INDUSTRY.co.id - Jakarta — Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) memandang perjalanan kawasan industri nasional sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak, beradaptasi, dan menata ulang strategi menghadapi persaingan global.
Tahun ini tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga menjadi fase konsolidasi besar ekosistem kawasan industri menuju 2026 yang semakin kompetitif.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana mengungkapkan bahwa 2025 sebagai tahun fondasi bagi transformasi kawasan industri Indonesia.
“Kawasan industri kini bukan sekadar lokasi pabrik. Ia telah berkembang menjadi ekosistem masa depan, tempat teknologi, logistik, energi, dan talenta bertemu. Tahun 2025 adalah masa konsolidasi untuk melaju lebih cepat di 2026,” ujarnya.
Sepanjang 2025, arus investasi asing kembali menunjukkan tren positif. Investor dari Jepang, Singapura, Tiongkok, Korea, Rusia, hingga Eropa Timur datang membawa minat besar pada sektor baterai dan kendaraan listrik (EV), logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta manufaktur berteknologi tinggi.
Sejumlah koridor industri strategis seperti Batam–Bintan–Karimun (Kepri), Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang (Jawa Barat), Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi magnet utama, seiring peningkatan kesiapan infrastruktur dan dukungan pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satu momen penting tahun ini adalah penandatanganan MoU antara HKI dan berbagai Kementerian/Lembaga, yang dinilai menjadi titik balik harmonisasi perencanaan kawasan industri, percepatan legalitas, serta penyelesaian kendala tata ruang.
Meski investasi tumbuh, HKI menilai tantangan besar masih membayangi. Masalah tata ruang menjadi hambatan dominan, termasuk lambatnya penerbitan PKKPR dan RKKPR, bahkan pada kawasan industri berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketidaksinkronan RTRW serta kebijakan sektoral kerap membuat investor harus menunggu lebih lama, meski regulasi telah mengamanatkan percepatan.
“Tata ruang adalah urat nadi kawasan industri. Selama perizinan dasar belum sinkron, percepatan investasi akan terus tertahan. Ini harus menjadi fokus lintas kementerian pada 2026,” tegas Ma’ruf.
Selain itu, keterbatasan pasokan listrik, gas HGBT, serta akses logistik di beberapa kawasan turut memengaruhi efisiensi dan daya saing industri nasional.
Di sisi lain, 2025 juga menjadi tonggak transformasi kawasan industri menuju digital dan berkelanjutan. Penerapan digital estate, pemanfaatan AI untuk monitoring kawasan, serta integrasi OSS-RBA menandai kemajuan signifikan dalam modernisasi tata kelola kawasan industri.
HKI juga aktif mendorong pembentukan Satgas Percepatan PSN dan Kawasan Industri Prioritas RPJMN, perluasan fasilitas KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi), serta memperkuat kolaborasi global dengan Jepang, Rusia, Tiongkok, dan Singapura agar kawasan industri Indonesia semakin terintegrasi dalam rantai pasok internasional.
Memasuki 2026, HKI menyampaikan optimisme yang terukur. Pergeseran rantai pasok global, relokasi industri dari Asia Timur, serta lonjakan permintaan manufaktur berteknologi tinggi membuka peluang besar bagi Indonesia.
“Jika hambatan tata ruang dan utilitas bisa dituntaskan, 2026 berpotensi menjadi tahun percepatan investasi. Kawasan industri dapat menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi menuju target 8%,” ujar Ma’ruf.
Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mampu mengejar pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
HKI menyambut 2026 dengan komitmen kuat untuk terus berperan sebagai jembatan, penyelaras, dan penggerak ekosistem kawasan industri, demi mewujudkan kawasan industri yang terintegrasi, modern, hijau, dan siap menghadapi masa depan ekonomi Indonesia.
