INDUSTRY.co.id - Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkap persoalan terbesar investasi di Indonesia saat ini bukan lagi soal menarik investor, melainkan memastikan investasi yang sudah berkomitmen benar-benar terealisasi menjadi pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan lapangan kerja.

Kesimpulan tersebut menjadi salah satu hasil utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI yang digelar di Jakarta pada 30–31 Juli 2026. 
 
Sebagai tindak lanjut, HKI telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta kesempatan memaparkan langsung berbagai rekomendasi strategis yang dihasilkan dari forum tersebut.
 
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, para pengelola kawasan industri memiliki pengalaman langsung mendampingi investor, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, pembangunan fasilitas produksi, hingga operasional pabrik.
 
“Indonesia tidak kekurangan investor. Kami melihat langsung bagaimana investor datang, memilih lokasi, memulai proses investasi, bahkan banyak di antaranya menjadi bagian dari ekosistem industri yang tumbuh di kawasan-kawasan yang kami kelola. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
 
Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki hampir seluruh modal untuk menjadi salah satu tujuan investasi paling kompetitif di Asia, mulai dari pasar domestik yang besar, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, hingga kebijakan hilirisasi yang terus didorong pemerintah.
 
Namun, seluruh keunggulan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak didukung kepastian regulasi, kecepatan pelayanan, dan kemampuan menyelesaikan hambatan investasi secara konsisten.
 
Ma’ruf menilai pola pengambilan keputusan investor global telah berubah. Investor kini tidak hanya membandingkan ukuran pasar atau ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga kecepatan memperoleh kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan pasokan listrik dan gas, kualitas infrastruktur logistik, serta efektivitas penyelesaian masalah ketika investasi mulai berjalan.
 
“Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi,” katanya.
 
HKI menilai pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Indonesia Incorporated yang menjadi salah satu arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
 
Dalam perspektif HKI, Indonesia Incorporated berarti seluruh institusi pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan untuk memberikan kepastian kepada investor sejak tahap perencanaan hingga proyek memasuki masa produksi.
 
Berdasarkan hasil Rakernas, HKI mengidentifikasi sejumlah bottleneck investasi yang paling sering dihadapi investor, antara lain sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan lintas instansi, kepastian pasokan listrik dan gas industri, persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
 
Berbagai hambatan tersebut dinilai memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.
 
“Setiap investasi yang tertunda bukan hanya berarti tertundanya pembangunan pabrik. Yang ikut tertunda adalah lapangan kerja, ekspor, transfer teknologi, pertumbuhan usaha lokal, serta penerimaan negara. Karena itu, persoalan investasi harus dipandang sebagai persoalan strategis nasional,” tegas Ma’ruf.
 
HKI menegaskan rekomendasi yang dihasilkan bukan daftar keluhan, melainkan paket solusi yang dapat segera diimplementasikan pemerintah bersama dunia usaha.
 
Rekomendasi tersebut mencakup harmonisasi regulasi, percepatan perizinan, penguatan kepastian tata ruang dan pertanahan, peningkatan keandalan pasokan listrik dan gas industri, penyederhanaan koordinasi lintas kementerian, peningkatan konektivitas kawasan industri, serta penguatan kelembagaan yang mampu menyelesaikan hambatan investasi secara cepat.
 
“Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan diagnosis berdasarkan pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan. HKI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang sudah masuk benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Ma’ruf.
 
HKI berharap Presiden Prabowo dapat menerima langsung hasil Rakernas XXV tersebut. Organisasi ini meyakini percepatan penyelesaian bottleneck investasi akan menjadi kunci untuk memperkuat industrialisasi, hilirisasi, daya saing ekspor, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia.