi sehingga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional tetap terjaga.
