Menkominfo: Kerjasama Antar Elemen Sangat Penting Untuk Perangi Konten Negatif di Media Sosial

Oleh : Hariyanto | Senin, 28 Agustus 2017 - 15:29 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY co.id -Jakarta-Indonesia Technology Forum (ITF) kembali menyelenggarakan seminar nasional. Dalam sesi kali ini, ITF membahas tema 'Menagih Langkah Nyata Industri Telekomunikasi dan OTT Menghadapi Dampak Negatif Media Sosial' dengan menghadirkan Narasumber diantaranya  Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Masduki Baidlowi, Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) Agung Harsoyo, Group Head Corporate CommunicationIndosat Ooreoodo Tbk Deva Rachman , dan Public Policy Lead Twitter Indonesia, Agung Yudha.

Maraknya berita bohong (hoax) maupun perundungan (bullying) di era media sosial telah menjurus pada perpecahan dan integritas berbangsa dan bernegara. Padahal jika kita melihat produk hukum yang telah ditetapkan yaitu UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19 tahun 2016 sebagai perbaikan dari UU No.18 tahun 2008, dengan jelas mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar.

“Regulasi jelas mengatur bahwa konten media sosial bertentangan dengan kaidah bernegara dan tidak sesuai dengan budaya bangsa,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut Rudiantara, sangat penting melakukan kerjasama antara semua elemen bangsa bergerak memerangi konten negatif di media sosial. “Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama,” kata Rudiantara.

Ia mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi menangani konten negatif ini dari hulu hingga hilir. “Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE no.19 tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya,” ungkap Rudiantara.

Di sisi hulu, lanjut Rudiantara, pihaknya tidak hanya membuat sistem Trust+ yang kini berisi 800 ribu black list tetapi juga membuat daftar internet positif yang kini mencapai 250 ribu. “Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan daftar positif ini sudah melebihi black list,”ungkap Rudi.

Daftar positif ini memuat konten yang selayaknya diakses oleh pengguna internet di Tanah Air.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PHK (ist)

Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:15 WIB

Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan

Pemerintah telah mempublikasikan data tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan 3.225 karyawan di 9 BUMN sejak Februari hingga…

Produk Biofarmasi Nasional Berhasil Merambah ke Korea Hingga Timur Tengah

Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:00 WIB

Produk Biofarmasi Nasional Berhasil Merambah ke Korea Hingga Timur Tengah

Daewoong Infion, perusahaan joint venture yang merupakan bagian dari perusahaan farmasi asal Korea Selatan bernama Daewoong Group, mengumumkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, total penjualan…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (ist)

Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:55 WIB

Pemerintah Kasih BLT Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta, DPR Ini Geleng-geleng: Harusnya Prioritas Bantuan ke Korban PHK

Jakarta, Langkah Pemerintah yang berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan…

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto

Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:38 WIB

Bu Sri Mulyani Siap-siap! Abis Reses DPR Janji Bakal Panggil Soal Ekonomi Minus 5,3% dan Rendahnya Serapan Anggaran Covid dan PEN

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah masa reses usai.  Langkah ini ditempuh guna meminta penjelasan…

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara

Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:11 WIB

Kemenkeu ke DJPB: Jangan Ada Delay Administrasi, Jalankan APBN, Kejar Pencairan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran secara tepat dan cepat dengan memperhatikan…