Posisi Politik Golkar Tak Berubah Setelah Setnov Ditetapkan Sebagai TSK

Oleh : Herry Barus | Rabu, 19 Juli 2017 - 12:34 WIB

Mantan Ketua Ketua DPR Setya Novanto (Foto Dok Industry.co.id)
Mantan Ketua Ketua DPR Setya Novanto (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto yang juga Ketua Umum DPP artai Golkar oleh KPK tidak akan mengubah posisi politik partai berlambang pohon beringin itu.

"Partai Golkar tetap akan mengawal Joko Widodo karena memang itulah kesepakatan mereka untuk 2019. Kalau toh ada perubahan peta pimpinan Partai Golkar, posisinya tidak akan berubah drastis," kata Firman dihubungi awak media  dari Jakarta, Rabu (19/7/2017) 

Dengan penetapan tersangka tersebut, maka Firman menduga kader dan pengurus Partai Golkar loyalis Setya Novanto akan mencoba mengambil alih kepemimpinan sebelum diambil alih faksi lain yang ada di internal partai tersebut.

Sebagai partai paling senior di Indonesia saat ini, Partai Golkar akan cerdik dalam membaca situasi dan melihat peluang-peluang yang ada, termasuk tetap mendukung dan mengawal Joko Widodo pada Pemilu 2019.

"Meskipun bila yang berkuasa di Partai Golkar bukan kubu Setya Novanto, peluang untuk berubah posisi itu agak lebih tinggi sedikit," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

CEO Dubai Chambers, Yang Mulia Mohammad Ali Rashed Lootah (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 06 Mei 2024 - 17:02 WIB

Datangkan 17 Investor, Dubai International Chambers Targetkan Nilai Dagang Capai USD 10 Miliar

Dubai International Chambers, salah satu dari tiga kamar dagang yang beroperasi di bawah payung Dubai Chambers kembali menggelar pertemuan bisnis bilateral antara perusahaan-perusahaan dari…

Gunnebo Produksi Brankas Chubbsafes di Indonesia untuk Pasar Dunia

Senin, 06 Mei 2024 - 16:52 WIB

Gunnebo Produksi Brankas Chubbsafes di Indonesia untuk Pasar Dunia

Gunnebo, sebagai penyedia produk, layanan, dan perangkat lunak keamanan global terkemuka dengan sejarah yang kaya selama lebih dari 260 tahun, memiliki salah satu pabrik brankas di Indonesia.…

Prestige Motorcars Memperkenalkan New Tesla Model 3 Highland, Membawa Kesegaran Baru pada Lini Tesla di Indonesia

Senin, 06 Mei 2024 - 16:43 WIB

Prestige Motorcars Memperkenalkan New Tesla Model 3 Highland, Membawa Kesegaran Baru pada Lini Tesla di Indonesia

Prestige Motorcars menghadirkan New Tesla Model 3 Highland di Showroom barunya yang kini terletak di Distrik Otomotif – PIK 2, Blok DH-11 A5. Kehadiran mobil ini menandai sebuah tonggak penting…

Brand skincare Kharities Beauty milik Rey Utami berhasil masuk dalam skincare kualitas terbaik versi Indonesia Quality Observer.

Senin, 06 Mei 2024 - 15:48 WIB

Ini 5 Skincare Kualitas Terbaik Berdasarkan Hasil Riset Indonesia Quality Observer

Berdasarkan hasil penelitian dan riset Indonesia Quality Observer terhadap produk-produk skincare yang beredar di Indonesia dengan mengacu pada kualitas produk, didapat 5 brand skincare terbaik.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 06 Mei 2024 - 15:39 WIB

Kemenperin Bongkar Kasus SPK 'Bodong' Senilai Rp80 Miliar di Direktorat IKFH

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berhasil membongkar kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKFH) Tahun Anggaran 2023.