INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai usaha mikro, kecil, dan menengah / UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan klasik, yakni akses permodalan.
Hal itu disampaikan Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat / RDP Panja Permodalan dan Pembiayaan UMKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
“Akses permodalan menjadi tantangan utama dalam industri UMKM baik kecil maupun menengah, sebab permodalan merupakan hal utama yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu UMKM. Saat ini banyak bank-bank yang enggan melirik UMKM untuk dipinjamkan maupun disalurkan modal yang terkesan UMKM sebagai pilihan kedua,” ujarnya.
Menurut Saleh, UMKM yang mendapat pendampingan konsisten, akses teknologi, dan dukungan ekosistem dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut masalah permodalan bukan hal baru. Data Badan Pusat Statistik / BPS mencatat sejak 2016 hingga 2020, permodalan masih menjadi faktor tertinggi yang memengaruhi industri UMKM.
Salah satu penyebabnya adalah persyaratan pengajuan pinjaman yang sulit. Selain itu, sebagian besar UMKM tidak memiliki agunan. Ada juga pelaku UMKM yang tidak paham cara mengajukan pinjaman hingga pengajuannya ditolak.
“Kesannya karena UMKM itu jangkauannya luas ada di mana-mana sehingga pihak bank tidak mendapatkan keuntungan, sebaliknya perusahaan besar dengan mudah mendapatkan pinjaman,” kata Saleh.
Untuk itu, Komisi VII DPR berencana memperbaiki regulasi. Tujuannya agar bank penyalur tidak bisa menghindari kewajibannya menyalurkan pembiayaan ke UMKM.
“Regulasi juga akan kita perbaiki sehingga para bank-bank penyalur ini tidak bisa lari dari kewajibannya,” pungkasnya.
