Kantongi Sertifikat SNI, Menteri Teten Genjot Produksi Minyak Makan Merah Januari 2023

INDUSTRY.co.id - Jakarta -  Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus menggenjot produksi minyak makan merah di Tanah Air.

Hal ini diwujudkan dengan diperolehnya sertifikat standar nasional Indonesia (SNI) minyak makan merah dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan nomor SNI 9098 Tahun 2022.

"Tentunya dengan keluarnya SNI, tidak ada lagi yang masih meragukan apakah minyak makan merah layak untuk dikonsumsi," tegas Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Jakarta, Selasa (4/10).

"Nantinya, SNI minyak makan merah hanya dikeluarkan untuk koperasi petani sawit," tambahnya.

Lebih lanjut, Teten memproyeksi bahwa groundbreaking pabrik minyak makan merah akan dilakukan pada Minggu keempat bulan Oktober.

"Ini kan sudah lengkap semuanya, insya allah kita akan groundbreaking mungkin di minggu keempat Oktober, dan diharapkan bisa produksi di bulan Januari 2023 untuk tiga pilot project," tegas Teten.

Adapun, ketiga pilot project tersebut tersebar di Provinsi Sumatera Utara yaitu Deli Serdang, Asahan, dan Langkat.

Menurutnya, ada tiga alasan mendasar ketiga Kabupaten tersebut menjadi pilot project antara lain pertama, ketiga daerah tersebut dekat dengan pusat penelitian kepala sawit (PPKS). 

Kedua, Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu dari sekian Provinsi di Indonesia yang memiliki kebun sawit cukup luas. Selanjutnya, alasan ketiga yaitu kemitraan dengan PTPN III. 

Setelah berhasil mencapai target produksi massal, Teten mengatakan minyak makan merah akan dilego dengan harga murah atau di bawah harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng biasa. Adapun HET minyak goreng saat ini Rp 14 ribu per liter.

"Harga (minyak makan merah) akan jauh lebih murah. Bisa Rp 9 ribu (per liter). Bukan berarti harga segitu kita menekan petani sawit seolah dirugikan. Kenapa bisa murah, karena pabrik ini kan dimiliki oleh koperasi petani sawit dan ongkos produksinya lebih efisien. Ongkos logistiknya pun lebih murah, karena pabrik ini terintegrasi dekat dengan supplai tandan buas segar (TBS) sawit nya. Kita harapkan juga pasarnya juga terintegrasi," papar MenKopUKM.

Sementara itu, Kepala BSN Kukuh S. Ahmad mengatakan, tujuan ditetapkannya SNI minyak makan merah ini untuk menjadi acuan para pelaku usaha yang dalam hal ini koperasi petani sawit agar nantinya produksi minyak makan merah bisa sesuai standar yang aman, bergizi, sehat dan bermutu.

"Di dalam SNI ini, kita pastikan minyak makan merah itu aman, bergizi, dan bermutu. Dengan adanya SNI, jadi lebih pasti bahwa minyak makan merah sudah sesuai standar aman, sehat dan bermutu," kata Kukuh.

Meski demikian, Kukuh memastikan bahwa SNI ini masih bersifat sukarela. Namun, menurutnya, tidak menutup kemungkinan SNI ini dapat ditetapkan menjadi wajib.

"Memang saat ini penerapannya masih sekedar sukarela. Tetapi, nanti untuk kepentingan terkait dengan kesehatan, keamanan, dan kepentingan nasional suatu SNI dapat diwajibkan," terangnya.

Lebih lanjut Kukuh menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti laboratorium dan lembaga sertifikasi yang kompeten untuk melakukan pengujian sertifikasi minyak makan merah.

"Kami hanya menyiapkan insfrastruktur untuk siap diteraokan, nanti jika ada kebijakan mewajibkan SNI minyak makan merah, kedepan tentu semua yang beredar harus SNI," tutup Kukuh.