INDUSTRY.co.id, Ketika Kepercayaan Menjadi Tangga, Kekuasaan Tak Lagi Ingat Siapa yang Mengangkatnya. Kekuasaan punya penyakit bawaan: mudah lupa. Lupa siapa yang membuka jalan, memberi panggung, bahkan mengangkat seseorang dari pinggiran menuju pusat kekuasaan. Dalam politik, lupa semacam ini kadang punya nama yang lebih telanjang: pengkhianatan.
Sejarah Nusantara pernah merekam kisah serupa. Pada abad ke-13, Raja Kertanagara dari Singhasari menempatkan Jayakatwang sebagai penguasa Kadiri. Hubungan keduanya bahkan diperkuat melalui ikatan perkawinan keluarga. Bukan sekadar rekan politik, mereka juga terikat kekerabatan.
Namun, rupanya hubungan darah tak selalu lebih kuat daripada darah kekuasaan.
Jayakatwang, agar praktis kita sebut JKW, justru berbalik melawan Kertanagara. Pada 1292, serangannya mengakhiri kekuasaan sang raja.
Ironisnya, JKW bukan musuh yang datang dari antah-berantah. Ia tumbuh dalam orbit kekuasaan Singhasari, menikmati kedudukan yang diberikan Kertanagara, lalu menjadi bagian dari kekuatan yang meruntuhkannya. Begitulah politik. Orang yang kemarin diberi tangga, hari ini bisa sibuk membongkar rumah tempat tangga itu bersandar.
Peringatan yang Dianggap Angin Lalu
Dalam artikel Historia, Pengkhianatan Sang Besan, terbit 4 November 2019, dikisahkan kegelisahan Ragananta, mantan patih Singhasari, terhadap perubahan sikap Jayakatwang. JKW sudah lama tak datang menghadap ke Singhasari. Bagi Ragananta, itu bukan sekadar urusan absen. Ada sesuatu yang patut dicurigai di Kadiri.
Tetapi peringatan tak selalu laku di telinga penguasa. Mahisa Anengah justru beranggapan Jayakatwang semestinya tahu diri. Bukankah kedudukannya sebagai penguasa Kadiri tak lepas dari kemurahan politik Kertanagara? Ada utang budi yang semestinya dibayar dengan kesetiaan.
Sayangnya, politik bukan koperasi utang-piutang. Jasa tidak otomatis menghasilkan loyalitas. Jabatan bisa diterima, perlindungan bisa dinikmati, tetapi kesetiaan tetap punya harga sendiri.
Ragananta membaca tanda bahaya. Mahisa Anengah percaya pada utang budi. Kertanagara, tampaknya, terlalu nyaman dengan keyakinan bahwa hubungan lama masih cukup kuat untuk menjaga kesetiaan.
Sejarah kemudian membuktikan: peringatan yang diabaikan bisa jauh lebih mahal daripada musuh yang terlihat.
Dari Singhasari ke Istana Hari Ini
Tujuh abad berlalu. Kostum politik berganti, kendaraan kekuasaan makin canggih, tetapi tabiatnya kadang masih serupa.
Di Indonesia hari ini, seseorang bisa naik berkat dukungan politik, memperoleh panggung, legitimasi, dan akses kekuasaan. Namun, setelah duduk di kursi yang empuk, hubungan dengan orang-orang yang dahulu mengantarkannya belum tentu tetap hangat. Di sinilah kisah JKW terasa relevan.
Bukan untuk buru-buru menunjuk siapa Jayakatwang masa kini. Sejarah bukan stempel untuk mengesahkan tuduhan politik. Tetapi ia cukup layak dijadikan cermin untuk menguji satu perkara: bagaimana seseorang memperlakukan kepercayaan setelah kekuasaan berada di tangannya?
Dalam politik, koalisi bisa menjadi kendaraan menuju kemenangan. Tetapi setelah sampai di tujuan, tak semua penumpang ternyata diajak turun di halte yang sama.
Ada yang ingin memperbesar pengaruh. Ada yang mempertahankan posisi. Ada pula yang mendadak merasa sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri.
Itu sah dalam demokrasi. Berbeda pendapat bukan pengkhianatan. Mengubah strategi juga bukan dosa politik. Namun, ketika kepercayaan hanya dipakai sebagai tangga, lalu disingkirkan setelah seseorang sampai di lantai atas, publik pantas bertanya tentang integritasnya. Sebab politik boleh pragmatis, tetapi tidak semestinya kehilangan ingatan.
Pengkhianatan Tak Selalu Datang Membawa Pedang
Kisah Singhasari memberi pelajaran menarik: ancaman tak selalu datang dengan genderang perang. Kadang ia dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap remeh.
Tak hadir dalam pertemuan. Komunikasi yang mendadak dingin. Dukungan yang mulai bersyarat. Kesepakatan yang perlahan kehilangan makna.
Dalam politik modern, gejalanya bisa lebih rapi. Tidak perlu menghunus keris. Cukup mengubah arah dukungan, menyusun barisan baru, atau membuat keputusan strategis tanpa lagi menghiraukan mereka yang dahulu ikut membangun jalan.
Tentu, tidak semua perubahan sikap adalah pengkhianatan. Demokrasi membutuhkan perbedaan dan koreksi. Tetapi ketika komitmen yang menjadi dasar kerja sama diingkari, persoalannya bukan lagi sekadar beda strategi.
Di sinilah Ragananta layak diingat. Penguasa membutuhkan orang yang berani mengingatkan, bukan sekadar mereka yang pandai mengangguk.
Lingkaran kekuasaan yang terlalu penuh pujian bisa membuat seorang pemimpin kehilangan pendengaran politik. Semua tampak baik-baik saja, sampai bahaya sudah berdiri di depan pintu.
Kertanagara mungkin punya alasan untuk percaya kepada JKW. Tetapi kepercayaan tanpa kewaspadaan bisa menjadi pintu masuk bagi petaka.
Siapa JKW Hari Ini?
Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan menunjuk hidung seseorang. Biar fakta yang bekerja, bukan sentimen.
Publik cukup mengajukan beberapa pertanyaan sederhana: siapa yang dahulu membuka jalan bagi para pemegang kekuasaan? Janji apa yang pernah dibangun? Siapa yang ikut mengantarkan mereka ke puncak? Dan bagaimana mereka memperlakukan orang-orang itu setelah kekuasaan berada dalam genggaman?
Jawabannya bisa ditelusuri melalui rekam jejak, dokumen, pernyataan, dan keputusan politik. Bukan melalui rumor atau cocoklogi sejarah.
Sebab, persoalannya bukan ketika seseorang memilih jalan berbeda. Itu hak politik. Persoalannya muncul ketika kepercayaan dipakai sebagai kendaraan, tetapi setelah tiba di tujuan, sopir dan penumpangnya justru dianggap tak lagi berguna.
Jayakatwang mengajarkan satu hal getir: kekuasaan bisa membesarkan seseorang, tetapi tak pernah menjamin kesetiaannya.
Kertanagara percaya pada ikatan politik dan kekerabatan. Ragananta membaca tanda-tanda bahaya. Mahisa Anengah mengandalkan utang budi. Sejarah akhirnya memberi jawaban dengan cara yang paling keras.
Tujuh abad kemudian, pertanyaannya masih sama: siapa yang sedang menikmati kekuasaan berkat kepercayaan orang lain? Siapa yang mulai menguji batas kesetiaan? Dan siapa yang terlalu sibuk menikmati kursi hingga lupa siapa yang dahulu mengangkatnya?
Barangkali, pengkhianatan paling berbahaya bukan ketika seseorang terang-terangan meninggalkan kekuasaan.
Melainkan ketika seseorang sudah terlalu tinggi duduk di kursi kekuasaan, lalu lupa bahwa dahulu ada orang lain yang menyediakan tangganya.
Sebab dalam politik, orang boleh lupa kepada pemberi jalan. Tetapi sejarah punya ingatan yang jauh lebih panjang.
