Hanya 22% Perusahaan Penghasil/ Pengguna Minyak Sawit di Indonesia Terapkan Kebijakan Publik Tanpa Deforestasi Secara Komprehensif

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Laporan terbaru dari CDP, organisasi nirlaba yang menjalankan sistem pelaporan lingkungan global, menyoroti pentingnya percepatan aksi perusahaan untuk menghilangkan risiko deforestasi dari pembelian atau produksi minyak sawit di Indonesia. Laporan yang berjudul ‘Mengukur kemajuan menuju rantai pasok minyak sawit berkelanjutan” menyoroti peran hutan sebagai penyedia sumber kebutuhan mendasar untuk mata pencaharian dan ekosistem.

Sekitar 500 juta orang menggantungkan hidupnya secara langsung pada hutan. Terdapat kemajuan positif, dimana pada lima tahun terakhir, tingkat deforestasi pada kawasan hutan primer menunjukkan penurunan. Laporan ini mengingatkan kembali pentingnya perusahaan untuk meningkatkan ambisinya guna melanjutkan tren penurunan ini.

Laporan edisi keempat ini memantau kemajuan perusahaan berdasarkan 15 indikator kinerja utama (IKU) dari CDP. IKU ini dibuat berdasarkan serangkaian pengukuran yang diterima industri agar perusahaan bisa melacak kemajuan menuju masa depan hutan yang positif (ini akan dijelaskan lebih rinci pada bagian catatan untuk redaktur).

Laporan terbaru CDP ini dapat digunakan perusahaan yang menggunakan atau memproduksi minyak sawit dari Indonesia sebagai alat untuk melacak kemajuan dalam upaya menghilangkan risiko deforestasi dari rantai pasoknya.

"Tentunya sangat menjanjikan melihat sejumlah perusahaan komoditas yang menggunakan dan/atau  memproduksi minyak sawit telah mengambil berbagai langkah penting untuk melestarikan hutan dan melindungi keanekaragaman hayati," kata John Leung, Direktur Asia Tenggara dan Oseania dari CDP yang dikutip INDUSTRY.co.id, Kamis (18/8/2022).

Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan sistem ketertelusuran serta kepatuhan sekaligus meningkatkan keterlibatannya dalam rantai pasok minyak sawitnya. Namun, menurut John Leung, menjelang COP15 (Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB, Montreal Desember 2022), perusahaan perlu melihat apa yang bisa mereka lakukan lebih dari sekedar mengelola rantai pasok, tapi juga apa dampak keputusan bisnisnya terhadap isu pelrindungan keanekaragaman hayati meliputi penyelenggaraan proyekl restorasi dan perlindungan ekosistem.

"Berdasarkan temuan laporan ini, sejumlah perusahaan telah mengambil langkah penting untuk melindungi keanekaragaman hayati. Tapi, diperlukan lebih banyak lagi perusahaan untuk mempercepat tingkat aksi. Terutama dengan menggunakan cara yang sama untuk menangani isu keanekaragaman hayati seperti halnya perubahan iklim.  Dengan pelaporan informasi melalui CDP, perusahaan dapat mendorong tingkat aksi menuju perubahan yang dibutuhkan," ujarnya.

Laporan ini menganalisa data dari 167 perusahaan yang memproduksi atau membeli minyak sawit dari Indonesia yang diungkapkan melalui kuesioner hutan CDP pada tahun 2021. Laporan ini menemukan bahwa, meskipun perusahaan mengadopsi aksi yang lebih luas untuk menghilangkan risiko deforestasi dalam rantai pasoknya, diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memperkuat kebijakan dan komitmennya. Ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan, diikuti dengan target yang ambisius, terukur, serta berbatas waktu.   

Laporan ini juga menemukan bahwa 44% (atau sebanyak 74) perusahaan melaporkan risiko deforestasi senilai lebih dari 18 miliar Dollar AS terkait pemanfaatan dan/atau produksi minyak sawit di Indonesia. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan sebagai langkah dini untuk mengelola risiko yang dilaporkan oleh 40% (atau sebanyak 67) perusahaan hanyalah sebagian kecil dari total nilai risiko, yaitu sebesar 656,4 juta Dollar AS.

Perusahaan juga harus memerhatikan risiko peraturan terkait perubahan iklim yang akan datang dari Pemerintah Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menjelaskan bahwa industri minyak sawit harus menyelaraskan diri dengan target Forestry and Other Land Use (FOLU) net sink pada tahun 2030. Laporan ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi biaya terkait dengan risiko yang diidentifikasi dan dilaporkan, sekaligus mengelola risiko perubahan peraturan di masa yang akan datang, perusahaan perlu untuk meningkatkan pelibatan dalam rantai pasoknya.

Poin penting yang ditemukan berdasarkan laporan:

• 86% perusahaan telah menerapkan kebijakan terkait hutan, tetapi hanya 22% yang memiliki kebijakan tanpa deforestasi yang bersifat publik dan komprehensif.
• 75% perusahaan memiliki komitmen tanpa deforestasi, tapi hanya 28% yang telah menunjukkan praktik terbaik.
• Sistem ketertelusuran telah diterapkan oleh 87% perusahaan, tetapi hanya 25% memiliki kemampuan untuk memperluas penerapannya hingga mencakup lebih dari 90% volume produksi/konsumsi mereka hingga setidaknya ke tingkat kabupaten/kotamadya.
• 90% perusahaan menggunakan skema sertifikasi, tetapi hanya 2% yang menggunakan skema verifikasi pihak ketiga yang selaras dengan prinsip tanpa deforestasi  dan mencakup 90% atau lebih dari volume produksi/ konsumsi minyak sawitnya.
• Hanya 23% perusahaan produsen atau pembeli minyak sawit dari Indonesia yang melakukan penilaian atas kepatuhan pada standar peraturan nasional.
• Perusahaan harus meningkatkan pelibatannya dalam rantai pasok. Saat ini, hanya 35% perusahaan yang memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada pemasok langsung dan hanya 53% perusahaan yang terlibat dengan pemasok di luar pemasok utama atau pemasok tidak langsungnya.

Thomas Maddox, Global Director, Forests, CDP, menjelaskan penanggulangan deforestasi sudah sepatutnya menjadi upaya kolektif global yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan investor. Di Indonesia, kata Maddox, terjadi penurunan tingkat hilangnya hutan primer selama 5 tahun terakhir. Meskipun sejumlah perusahaan telah bergerak ke arah yang benar, masih banyak tindakan yang harus dilakukan agar tren penurunan ini bisa dipertahankan.

"Perusahaan yang memproduksi atau membeli minyak sawit harus meningkatkan pelibatannya dalam rantai pasok untuk membantu mengurangi deforestasi. Pengungkapan melalui CDP memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengukur kemajuan yang telah dilakukan. Tentunya, perusahaan tidak dapat mengelola risiko tanpa melakukan pengukuran. Program rantai pasok CDP merupakan perangkat penting yang bisa digunakan perusahaan untuk meningkatkan pelibatannya dengan para pemasok," ujarnya.

Bergabung dengan Program Rantai Pasok hutan CDP memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pelibatannya dengan para pemasok, menentukan risiko dan mengidentifikasi peluang yang ada melalui sistem pelaporan terdepan di dunia dari CDP. CDP juga menyerukan peningkatan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran hutan dalam pasar global.

Laporan ini juga memberikan contoh praktik yang baik yang dalam industri minyak sawit dunia melalui studi kasus dari Unilever, Pepsi and Co, dan Firmenich S.A. Sementara itu, CDP berperan dalam menyediakan struktur yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan tingkat kemajuan yang dicapai.