INDUSTRY.co.id - Tangsel - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendorong pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) diperluas hingga ke kawasan industri, pelabuhan, dan nelayan. Selama ini konsep TOD dinilai baru berkembang di kawasan perkotaan.
Hal itu disampaikannya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026).
“Ini salah satu program yang sangat baik dan menarik, bagaimana pemerintah menyiapkan hunian yang terkoneksi dengan moda transportasi. Hari ini kita berada di Stasiun Kereta Api Rawa Buntu, kami melihat bahwa apartemen ini sangat strategis,” ujar Roberth.
Menurutnya, hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik memberi kemudahan besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang bekerja di Jakarta. Dari lokasi tersebut, waktu tempuh ke pusat aktivitas hanya sekitar 35–40 menit dengan biaya transportasi Rp4.000.
“Orang yang bekerja di Jakarta hanya membutuhkan waktu tidak sampai satu jam, mungkin sekitar 35–40 menit, untuk sampai. Biayanya pun hanya Rp4.000 untuk transportasi,” jelasnya.
Roberth menilai keunggulan TOD bukan hanya pada tempat tinggal, tetapi juga pada akses mobilitas yang mempermudah masyarakat menuju tempat kerja dan pusat ekonomi lainnya.
TOD Harus Sampai ke Nelayan dan Pelabuhan
Lebih lanjut, Roberth berharap pengembangan hunian MBR tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan. Ia meminta pemerintah mulai melirik kawasan industri, pelabuhan, hingga kawasan nelayan sebagai lokasi pengembangan TOD.
“Kawasan nelayan, kawasan pelabuhan untuk buruh dan pekerja bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan, ini perlu disiapkan ke depan. Karena selama ini kita melihat bahwa, terutama kalau kita bicara jujur, nelayan itu dianggap sebagai masyarakat yang masih miskin,” tuturnya.
Ia menilai penyediaan hunian layak di kawasan tersebut harus sejalan dengan upaya pemberdayaan. Khusus sektor kelautan, Roberth melihat ada potensi besar yang bisa mengerek pendapatan negara jika nelayan benar-benar diberdayakan.
“Kalau nelayan ini diberdayakan betul-betul, pendapatan negara bisa naik banyak. Maka menurut kami ke depan pemerintah sudah harus melihat itu. Ditatalah kawasan nelayan itu supaya betul-betul mereka mendapat perhatian,” ujarnya.
Minta Perumnas Perbaiki Kualitas
Dalam kesempatan itu, Roberth juga menyoroti peran Perumnas sebagai BUMN penyedia perumahan nasional. Ia meminta Perumnas terus meningkatkan kualitas desain, fasilitas, keamanan, hingga konektivitas dengan transportasi publik.
“Kita harus membuat satu image baru bahwa Perumnas ini jangan kita melihat ke belakang. Sekarang mereka sudah berubah. Desain-desain sudah sangat baik,” ungkapnya.
“Maka harus ada fasilitas transportasi, kenyamanan, semua ini harus ada. Kita bicara tentang kenyamanan. Hari ini kita ada di sini, kita lihat, ini belum. Karena kita harapkan dari hunian sini sampai ke stasiun itu harus betul-betul membuat penghuni ini nyaman dan aman untuk semua,” katanya.
Roberth berharap TOD bisa menjadi bagian dari solusi pemerintah dalam memperluas akses hunian terjangkau sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
