Reshuffle Inspektorat Kementerian dan Instansi Pemerintah

Oleh : Emrus Sihombing | Minggu, 13 Agustus 2017 - 22:34 WIB

Dr. Emrus Sihombing. (Foto: IST)
Dr. Emrus Sihombing. (Foto: IST)

RESHUFFLE, tampaknya  akan terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Sebab, perbincangan tentang reshuffle menghangat kembali pekan ini. Bahkan media masa menggali dari berbagai sumber, termasuk dari dalam Istana, tentang issu reshuffle.

Sayangnya, perbincangan reshuffle hanya terjebak pada pergantian atau rotasi menteri. Padahal, bisa jadi ada potensi "penyakit" kronis tersebunyi di kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang selama ini seolah kita biarkan.

Itulah sebabnya bongkar pasang menteri, tidak pernah menyelesaikan persoalan perilaku korupsi dan pungli di kementerian dan instansi pemerintahan lainnya, selama ini

Sebab, ada salah satu organ di kementerian dan instansi pemerintah yang seharusnya bisa mencegah dan memberantas korupsi dan pungli. Namun, tampaknya tidak berfungsi, sehingga menimbulkan terjadinya penyimpangan. Lihat saja, sampai sekarang belum ada kementerian yang berani memproklamirkan bahwa instansi mereka dijamin tidak ada korupsi dan pungutan liar (pungli).

Karena itu, persoalan korupsi dan pungli menjadi patologi di kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang belum tertuntaskan dari dulu hingga kini.

Pertanyaan kritis muncul, mengapa kementerian dan instansi pemerintah lainnya belum bisa move on dari perilaku korupsi dan pungli?

Jawabannya sangat sederhana dan kasat mata yaitu, inspektorat di lembaga tersebut seolah tidak memiliki "taring" bagi orang kuat di instansi yang bersangkutan. Buktinya, sudah ada menteri melakukan korupsi.

Sebaliknya bisa saja inspektorat berubah menjadi "mandor"  yang kebagian "basah" dari oknum yang bisa diajak berkolaborasi atau dikendalikan. Padahal, seharusnya inspektorat ini menjadi "KPK mini" di instansinya.

Untuk itu, menurut hemat saya, inspektorat dikementerian dan instansi pemerintah lainnya, sebaiknya segera "diamputasi" (ditiadakan). Jangan sampai inspektorat semacam itu tumbuh menjadi "tumor" ganas di kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang berpotensi besar menggerogoti kinerja lembaga pemerintah dan dana APBN.

Sebab, sesungguhnya inspektorat kementerian dan lembaga pemerintah lainnya sangat-sangat sulit melakukan fungsi pengawasan di kementeriannya sendiri, karena unit ini bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem yang terjadi di internal kementerian atau instansi pemerintah lainnya, termasuk terjadinya perilaku korupsi dan pungli di kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Sebab, pembiayaan dan nasib para pegawai di inpektorat sangat tergantung dengan unit kerja lain yang ada di kementerian atau instansi pemerintah lainnya. Belum lagi bila mana menteri, sebagai atasan dari inspektorat, tidak memberi sinyal dukungan kuat kepada inspektorat melakukan pengawasan secara ketat dan profesional, sehingga inspektorat menjadi disfungsi. Buktinya, sudah beberapa menteri kita terjerat korupsi di KPK dan telah meyandang status terpidana yang memiliki hukum tetap.

Untuk itu, bila presiden Jokowi melakukan reshuffle, sebaiknya inspektorat "dijabut" dari semua kementerian dan instansi pemerintah dengan membentuk kementerian baru. Misalnya, KEMENTERIAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PUNGLI DI INTERNAL PEMERINTAHAN. Atau apapun namanya, yang bertugas meniadakan korupsi dan pungli di kementerian, badan, lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.

Pembentukan kementerian ini sesungguhnya sama sekali tidak menambah beban APBN, karena dana tersebut sudah ada selama ini di masing-masing kementerian dan instansi pemerintahan.

Dr. Emrus Sihombing adalah Direktur Emrus Center, Dosen Universitas Pelita Harapan

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BNI Syariah Salurkan Pembiayaan Sindikasi Cimanggis Cibitung Tollways Rp 400 Miliar

Rabu, 24 April 2019 - 23:26 WIB

BNI Syariah Salurkan Pembiayaan Sindikasi Cimanggis Cibitung Tollways Rp 400 Miliar

BNI Syariah turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi pembangunan proyek jalan tol.Terbaru, BNI Syariah ikut…

Iffan Suryanto-President Director Electrolux Indonesia, bersama Barli Asmara-Indonesia Fashion Designer dan Chandra Yudasswara-Electrolux Chef.

Rabu, 24 April 2019 - 23:18 WIB

Electrolux100YearsOfBetterLiving Wujudkan Hidup Lebih Baik bersama Electrolux

Tepat satu abad sudah Electrolux mendampingi pelanggan di seluruh dunia dengan berbagai inovasinya, membantu membentuk kehidupan yang lebih membahagiakan dan berkelanjutan bagi ratusan juta…

Direktur Utama Bank, BTN, Maryono, sedang memberikan kuliah umum di kampus Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/04/2019)

Rabu, 24 April 2019 - 22:38 WIB

Bank BTN Berharap Dunia Kampus dapat Beradaptasi dengan Teknologi Digital

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menilai dunia pendidikan perlu dibekali pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga lulusannya mampu beradaptasi dengan kemajuan…

Sriyono pengrajin kain pantai Sukoharjo yang mendunia

Rabu, 24 April 2019 - 22:09 WIB

Kisah Sukses Sriyono Pengrajin Kain Pantai Sukoharjo yang Mendunia

Di Kabupaten Sukoharjo banyak pelaku UMKM yang sukses membangun usahanya setelah mendapat pinjaman bunga lunak dari LPDB melalui BPR Kartarsura Makmur.

Hoshino Resorts Aomoriya

Rabu, 24 April 2019 - 22:00 WIB

Hoshino Resorts Aomoriya Terpilih Jadi Salah Satu dari 20 Ryokan Terbaik di Jepang

Perusahaan Manajemen Hotel, Hoshino Resorts melalui salah satu cabangnya, Hoshino Resorts Aomoriya, dinobatkan untuk pertama kalinya dalam "Top20 Ryokans in Japan by International Travelers…